Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam perundingan politik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pedoman normatif dan etis, nilai-nilai…
ai-nilai Pancasila—termasuk musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan persatuan—mengarahkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, penyelesaian konflik politik, serta pelaksanaan diplomasi internasional yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan, seperti politik transaksional, kepentingan pragmatis, dan kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendidikan politik berbasis Pancasila, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan mekanisme musyawarah inklusif.Penelitian ini menegaskan relevansi Pancasila di era modern sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus mempromosikan prinsip moral dan etika untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Abstract:Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki peran penting sebagai ideologi dan sistem etika politik. Pancasila bukan hanya sekadar pedoman hukum dan tata pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan moral…
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara yang diterapkan dalam kehidupan politik, sosial, dan kebangsaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan politik, kebijakan publik, dan interaksi antar komponen bangsa. Lima sila Pancasila, yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi prinsip etika yang relevan untuk membangun kehidupan politik yang adil dan beradab. Pancasila juga berperan dalam menjamin persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti pengaruh globalisasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, serta krisis moral dan etika yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila agar tujuan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.
Abstract:Operasional perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat negara ini terhadap produk-produk keuangan yang…
ng sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan pertumbuhan industri ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi akademik, dan laporan tahunan bank syariah. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun aset dan pendanaan bank syariah meningkat secara signifikan, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, ketatnya persaingan dengan bank konvensional, dan ketidakpastian peraturan masih menjadi kendala utama. Terlebih lagi integrasi budaya kerja pasca merger merupakan isu strategis yang harus diperhatikan. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai produk perbankan Syariah, inovasi dalam pengembangan produk, serta kerja sama dengan fintech dan pemerintah dalam rangka mendukung terciptanya regulasi. Langkah-langkah ini akan memungkinkan bank-bank Islam Indonesia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kepentingan publik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pengembangan perbankan Syariah di masa mendatang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan…
lenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki berbagai program untuk menangani kemiskinan, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik purposive sampling untuk memperoleh data. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait serta sumber sekunder seperti publikasi BPS dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, validasi data yang kurang optimal, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember dapat terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.
Abstract:Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian sakral antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan dalam Islam menekankan…
nilai-nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan ketentuan hukum yang diatur dalam syariat. Konsep pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang mengakui perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan dalam Islam memiliki banyak dimensi, seperti peranannya dalam membina keluarga, menjaga kemaslahatan masyarakat, dan melaksanakan ajaran agama. Artikel ini mengkaji syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, termasuk rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan kedua belah pihak, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkawinan, prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih pasangan, kesetaraan, musyawarah, dan saling menerima, menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.
Abstract:Artikel ini membahas relevansi ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa Ayat 29, dalam memberikan panduan etis terkait masalah korupsi di era modern. Korupsi, sebagai tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan…
penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, telah menjadi persoalan serius yang merusak tata kelola dan stabilitas sosial di Indonesia. Dalam kajian ini, pendekatan metodologis diterapkan dengan menggunakan tafsir tematik dan maudhu'i, yang mengkaji ayat secara kontekstual dan membahas secara mendalam nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat tersebut. Fakta menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang merajalela dan memerlukan upaya penanggulangan yang lebih efektif.
Abstract:This research aims to analyze public administration ethics in the implementation of work at the West Sumatra Province Social Service. Public administration ethics is an important aspect that influences the quality of public…
lic services and public trust in the government. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that there are several challenges in implementing public administration ethics, such as a lack of employee understanding of the code of ethics, low transparency in decision making, and the practice of nepotism. However, there are also efforts made by the Social Service to improve work ethics, such as ethics training for employees and implementing a monitoring system. This research recommends the need to increase ethical awareness among employees and strengthen monitoring mechanisms to create a more ethical and transparent work environment.
Abstract:Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 tujuan utama yang…
bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, serta pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan angka kemiskinan, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga, disparitas regional, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan resistensi terhadap kebijakan seperti pajak karbon. Pandemi COVID-19 juga memperburuk pencapaian SDGs, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta optimalisasi peran sektor swasta dan masyarakat
Abstract:Pembangunan infrastruktur berkelanjutan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9, yang berfokus pada pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur tangguh. Artikel ini…
ni menganalisis peran donor internasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan, termasuk kontribusi pendanaan, tantangan implementasi, dan strategi optimalisasi. Berdasarkan analisis data sekunder dari laporan internasional, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan, ditemukan bahwa donor seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Green Climate Fund (GCF) telah berkontribusi signifikan melalui proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan konektivitas digital. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat masih menghambat efektivitas investasi donor. Artikel ini merekomendasikan kemitraan publik-swasta, adopsi teknologi, dan penguatan transparansi untuk mengoptimalkan dampak investasi donor terhadap SDG 9. Hasil ini memberikan panduan praktis untuk memperkuat sinergi donor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Bengkayang. Kejujuran dianggap sebagai salah satu nilai penting…
nting yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Bengkayang. Meskipun ada upaya transparansi anggaran, praktik korupsi dan nepotisme masih terjadi karena pengawasan yang lemah dan hubungan personal yang memengaruhi aliran dana. Masyarakat mengakui perbaikan, tetapi tantangan besar tetap ada. Pemerintah Kabupaten Bengkayang meraih capaian positif dalam kinerja pelayanan publik, namun masih perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan untuk mencapai pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, serta penguatan mekanisme kontrol dan pengawasan.