Abstract:Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin…
in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Abstract:Artikel ini membahas peranan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mewujudkan konsep Good Governance di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk…
tuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Dengan menggunakan contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Abstract:Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi…
sasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.
Abstract: Editorial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik di Indonesia, terutama dalam hal media besar yang memiliki pengaruh yang besar. Editorial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai…
alat untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap masalah yang signifikan. Dengan menganalisis berbagai studi media, dapat dilihat bagaimana editorial mempengaruhi pandangan publik dan membentuk narasi. Media sosial juga memainkan peran penting dalam mendukung atau menentang editorial di era internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dinamika ini dan menunjukkan bagaimana editorial dapat mempengaruhi opini publik di Indonesia.
Abstract:Permasalahan pengelolaan saluran pembuangan air limbah yang tidak sesuai dengan standar lingkungan telah menyebabkan dampak signifikan terhadap ekosistem, termasuk pencemaran air, tanah, dan penurunan biodiversitas. Artikel…
kel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum lingkungan dan pengelolaan saluran limbah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap ekosistem. Penelitian dilakukan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR) dari 15 artikel relevan yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% dari kasus pencemaran air limbah dapat dilacak ke kelemahan dalam implementasi regulasi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan kebijakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan seperti constructed wetlands dan sistem membrane bioreactor, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah cair. Dengan pendekatan ini, diharapkan dampak negatif terhadap ekosistem dapat diminimalkan, dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk merancang kebijakan pengelolaan limbah yang lebih efektif dan terintegrasi.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Editorial “Mengakhiri Celah Kebocoran” dari Media Indonesia membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Polri untuk menutup celah kebocoran keuangan negara melalui pemberantasan korupsi, penyelundupan, dan peredaran…
redaran narkoba. Penelitian ini menggunakan model framing Pan dan Kosicki untuk menganalisis struktur narasi editorial tersebut, dengan fokus pada elemen sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Analisis menunjukkan bahwa editorial membingkai isu kebocoran keuangan sebagai tantangan struktural dan moral, dengan menyoroti kelemahan penegakan hukum sekaligus mengusung optimisme terhadap reformasi kelembagaan. Kritik tajam terhadap sistem yang ada diimbangi dengan penekanan pada pentingnya integritas dan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi masalah ini. Temuan ini mengungkap peran media dalam membentuk opini publik dan mendorong diskursus tentang reformasi kelembagaan di Indonesia.
Abstract:Hubungan antara hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan sangatlah erat dan saling mendukung. Hukum lingkungan mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia…
manusia dengan lingkungan, dengan tujuan utama untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Melalui hukum lingkungan, berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran, diatur secara sistematis, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat Hubungan Hukum Lingkungan dengan Perlindungan Lingkungan. Fokus utamanya tentang sudah atau belumnya Hukum Lingkungan memberikan Perlindungan terhadap Lingkungan terutama yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.
Abstract:Pada artikel ini membahas tenang penerapan manajemen risiko di perbankan syariah di Indonesia, fokus pada risiko reputasi dan risiko imbal hasil. Dalam konteks perbankan, risiko merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi…
pendapatan dan permodalan bank. Metodologi dalam artikel ini menggunakan studi literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah, dengan tujuan memahami tentang konsep manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko reputasi berhubungan erat dengan persepsi publik dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran etika dan frekuensi pemberitaan negatif. Indikator yang perlu diperhatikan mencakup kredibilitas pemilik bank, pelanggaran etika, kompleksitas produk, dan keluhan nasabah. sedangkan, risiko imbal hasil timbul dari adanya perubahan tingkat imbal hasil yang didapat oleh bank, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, sangat Penting bagi perbankan syariah untuk memiliki sistem yang akurat untuk mengidentifikasi dan mengukur risikoimbal hasil ini. Strategi yang bisa diterapkan ialah pengembangan instrumen baru dan penerapan teknik neraca. Jadi secara keseluruhan, manajemen risiko secara efektif sangat penting supaya menjaga reputasi dan kesehatan finansial bank syariah, mengingat tingginya kecendrungan ketergantungan pada kepercayaan publik pada industri perbankan.
Abstract:Penindasan adalah istilah yang sering ditemui di berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa. Istilah ini merujuk pada tindakan sengaja, berulang, dan agresif yang ditujukan kepada individu yang lebih…
lemah, sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Menurut UNICEF, penindasan bukanlah kejadian sekali saja, melainkan pola perilaku yang berlanjut seiring waktu. Bentuk penindasan meliputi kekerasan verbal, sosial, fisik, siber, rasisme, dan seksual. Pada 2023, Indonesia mencatat 29.883 kasus kekerasan, termasuk 3.800 insiden penindasan yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Esai ini bertujuan untuk menelaah kesadaran publik tentang penindasan dan kekerasan seksual, dampak media yang tidak terbatas pada perilaku anak, serta peran nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan kerja sama dalam membentuk karakter positif dan mencegah perilaku negatif. Dengan mengedepankan pengasuhan berbasis nilai-nilai Pancasila, esai ini mengupas cara untuk menangani akar penyebab penindasan dan kekerasan seksual, serta pentingnya lingkungan dalam membentuk karakter anak. Orang tua, pendidik, dan masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi insiden penindasan dan kekerasan seksual. Riset ini juga menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan survei yang disebarkan kepada siswa, orang tua, dan pendidik guna mengukur pemahaman mereka mengenai penindasan, penyebabnya, dan dampaknya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesadaran masyarakat terhadap isu penindasan dan kekerasan seksual, serta bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut.