Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:Pulau Sapomi di Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi wisata bahari yang begitu kaya, namun dalam praktiknya pengelolaan wisata masih dilakukan secara sederhana. Pokdarwis yang seharusnya menjadi penggerak utama destinasi…
si belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengelola wisata secara profesional, terutama dalam aspek pelayanan, penyusunan program wisata, serta pemanfaatan platform digital. Melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan serangkaian pelatihan dan pendampingan untuk membantu Pokdarwis membangun kapasitasnya secara bertahap. Kegiatan meliputi pelatihan hospitality, tour guiding, storytelling, penguatan kelembagaan, serta pembentukan identitas digital destinasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan nyata, baik dari sisi sikap maupun keterampilan. Pokdarwis kini memiliki struktur organisasi, dua paket wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, serta kemampuan untuk mempromosikan Sapomi secara digital. Perubahan ini memberi harapan bagi masyarakat Sapomi untuk mengembangkan wisata bahari dengan lebih percaya diri dan terarah.
Abstract:Penanaman nilai-nilai kebangsaan menjadi urgensi di tengah menurunnya semangat nasionalisme generasi muda. Melalui program penyebarluasan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai (JSN) 1945,. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini…
merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP LVRI dan DPD LVIRI Jawa Barat dalam memberikan materin asionalisme, semangat kebangsaan dan nilai-nilai JSN 45 kepada anggota LVRI, PPM dan para guru dengan jumlah 35 peserta dan dilaksanakan di Villa GBK Puncak Bogor Jawa Barat pada tanggal 21-27 September 2025. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam pemahaman, sikap, dan kesiapan peserta untuk menjadi agen perubahan. Dengan demikian, program ini tidak hanya melestarikan nilai-nilai perjuangan, tetapi juga memperkuat fondasi karakter bangsa di tengah tantangan global saat ini.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran veteran dalam membangun dan meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda, khususnya anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Kegiatan sosialisasi…
ialisasi dan edukasi ini merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memberikan materi kepada anggota Paskibraka sesuai arahan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP RI. Penguatan nasionalisme melalui keterlibatan langsung para veteran terbukti efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan generasi muda, khususnya dalam konteks pembinaan Paskibraka. Interaksi langsung antara peserta dan veteran menghadirkan pembelajaran historis yang autentik dan bermakna. Hal itu diyakini karena Veteran adalah pelaku sejarah langsung bangsa ini dan menjadi sumber sejarah dan sumber pembelajaran terutama dalam peningkatan nasionalisme, semangat kebangsaan dan nilai-nilai kejuangan.
Abstract:Program kerja KKN ini bertujuan untuk mengimplementasikan pemanfaatan batang pisang sebagai pakan alternatif ternak di Kampung Seed Agung, Distrik Muting. Permasalahan keterbatasan pakan dan melimpahnya limbah batang pisang…
ang menjadi latar belakang pelaksanaan program ini. Metode yang digunakan adalah participatory rural appraisal (PRA) dengan melibatkan 5 peternak sebagai peserta. Tahapan pelaksanaan meliputi survei pendahuluan, koordinasi dengan tokoh masyarakat, diskusi intensif, demonstrasi, dan pendampingan selama satu minggu. Materi yang disampaikan mencakup kandungan nutrisi batang pisang, teknik pengolahan, dan metode pemberian pakan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dari rata-rata nilai 45,6 menjadi 82,3. Implementasi program berhasil menurunkan biaya pakan sebesar 35% dengan penghematan sekitar Rp 450.000 per peternak per bulan. Pengamatan terhadap ternak menunjukkan tingkat konsumsi pakan yang signifikan, tidak adanya efek negatif terhadap kesehatan, dan peningkatan bobot badan yang stabil. Program ini memberikan manfaat ganda, yaitu mengatasi permasalahan pakan ternak sekaligus mengurangi limbah pertanian, sehingga berkontribusi positif terhadap lingkungan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membangun model social entrepreneurship yang adaptif terhadap kondisi masyarakat asli Papua guna mendorong penciptaan nilai sosial dan peningkatan kesejahteraan. Metode yang digunakan…
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research), yang dikombinasikan dengan analisis konteks sosial ekonomi lokal. Penelitian ini merumuskan model social entrepreneurshipyang berlandaskan pada empat elemen utama, yaitu: social value, civil society, innovation, dan economic activity. Model ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal, pemanfaatan kearifan lokal, serta kolaborasi lintas sektor sebagai kunci sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model social entrepreneurship dapat menjadi strategi yang efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja berbasis sosial. Selain itu, keterlibatan generasi muda sebagai pelaku kewirausahaan sosial dinilai mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial yang inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian social entrepreneurship di Indonesia serta menawarkan kerangka praktis untuk implementasi model pada wilayah-wilayah tertinggal.
Abstract:Disiplin kerja guru merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Namun, fenomena keterlambatan, ketidakhadiran, serta lemahnya penerapan…
n sanksi masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, termasuk di SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja guru serta dampaknya terhadap kinerja guru di lingkungan sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan staf SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja guru berada dalam kategori cukup baik, meskipun masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan hadir, pemanfaatan sarana pembelajaran yang belum maksimal, serta kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Faktor-faktor utama yang memengaruhi kedisiplinan kerja guru meliputi ketepatan waktu, keteladanan pimpinan, dan konsistensi penerapan sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan disiplin kerja tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada komitmen pimpinan, keadilan dalam manajemen sumber daya manusia, dan penyediaan sarana yang memadai. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi manajerial sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, produktif, dan profesional.
Abstract:Penelitian Eksplorasi peran aplikasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di Sekretariat Daerak Kabupaten Merauke berujuan untuk Mendeskripsikan kontribusi SRIKANDI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas…
tas kerja serta hambatan yang di hadapi di Sekretariat Daerah Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peneliian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan melakukan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aplikasi SRIKANDI memberikan kontribusi dalam meningkatakan efisiensi dan efektivitas kerja pegawa di Sekretariat Daerah Kabupaten Merauka. Dengan penerapan aplikasi SRIKANDI mempercepat proses pencatatan, pencarian, dan distribusi dokumen antar unit kerja. Dan prosedur birokrasi menjadi lebih sederhana dan transparan, selain itu penelusuran arsip menjadi lebih akurat serta keamanan dari arsip juga terjaga. Namun yang menjadi kendala dalam penerapan aplikasi SRIKANDI adalah Infrastruktur dan sumber daya manusia, yakni iinternet tidak stabil (sering mengalami gangguan) dan sebagian pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Hasil dari Eksplorasi Peran Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Efisien dan Efektivitas Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke diharapkan dapat menjadi referensi serta gambaran nyata kepada instansi pemerintahan mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Srikandi dalam meningkatkan kinerja administrasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem absensi online E-NTAGO dalam memonitor kehadiran dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah…
h pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan pengumpulan data melalui observai, wawancara dan studi leteratur. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem absensi online (E-NTAGO) memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. 87% pegawai menyatakan E-NTAGO memudahkan proses absensi, data kehadiran lebih akurat dan real-time dan Sistem GPS dan QR Code dan 65% pegawai merasa lebih disiplin karena absensi dicatat secara otomatis dan terpantau, Produktivitas meningkat karena adanya transparansi dan akuntabilitas. Namun, beberapa kendala teknis seperti sinyal internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat masih menjadi tantangan. Sumber daya manusia juga merupakan tantangan dalam penerapan sistem E-NTAGO karena beberapa pegawai kurang familiar dengan teknologi mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem E-NTAGO. Hasil temuan ini diharapkan dapat dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerapan sistem E-NTAGO.