Abstract:Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan…
erapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.
Abstract:Kebijakan kebanksentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan…
an pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek. dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan. Metode penelitian menggunakan library researchyaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajariteori-teori dari berbagai literature atau referensi. bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral
Abstract:Di tahun politik 2023, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah salah satu yang menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK tentang berbagai dugaan korupsi…
si di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan beberapa pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 11 Oktober 2023, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dan menahannya pada 13 Oktober 2023. Dari informasi yang didapatkan, SYL diduga menerima dana dari pengusaha dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk digunakan untuk membeli perhiasan, mobil, dan jam tangan mewah ebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian barang dan jasa dari departemen tersebut. Di dalam kasus ini, juga terdapat dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri, mantan anak buah SYL. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi karena diduga berkaitan dengan perkembangan politik menjelang Pemilu 2023, di mana SYL merupakan salah satu pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan betapa kompleks dan berdampak besarnya dalam bidang hukum dan politik. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta secara kronologis terkait permasalahan-permasalahan tersebut.
Abstract:Dalam prinsip ekomi islam itu juga terdapat bahwa kestabilan alat pembayaran untuk mencegah terjadinya inefisiensi akibat fluktuasi harga produk dan institusi keuangan yang bertugas mengatur dan menentukan kebijakan moneter,…
ter, yang biasanya disebut sebagai Bank Sentral. Tujuan dari kebijakan Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter antara lain adalah untuk mengeluarkan uang, mengontrol peredaran uang agar sesuai dengan kondisi perekonomian sektor riil guna mencapai keseimbangan. Setiap pemerintahan memiliki kebijakan moneter yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masing-masing. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan pada zaman Nabi adalah penggunaan standar emas dan perak karena stabilitas nilai tukarnya. Namun, hal ini tidak relevan dalam kebijakan moneter negara mayoritas Muslim pada era modern, termasuk Indonesia, karena keterbatasan bahan baku emas dan perak. Sebagai gantinya, diterbitkan uang fidusia yang bahan bakunya bukan dari emas atau perak, dan stabilitas nilainya dijaga dengan penerapan suku bunga, yang sebaliknya dilarang dalam Islam. Salah satu alasan larangan sistem bunga ini adalah karena suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi permintaan uang, yang seringkali tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau kegiatan produktif, tetapi lebih untuk kegiatan spekulatif.
Abstract:Kajian ini membahas tafsir al-Huda karya Bakri Syahid dengan tujuan mengetahui perspektifnya terhadap ayat-ayat sosial. Untuk mengetahui bagaimana perspektifnya, kajian kepustakaan (library research) digunakan untuk menelusuri…
lusuri penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang berkaitan, khususnya tafsir al-Huda karya Bakri Sahid yang menjadi data primer dan sumber lain sebagai data sekunder. Setidaknya ada 4 segi yang dibahas oleh Bakri Syahid dalam karyanya al-Huda: ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Pada segi ekonomi Bakri menafsirkan surat Ali Imran ayat 130 yang membahas tentang bank dan riba. Pada sisi politik, Bakri Syahid menafsirkan surat An-Nisa ayat 53, 58, 59 tentang amanah. Di segi Budaya, Bakri membahas surat al-Baqarah ayat 5-8 yang membahas tentang syirik. Adapun di bidang hukum, Bakri menafsirkan surat al-Ma’idah ayat 32 dan surat ar-Ra’du ayat 21 yang membahas tentang hukum. Dari berbagai penafsiran yang Bakri Syahid uraikan dapat difahami bahwa penafsirannya sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai seorang pejabat negara. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa penafsirannya sangat dominan membahas tentang keadaan sosial pada saat itu yang kemudian dikaitkan dengan pemerintahan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi pengaruh reputasi merek dalam keputusan pembelian pada produk smartphone apple. Artikel ini menggunakan metode literatur rievew untuk mengkaji informasi terkait. Data…
dikumpulkan menggunakan Google Scholar, dengan rentang waktu 2019 sampai 2024. Hasil analisis memperlihatkan bahwa brand image terdapat hubungan yang positif dan substansial dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Kesimpulan dari penelitian literatur ini adalah bahwa citra merek memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Keyakinan yang diberikan konsumen terhadap sebuah merek, seperti yang terlihat pada contoh penjualan smartphone merek Apple, dapat meningkatkan penjualan dan memengaruhi keputusan konsumen untuk terus memilih produk tersebut. Perusahaan juga didorong untuk terus memberikan kepuasan kepada konsumen guna mempertahankan keyakinan yang telah terbentuk. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang sudah memiliki kepercayaan pada merek tersebut. Citra merek membantu perusahaan mempertahankan reputasi merek dan perusahaan itu sendiri. Perusahaan Apple juga memiliki strategi khusus untuk memenangkan hati konsumen dengan produknya, khususnya iphone. Mereka berfokus pada keunikan produknya dari pada bersaing dalam hal harga. Apple selalu berinovasi dan berkomitmen untuk selalu menjadi yang terdepan dalam teknologi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis…
s komparatif, kami mengeksplorasi bagaimana program-program tersebut berkinerja dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis literatur yang komprehensif, kami menyelidiki berbagai sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait.
Abstract:Benih penyebab Perang Dunia II dapat ditelusuri ke munculnya ideologi fasisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler di Jerman. Hitler mengambil kendali Jerman dengan visi untuk membebaskan negaranya dari penindasan yang dirasakan…
kan oleh komunitas Yahudi dan untuk mengejar supremasi Arian. Situasi krisis multidimensi di Jerman, termasuk pengaruh Yahudi yang signifikan di daerah-daerah seperti Wina, berfungsi sebagai latar belakang untuk munculnya ideologi ini. Dalam mempertahankan ideologi fasisme, Hitler memanfaatkan nasionalisme yang muncul dalam populasi Jerman. Partai Nazi di bawah kepemimpinannya dan masa depan Jerman yang diramalkan menjadi fenomena yang luar biasa. Pemikiran politik Hitler yang diimplementasikan melalui fasisme berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memerintah Jerman menuju urutan politik yang diinginkannya.
Abstract:Penelitian ini mengkaji dinamika politik Indonesia selama masa kepemimpinan Soekarno, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi politik di Indonesia selama…
ma pemerintahan Soekarno, termasuk peristiwa-peristiwa penting, kebijakan-kebijakan yang diterapkan, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh pemerintahannya. Masa kepemimpinan Soekarno ditandai dengan periode transisi dari penjajahan Belanda menuju kemerdekaan penuh, di mana Soekarno memainkan peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana Soekarno merumuskan dan menerapkan ideologi politiknya, terutama dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), serta bagaimana ia berupaya menjaga stabilitas politik di tengah tekanan domestik dan internasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.