Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengambilan keputusan dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literature review dari berbagai rujukan baik jurnal nasional maupun internasional.…
nal. Pengambilan keputusan membutuhkan rangkaian proses terstruktur agar menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Tahapan dalam pengambilan keputusan meliputi menetapkan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi persoalan, mengembangkan dan menentukan alternatif, memilih satu alternatif, menerapkan keputusan serta pengendalian dan evaluasi. Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari lingkungan internal atau eksternal. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam organisasi perlu memperhatikan tahapan yang akan dilalui, mengetahui model dan teknik pengambilan keputusan yang tepat untuk diterapkan, memperhatikan bias yang mungkin timbul serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik dan mencapai tujuan organisasi.
Abstract:Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan…
Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. UMKM memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas dalam mengelola bisnis. Dengan demikian, UMKM berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas pengusaha di Indonesia. Permasalahan yang terjadi pada UMKM Daengta Roti dan Kopi yaitu keterbatasan pengetahuan manajemen SDM, UMKM sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola SDM mereka. Kurangnya pemahaman tentang rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Selain itu kurangnya pemahaman tentang konsep ekonomi kreatif. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep ekonomi kreatif dan bagaimana menerapkannya dalam bisnis mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan UMKM dalam menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Keterbatasan sumber daya: UMKM sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun tenaga kerja. Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk menginvestasikan waktu dan uang dalam meningkatkan kompetensi manajemen SDM berbasis ekonomi kreatif Dari beberapa materi yang telah diberikan upaya transfer pengetahuan dalam bidang SDM dilakukan. Sehingga, diharapkan UMKM dapat mempersiapkan SDM unggul dalam peningkatan kompetensi SDM itu sendiri. Menghasilkan SDM yang memiliki keahlian melalui peningkatan dengan kualitas diri. Selain itu, berdasarkan tahapan aktivitas yang telah dilaksanakan, kegiatan pengabidan kepada masyarakat pada UMKM Daengta Roti dan Kopi telah dilaksanakan dengan baik. Peningkatan SDM dapat memperoleh hasil akhir yang baik jika dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena keahlian dan kemampuan dalam pengelolaan SDM adalah pembelajaran yang berkelanjutan.
Abstract:Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan syariah sering kali menggunakan akad pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang…
disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Wakalah atau perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat islam. Adapun penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembayaran akad Murabahah Bil Wakalah adalah bisa menggunakan jalur litigasi. Basyarnas adalah forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Karena Basyarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, sederhana, dan biaya riangan. maupun non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembyaran akad Murabahah Bil Wakalah.
Abstract:Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian…
ian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Abstract:Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia yang menjadi tolak ukur untuk meraih suatu keberhasilan. Pendidikan sangat berpengaruh dan berdampak pada diri manusia itu sendiri serta bagi bangsa maupun negara.…
ra. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu negara perlu penerus atau orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, agar dapat mencetak generasi yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir yang kreatif maupun inovatif dan juga orang-orang yang memiliki karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi. Dalam dunia pendidikan setiap Negara memiliki visi misi untuk mencapai suatu tujuan. Dimana harapan tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil manakala setiap perwujudan sesuai dengan sistem ataupun aturan pendidikan dengan baik. Yang nantinya akan berpengaruh dalam menciptakan generasi yang memiliki semangat untuk memajukan bangsa maupun negara dan dari segi karakter maupun kecerdasan yang akan menciptakan bangsa mampu bersaing unggul dalam persaingan bangsa. Kebijakan pendidikan yakni salah satunya adalah kebijakan pengembangan profesional guru. Sebab guru akan menjadi tolak ukur ukur utama dalam menciptakan keberhasilan generasinya. Dimana konsep dasar kebijakan pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting guna mencapai tujuan dalam pendidikan.
Abstract:Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin, yang tidak hanya bisa dilihat dari aspek ritual maupun teologis semata. Ormas Islam lahir dan didirikan untuk menjawab kebutuhan umat pada bidang keberagamaan. Penelitian ini ingin…
ingin mengetahui peran ormas pada bidang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ormas Islam didirikan dengan tujuan mulia yaitu menjawab keresahan dan melayani kebutuhan masyarakat pada aspek keberagamaan. Untuk mengeksplor lebih dalam tentang perilaku keberagamaan dalam konteks sosial setidaknya membutuhkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosial, pendekatan agama, dan pendekatan psikologi. Awal munculnya ormas Islam dapat dikelompokkan pada tiga alasan yaitu: pertama, dakwah Islami; kedua, pendidikan; dan ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga alasan inilah yang melatarbelakangi pergerakan Islam saat itu, sebab urusan politik diawasi dan dikontrol oleh penjajah Hindia Belanda. Kelahiran organisasi keagamaan Islam diawali dengan adanya Jami’at Al Khair di Jakarta (1905), kemudian Al Irsyad (1911), merupakan ormas keturunan Arab di Indonesia pengembangan dari Jami’at Al Khair, seterusnya muncul Syarikat Dagang Islam (1911), dan berikutnya lahir Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (1923) di Bandung, Nahdatul Ulama di Surabaya (1926), Al Jami’atul Washliyah di Medan (1930) serta Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Canduang Bukittinggi dan Al Ittihadiyah di Medan (l935).
Abstract:Madrasah Nizamiyah merupakan cikal dari terbentuknya sebuah lembaga pendidikan Islam, pengaruhnya sangat besar pada tumbuh dan kembangnya sebuah lembaga pendidikan Islam saat ini. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya…
sungnya proses pendidikan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan wujud pengaruh berbagai budaya atau peradaban yang pernah ada dalam sejarah. Pada mulanya pendidikan Islam dilaksanakan dikutab, mesjid, rumah-rumah, pendidikan istana dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman pendidikan mendapat perhatian baik yang dikelola oleh perorangan maupun pemerintah. Pelopor bedirinya madrasah nizamiyah adalah seorang perdana menteri bernama Nizham al-Mulk. Tujuan didirikanya Madrasah Nizhamiah untuk memperkuat pemerintahan Bani Saljuk dan menyiarkan madzhab keagamaan pemerintah yaitu sunni karena langkah paling efektif ialah dengan menyiarkan ajaran Ahl al-Sunnah dan merealisasikannya ke dalam pendidikan sehingga dapat mengikis paham-paham madzhab Syiah yang sudah merambat pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library reseach). Hasil penelitian menunjukan bahwa madrasah nizamyiah merupakan lembaga pendidikan Islam pertama kali dengan menggunakan kurikulum, metode pemebelajaran, materi pembelajaran yang telah sudah dikelompokan, mempunyai sarana prasarana yang lengkap dan melahirkan tokoh terkenal yang mampunyai pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam.
Abstract:Supervisi pendidikan atau yang selama ini sering dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang berhubungan erat dengan pendidikan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan dijelaskan beberapa dasar-dasar…
tentang konsep supervisi secara umum. Sementara proses pelaksanaan supervisi sendiri merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan dan upaya yang dilakukan oleh supervisor dalam melihat dan membina seluruh proses pelaksanaan pendidikan. Dalam perkembangannya, supervisi pendidikan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia, terutama pendidikan Islam sehingga tingkat profesionalisme guru dalam mengajar dapat diwujudkan dengan optimal, baik pada madrasah maupun guru pendidikan agama pada sekolah umum. Oleh karena itu, supervisi diperlukan dalam proses pendidikan berdasarkan dua hal penting. Supervisi pendidikan sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan. Hakikat supervisi dalam pendidikan adalah upaya bersama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas belajar dan pembelajaran dengan prinsip ilmiah dan kerjasama. Praktik supervisi yang dilakukan dengan baik dan kontiniu, berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Meskipun supervisi bukanlah satusatunya faktor yang dapat memperbaiki pendidikan, akan tetapi kegiatan supervisi salah satu faktor yang telah berkontribusi memperbaiki pendidikan paling tidak dari sisi kinerja guru dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, bagi lembaga pendidikan Islam, seharusnya dilakukan supervisi yang berkesinambungan, demi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam.
Abstract:Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) yaitu melalui…
lui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2020 yang berjumlah 57.655 Perkara, sedangkan pada arbritase syariah sejak 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 247 perkara. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kewenangan pengadilan agama sudah efektif.
Abstract:Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan…
unaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.