Abstract:Permasalahan kemiskinan dialami oleh berbagai negara di belahan dunia, negara maju dan negara berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai persoalan dimana masyarakat tidak mampu melengkapi kebutuhannya. Indonesia adalah Negara…
ara yang sedang mengalami persoalan kemiskinan sejak dulu. Permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penghasilan masyarakat, pengangguran, pendidikan, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari faktor-faktor yang disebutkan di atas. Hal ini dapat disebabkan oleh distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, di mana pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tinggi, sementara sebagian besar masyarakat, terutama yang berada dilapisan bawah, tidak merasakan manfaatnya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Lonjakan populasi di wilayah perkotaan menimbulkan berbagai masalah, seperti kepadatan tinggi,…
nggi, keterbatasan layanan kesehatan, dan penurunan kualitas lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan masyarakat, tenaga medis, dan aparat kelurahan di beberapa kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak pada penurunan derajat kesehatan masyarakat akibat buruknya sanitasi, keterbatasan air bersih, serta meningkatnya kasus penyakit menular seperti ISPA dan diare. Selain itu, kesejahteraan sosial juga menurun karena tingginya kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya perumahan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang melalui stabilitas makroekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan. Metode…
ode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) kualitatif, mensintesis 20-30 sumber peer-reviewed periode 2019-2025 dengan analisis konten tematik dan desain deskriptif-komparatif pada kasus seperti Indonesia, India, dan Brasil. Hasil utama menunjukkan kebijakan kontraktif efektif mengendalikan inflasi (misalnya dari 5,95% menjadi 2,61% di Indonesia), kebijakan ekspansif merangsang pertumbuhan PDB (1-2% jangka pendek) dan menurunkan kemiskinan (dari 9,78% menjadi 9,36%), meski terhambat pasar keuangan lemah dan guncangan eksternal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik kuesioner…
sederhana. Data utama bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan tahun 2025 dan hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden di kecamatan Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap peningkatan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Medan sebesar 7,25 persen (171,60 ribu jiwa) dengan garis kemiskinan Rp721.547 per kapita per bulan. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, indeks kedalaman (1,31) dan keparahan kemiskinan (0,35) meningkat, menunjukkan kesenjangan ekonomi yang masih cukup lebar. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan sektor UMKM, dan penguatan investasi daerah.
Abstract:Penelitian ini menganalisis transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 sebagai fase krusial membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah warisan struktur kolonial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif…
skriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian mengkaji lima fase: warisan ekonomi kolonial, rekonstruksi ekonomi nasional (1945-1950), era Demokrasi Liberal (1950-1959), implementasi prinsip gotong royong, dan ekonomi berdikari (1959-1960). Hasil menunjukkan Indonesia mewarisi kondisi paradoks kaya sumber daya namun terbelenggu kemiskinan struktural akibat dualisme ekonomi kolonial. Upaya rekonstruksi menghadapi hyperinflasi, defisit anggaran kronis, dan infrastruktur hancur. Para pendiri bangsa merumuskan alternatif ketiga antara kapitalisme dan sosialisme melalui ekonomi gotong royong yang diinstitusionalisasikan dalam Pasal 33 UUD 1945. Periode Demokrasi Liberal ditandai Program Benteng yang belum optimal, sementara Demokrasi Terpimpin menekankan ekonomi berdikari melalui Manipol-USDEK. Meskipun idealisme kuat secara filosofis, implementasi menghadapi kendala teknis-manajerial. Penelitian menyimpulkan periode 1945-1960 meletakkan fondasi identitas ekonomi Indonesia yang menekankan keseimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, dengan relevansi nilai gotong royong terhadap prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan di Indonesia dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran negara, dinamika kepentingan politik, serta hubungan kekuasaan dalam perumusan…
n dan implementasi kebijakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan pemerintah, data resmi, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat miskin, tetapi juga oleh kepentingan politik, politik anggaran, serta pengaruh elit politik dan birokrasi. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya beli rumah tangga rentan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketepatan sasaran, eksklusi sosial, dan tata kelola data penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan sosial yang berbasis data terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan agar program pengentasan kemiskinan dapat mencapai tujuan jangka panjang secara lebih efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi mangrove sebagai bahan pewarna alami batik, menganalisis strategi pemberdayaan perempuan pesisir melalui inovasi batik mangrove, dan mengkaji kontribusinya terhadap…
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian dilaksanakan pada 25 April 2026 di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap satu narasumber kunci yaitu Ibu Hamida (42 tahun), pemilik usaha Sima Batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan mangrove Tanjung Rejo seluas 600–602 hektar memiliki potensi besar sebagai sumber pewarna alami batik dari bagian akar, batang, dan dahan yang mengandung tanin tinggi. Dengan efisiensi bahan baku 10 kg per tahun, usaha ini menghasilkan rata-rata 20–30 lembar kain batik per bulan dengan harga jual Rp250.000 per lembar, melibatkan 6 tenaga kerja perempuan lokal, dan menjangkau konsumen dari instansi pemerintah pusat hingga wisatawan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa keunggulan utama produk terletak pada keunikan pewarna alami dan nilai ekologisnya, meski terkendala keterbatasan tenaga kerja dan ketergantungan cuaca. Usaha batik mangrove ini terbukti berkontribusi nyata terhadap SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak), SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab), SDG 14 (kehidupan bawah laut), dan SDG 15 (kehidupan di darat), menjadikannya model pemberdayaan berbasis ekosistem yang relevan untuk dikembangkan di wilayah pesisir lainnya.
Abstract:Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa terpencil seperti Desa Wisata Huta Tinggi menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut tidak murni lahir begitu saja, melainkan dari sinergi antara agensi lokal dan intervensi eksternal…
nal yang terkoordinasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma pembangunan nasional yang memprioritaskan desa sebagai subjek pembangunan (Desa SDGs) dan popularitas model Community-Based Tourism (CBT) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan di Desa Huta Tinggi dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, baik secara ekonomi maupun sosial. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mensintesis berbagai sumber akademis dan laporan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa anatomi keberhasilan Desa Huta Tinggi ditopang oleh tiga pilar: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur yang menghasilkan inovasi produk (misalnya, yogurt susu kerbau); (2) penguatan kelembagaan lokal melalui peran sentral Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak partisipasi; serta (3) kolaborasi multi-pihak yang efektif, yang mengintegrasikan dukungan top-down (pemerintah, swasta) dengan inisiatif bottom-up (masyarakat). Dampak dari pemberdayaan ini bersifat multidimensional, mencakup diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, serta revitalisasi budaya dan penguatan kohesi sosial. Disimpulkan bahwa Huta Tinggi memvalidasi model CBT hibrida yang efektif dan dapat direplikasi, di mana keberhasilan awal menjadi fondasi yang kokoh. Namun, keberlanjutan jangka panjangnya kini menghadapi tantangan fase konsolidasi menuju stagnasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan tekanan lingkungan, yang menuntut pergeseran fokus dari membangun ke mengelola secara berkelanjutan.
Abstract:Masalah kenakalan anak di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, terutama terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain rendahnya…
ya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kemudahan akses narkoba, dan mudahnya mengakses konten pornografi melalui handphone, televisi, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw belum sepenuhnya tepat. Dakwaan penuntut umum masih bersifat alternatif, sedangkan dakwaan pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam kasus ini. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terlalu rendah. Hakim lebih menekankan pada usia pelaku dan perbuatan yang dilakukan, namun kurang memperhatikan kerugian immaterial, terutama rusaknya masa depan anak korban yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan…
lenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki berbagai program untuk menangani kemiskinan, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik purposive sampling untuk memperoleh data. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait serta sumber sekunder seperti publikasi BPS dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, validasi data yang kurang optimal, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember dapat terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.