Abstract:Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 tujuan utama yang…
bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, serta pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan angka kemiskinan, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga, disparitas regional, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan resistensi terhadap kebijakan seperti pajak karbon. Pandemi COVID-19 juga memperburuk pencapaian SDGs, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta optimalisasi peran sektor swasta dan masyarakat
Abstract:BMT ItQan mendukung UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah melalui akad murabahah, di mana koperasi membeli barang untuk UMKM dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati.…
akati. Penelitian ini mengkaji implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, namun tantangan seperti keterlambatan pembayaran dan kebutuhan pembinaan administrasi masih ada. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas akad murabahah di koperasi syariah dan perannya dalam mendukung ekonomi syariah di tingkat lokal
Abstract:Masalah yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengembangkan dan menata pariwisata belum efektif. Ini terlihat dari cara destinasi wisata utama, seperti Pantai Papuma telah…
ah dikurangi.Barat dan timur laut.
Metode deskriptif kaulitatif digunakan dalam penelitian ini. Studi lapangan dan lembaga pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Para informan dalam penelitian ini termasuk staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengelolah tempat wisata, pengunjung tempat wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tiga dimensi yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kabudayaan untuk pengelolaan wisata Kabupaten Jember tahun 2022-2023 masih kurang efektif.
David mencakup tiga dimensi: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi; (1) Tidak adanya pengetahuan internal tentang bagaimana proses perumusan strategi dilakukan serta strategi yang telah disetujui internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik, dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas belum memenuhi standar
Kata kunci: Strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Wisata. Masalah di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan (1) Ketidaktahuan internal tentang proses perumusan strategi dan strategi yang disepakati internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik dan pelaksana tidak siap, yang menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat.
Abstract:Dalam sebuah perkara kepailitan terdapat penyelesaian yang dapat ditempuh baik itu secara litigasi melalui Pengadilan Niaga maupun secara non-litigasi melalui Lembaga Arbitrer. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kompetensinya…
petensinya untuk menyelesaikan perkara seputar kepailitan sehingga menimbulkan permasalahan apabila suatu perkara kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga sementara dalam perjanjiannya telah memuat klausul arbitrase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menangani perkara kepailitan dalam hal pengaturan niaga, mengetahui kedudukan dan wewenang Pengadilan Niaga serta mengkaji lebih dalam tentang kecakapan suatu klausula arbitrase. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan didasarkan pada studi kepustakaan sementara metode pendekatannya melalui pola pikir deduktif. Hasil dari pembahasan yang diperoleh adalah: 1) kewenangan Pengadilan Niaga dalam urusan kepailitan diatur dalam Pasal 3 UU No.27 Tahun 2004 tentang Kepailitan; 2) kecapakan yang dimiliki klausula arbitrase akan menyingkirkan kewenangan Pengadilan Niaga apabila di dalam suatu perjanjian sudah termuat klausul arbitrase yang disepakati para pihak; 3) kedudukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan jika dihadapkan dengan klausula arbitrase sangat ditentukan oleh proses pengajuan perkara tersebut.
Abstract:KSPPS BMT NU Jatim Cabang Jenggawah Jember merupakan salah satu badan usaha yang beroperasi dengan memberikan jasa simpanan atau tabungan dan lain sebagainya. Ada beberapa bentuk tabungan yang ada di BMT NU yang dijalankan…
an berdasarkan prinsip syariah, dan selalu menawarkan produk-produk baru terhadap calon anggotanya. Jenis-jenis produk tabungan di KSSP BMT NU Cabang jenggawah yaitu : Simpanan Anggota (Siaga), Tabungan Mudharabah (Tabah), Simpanan Pendidikan Fathonah (Sidik Fathonah), Simpanan Haji dan Umrah (Sahara), Tabungan Ukhrawi (Tarawi), Simpanan Lebaran (Sabar), Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah), Simpanan Berjangka Mudharabah (Siberkah). Dalam Strategi Pemasaran yang di lakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah, Tabungan Mudharabah (Tabah) sangat mudah dalam meningkatkan jumlah anggota, dimana produk tabah lebih banyak diminati dari pada tabungan yang lain karena tabungan mudharabah yaitu tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasi 40% dan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
Abstract:Bank Syariah dalam operasinya sebagai landasan hukumnya selain undang-undang tersebut ditambah dengan Peraturan-peraturan deri Dewan Pengawas syariah (DPS) sebagai penagawas kinerja keuangan perbankan Syariah, Pembentukan…
kan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam UndangUndang sebagai selaku pengontrol dasar dalam menjalankan aktivitas kinerja Perbankan syariah. Metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian dalam tulisan ini yakni dasar hukum yang di anut dalam dalam perbankan syariah adalah UU perbankan yang sesuai yang dicantumkan dan aturan UU syariat islam yang telah di sepakati sdebagai dasar menjalanka Kinerja bank syariah.