Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
Abstract:Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan tantangan, seperti…
i risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang merugikan konsumen serta bentuk perlindungan hukum ditawarkan kepada konsumen pada transaksi jual beli di e-commerce, khususnya melalui platform seperti TikTok Shop. Metode penelitian yang pakai ialah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis mengatakan bahwa setara dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab mengganti produk konsumen akibat produk yang tidak sesuai. Pemerintah telah menciptakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang faktual dan transparan, menambah pemantauan terhadap pelaku usaha, serta pemaparan hukuman bagi pelaku penipuan. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian konsumen, dan membuat keadaan jualan online aman serta terpercaya. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi di e-commerce.
Abstract:Ketidaksetaraan pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Artikel ini membahas bagaimana optimalisasi sumber ajar dapat menjadi…
i solusi untuk menghadapi tantangan educational inequality. Dengan pendekatan studi pustaka (library research), penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan, seperti keterbatasan anggaran pendidikan, distribusi sumber ajar yang tidak merata, dan kualitas guru yang belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, pelatihan guru, dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan serta komunitas dapat memperbaiki akses dan kualitas sumber ajar dalam PAI. Dengan strategi ini diharapkan kesenjangan pendidikan dapat dikurangi dan kualitas pembelajaran PAI menjadi lebih merata di seluruh Indonesia.
Abstract:Kerusakan lingkungan merupakan isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap pandangan Al-Qur'an dan tafsirnya terhadap kerusakan alam memberikan landasan spiritual dan etis yang…
penting dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah SWT. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa perspektif Tafsir Ibnu Katsir dalam Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 205 terhadap kerusakan alam, serta mengidentifikasi upaya mitigasi yang dapat diambil untuk mengatasi krisis lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan dan penafsiran Ibnu Tafsir. Kontribusi ilmiah kajian ini adalah memberikan pemahaman holistik mengenai pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah dalam konteks lingkungan, serta menguraikan pandangan Islam terhadap kerusakan alam dan peran manusia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam serta menganalisa manusia bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk memelihara kelestarian alam, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kelestarian dan keadilan bagi seluruh ciptaan Allah SWT. Penelitian ini juga menganalisa kerusakan lingkungan sebagai akibat ketidakseimbangan ekosistem dan mengaitkannya dengan ketidaksetaraan sosial akibat penggunaan teknologi berlebihan. Islam, melalui prinsip ḥifẓ al-bīah, menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap keseimbangan alam dan kesejahteraan semua makhluk hidup.
Abstract:Dalam konteks kontemporer, perempuan muslim memegang peranan signifikan dalam mengaktualisasikan potensi dalam berbagai aspek seperti keluarga, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat yang terus berkembang, perempuan…
mpuan muslim sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan refleksi konsep woman empowerment (pemberdayaan perempuan) khususnya perempuan muslim dalam konteks modern dengan berlandaskan pada Surat Al-Qashash ayat 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern perempuan muslim saat ini melalui studi literatur dan analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Surat Al Qashash ayat 23 dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkuat posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan Muslim yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan menjadikan ayat ini sebagai landasan penelitian ini memberikan kontribusi dalam hal wacana pemberdayaan perempuan muslim yang tidak hanya berorientasi pada kesetaraan gender tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral syari'at Islam. Refleksi woman empowerment dalam ayat ini menjadi panduan dan inspirasi bagi perempuan muslim untuk tetap berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama yang menjadi pedoman hidup khususnya di era kontemporer.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pengertian kafa'ah dalam pernikahan yang merujuk pada surah Al-Hujurat ayat 13 dan signifikansinya dalam konteks Society 5.0. Dalam Islam, kafa'ah mencakup kesetaraan moral, spiritual, dan sosial,…
yang penting untuk membina keluarga yang damai. Meski demikian, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam konteks Society 5.0 menimbulkan kendala baru, khususnya bagi generasi muda yang memiliki cara pandang kafa'ah berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan teknik tinjauan pustaka untuk mengkaji gagasan kafa'ah dan penerapannya dalam beradaptasi dengan keadaan yang berkembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi kafa'ah yang harmonis antara nilai-nilai tradisional dan modernitas sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di era digital. Hal ini berkaitan dengan tujuan Society 5.0, yang menggarisbawahi penggabungan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk memberdayakan pasangan muda dalam mengambil keputusan berdasarkan ajaran Islam.
Abstract:Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum…
ukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, hak asuh anak (hadanah) berlandaskan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak asuh anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengumpulkan data terkait pengaturan hak asuh anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah berhak atas perlindungan dan pengasuhan, dengan prioritas hak asuh diberikan kepada ibu hingga usia tertentu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setara bagi semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka, meliputi hak asuh, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian kewajiban dan hak asuh antara ibu dan ayah, kedua sistem hukum ini memiliki keselarasan dalam menjunjung kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan perlindungan hak anak di luar nikah, terutama dalam hal pengasuhan yang berfokus pada kesejahteraan anak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam peradaban Islam, dengan fokus pada kontribusi perempuan dalam sejarah Islam, peran mereka dalam kehidupan sosial, dan relevansi posisi mereka dalam masyarakat…
akat Muslim kontemporer. Dalam konteks sejarah, perempuan dalam Islam memiliki peran yang signifikan, baik dalam mendukung dakwah, membangun pendidikan, maupun berkontribusi dalam aspek sosial-politik. Tokoh-tokoh perempuan seperti Khadijah binti Khuwaylid, Aisyah binti Abu Bakar, dan Fatimah az-Zahra menunjukkan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di masa awal. Penelitian ini juga membahas ajaran Islam yang menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki dalam hal hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, ekonomi, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Namun, realitas sosial yang terjadi di beberapa wilayah sering kali menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap perempuan, yang disebabkan oleh berbagai interpretasi budaya dan agama. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana perempuan Muslim saat ini berperan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai kesetaraan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap pentingnya pemberdayaan perempuan dalam memajukan peradaban Islam yang inklusif dan adil. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kontribusi perempuan dalam peradaban Islam dan menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan masyarakat Muslim masa kini.
Abstract:Artikel ini mengkaji konsep gender equality dalam perspektif hadis dengan menyoroti relasi antara kesamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Wacana kesetaraan gender kontemporer kerap dipahami sebagai tuntutan kesamaan hasil…
l antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam tradisi intelektual Islam, kesetaraan tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai keadilan proporsional (ʿadl) yang mempertimbangkan hak dan kewajiban. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual, artikel ini menganalisis sejumlah hadis yang berkaitan dengan relasi gender untuk memahami bagaimana konsep kesetaraan ditempatkan dalam kerangka etika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menekankan pentingnya prinsip keadilan dan tanggung jawab moral (taklīf). Dengan demikian, gender equality dalam perspektif hadis perlu dipahami sebagai keseimbangan antara kesamaan martabat, keadilan peran, dan tanggung jawab bersama. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya dialog antara sumber normatif Islam dan diskursus gender modern.
Abstract:Artikel ini mengkaji metafora gender dalam teks tasawuf klasik dan kontemporer dengan menempatkannya dalam kerangka hermeneutik-filosofis. Berangkat dari kritik terhadap pembacaan patriarkal yang cenderung memahami gender…
r secara biologis dan hierarkis, penelitian ini menegaskan bahwa dalam tradisi tasawuf, kategori maskulin dan feminin berfungsi sebagai prinsip metafisik dan kosmologis yang bersifat simbolik dan komplementer. Melalui analisis terhadap pemikiran Ibn ʿArabī, khususnya konsep wahdat al-wujud dan gagasan keperempuanan ilahi, artikel ini menunjukkan bahwa tasawuf mengafirmasi kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Pembacaan ini kemudian didialogkan dengan reinterpretasi feminis kontemporer, terutama melalui kontribusi Saʿdiyya Shaikh, serta konteks keindonesiaan melalui gagasan sufisme-feminisme KH. Husein Muhammad. Hasil kajian menunjukkan bahwa tasawuf menyediakan ruang hermeneutik yang signifikan untuk mendekonstruksi hierarki gender yang terbangun dalam historiografi dan praktik keagamaan Islam. Meskipun demikian, artikel ini juga menyoroti tantangan pembacaan feminis tasawuf, terutama risiko romantisasi tradisi dan ketegangan antara universalisme spiritual dan realitas sosial. Dengan demikian, tasawuf dipahami tidak hanya sebagai praktik spiritual individual, tetapi juga sebagai sumber etis dan epistemik yang relevan bagi pengembangan wacana keadilan gender dalam Islam kontemporer.