Abstract:Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, namun keterbatasan tenaga konselor di sejumlah sekolah menyebabkan fungsi layanan tersebut tidak optimal.…
ptimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk fleksibilitas peran kesiswaan dalam mendukung pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe, serta menganalisis mekanisme koordinasi dan dampaknya terhadap efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas guru kesiswaan, wali kelas, dan perwakilan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terbatas, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe dilakukan secara fleksibel dengan melibatkan bidang kesiswaan sebagai perpanjangan tangan guru BK. Kesiswaan berperan sebagai mediator konflik, pelaksana penanganan kasus bullying, penggerak perubahan perilaku, serta menjadi titik kontak utama siswa dalam menghadapi permasalahan. Fleksibilitas ini muncul karena kebutuhan sekolah untuk menutupi kekosongan peran konselor profesional, dan didukung oleh pendekatan emosional yang humanis serta penerapan prosedur disiplin yang jelas. Meskipun model ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan keterbukaan siswa, tantangan tetap ada pada konsistensi perilaku siswa, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan ruang privat untuk konseling. Dengan demikian, fleksibilitas peran kesiswaan dapat menjadi strategi alternatif dalam mengoptimalkan layanan BK di sekolah dengan sumber daya terbatas, dengan catatan perlu adanya pelatihan dasar konseling bagi guru non-BK dan penyediaan fasilitas yang menjamin asas kerahasiaan layanan.
Abstract:Implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMAN 1 Telagasari dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak dalam mendampingi siswa menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial, akademik maupun karier. Penelitian…
ini bertujuan untuk bagaimana layanan Bimbingan Konseling (BK) di SMA Negeri 1 Telagasari, mencakup program yang berjalan, tantangan yang dihadapi, serta persepsi guru dan siswa terhadap layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan guru BK serta dua orang siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa layanan BK di SMA Negeri 1 Telagasari dilaksanakan secara sistematis melalui layanan konseling individu, konseling kelompok, layanan klasikal, konsultasi, mediasi, hingga kunjungan rumah. Program disusun dengan pola mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Guru BK berperan penting dalam mendampingi siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir, serta bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendukung keberhasilan layanan. Siswa memberikan persepsi positif terhadap peran BK, meskipun terdapat harapan agar layanan lebih interaktif, terbuka, dan relevan dengan generasi saat ini.Tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya serta dukungan dari pihak eksternal, termasuk orang tua. Kesimpulannya, layanan BK di SMA Negeri 1 Telagasari berperan signifikan dalam mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan karier siswa, namun masih perlu peningkatan kualitas dan penguatan kolaborasi agar lebih optimal. Pengimplementasian layanan bimbingan konseling di SMA Negri 1 Telagasari Karawang dilandasi oleh kebutuhan nyata dalam bimbingan siswa agar mampu menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial akademik, maupun karir yang mereka hadapi. Melalui layanan Bimbingan dan konseling, siswa mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan keluhan mereka.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di MAN 2 Karawang melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan…
an Guru BK sebagaimana ditampilkan dalam video dokumentasi kegiatan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BK di MAN 2 Karawang telah dilaksanakan secara sistematis melalui empat komponen layanan, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Dukungan utama diperoleh dari kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan pimpinan sekolah, serta adanya kepercayaan siswa terhadap guru BK. Namun demikian, penelitian juga menemukan tantangan berupa rasio guru BK dengan jumlah siswa yang tidak seimbang, keterbatasan waktu karena tugas ganda, serta adanya kecenderungan siswa untuk mencari alternatif konseling kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Analisis menunjukkan bahwa praktik layanan BK di MAN 2 Karawang relatif selaras dengan teori layanan BK komprehensif, meskipun terdapat kesenjangan pada aspek sumber daya dan beban kerja. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan sinergi antar guru untuk mewujudkan layanan BK yang optimal di sekolah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam mendukung pendataan serta evaluasi kegiatan edukasi politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)…
gpol) Kabupaten Banyuwangi. Sistem ini diharapkan mampu membantu Bakesbangpol dalam mengelola data kegiatan dengan lebih efisien, menghasilkan laporan otomatis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program edukasi politik. Selama ini, proses pendataan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, serta tidak memungkinkan pemantauan data secara real-time.
Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sistem dirancang dengan antarmuka berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan input data, pemantauan, serta pengolahan informasi. Fitur utama meliputi manajemen data kegiatan, pencatatan peserta, penyusunan laporan hasil, serta panel admin yang berfungsi untuk mendukung proses evaluasi. Dengan adanya sistem ini, pimpinan dapat memantau pelaksanaan maupun capaian kegiatan secara terstruktur dan berbasis data, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan pelaporan, serta keterlibatan pegawai dalam pendataan kegiatan. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, antara lain belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian, belum tersedia modul evaluasi peserta, serta belum dilengkapi manajemen anggaran kegiatan.
Secara keseluruhan, sistem informasi berbasis website ini diharapkan menjadi salah satu solusi digital yang mendukung transformasi instansi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program edukasi politik di Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi…
ngidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan internal serta merumuskan strategi penguatan yang sesuai dengan konteks lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap Inspektorat Daerah dan OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi, sulitnya akses geografis, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya tindak lanjut hasil audit menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi audit berbasis risiko, penguatan regulasi lokal, serta kolaborasi lintas lembaga. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik wilayah 3T guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Abstract:Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau…
au serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas.
Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.
Abstract:Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan wisata halal internasional melalui studi kasus Adinda Azzahra Tour, agen perjalanan berbasis syariah. Dengan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari sumber digital…
l resmi dan dianalisis secara tematik. Hasilnya menunjukkan bahwa peluang wisata halal tumbuh pesat seiring peningkatan populasi Muslim, tren gaya hidup Islami, serta dukungan regulasi dan digitalisasi. Adinda Azzahra Tour merespons dengan menyediakan paket wisata halal ke negara non-Muslim, bekerja sama dengan maskapai ramah Muslim, serta menyediakan itinerary sesuai syariat. Kepatuhan terhadap prinsip Islam merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman pariwisata syariah. Tantangan yang dihadapi antara lain fluktuasi biaya, ketidakkonsistenan standar halal global, serta keterbatasan fasilitas halal. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi, edukasi pasar, dan kolaborasi untuk memperkuat industri wisata halal Indonesia secara global
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru tentang program remedial dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP Muhammadiyah Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian…
ian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua guru IPS yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan program remedial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program remedial mempunyai dampak positif terhadap pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Metode yang diterapkan dalam remedial meliputi pengajaran ulang, diskusi kelompok, dan penggunaan media pembelajaran interaktif. Faktor utama yang mempengaruhi efektifitas program remedial adalah keterlibatan dan motivasi siswa, ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan, serta peran guru sebagai fasilitator. Namun penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam pelaksanaan program remedial, seperti keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya pembelajaran, dan perbedaan tingkat pemahaman siswa. Untuk mengatasi kendala ini, strategi seperti pemanfaatan teknologi, metode penyesuaian pembelajaran, dan kolaborasi antar guru diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program remedial dapat meningkatkan prestasi akademik siswa jika dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Rekomendasi bagi guru dan sekolah meliputi peningkatan variasi metode pembelajaran, optimalisasi media pembelajaran, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung keberhasilan program remedial.