Abstract:Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya . Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan…
emanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan illegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah “artisanal gold mining” beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Abstract:Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Salah satu bencana yang sering kali terjadi di Indonesia khususnya wilayah Kota Padang adalah banjir. Bencana banjir adalah peristiwa atau rangkaian meluapnya…
nya air sungai yang disebabkan oleh faktor alamiah akibat rusaknya buffer zone pada kawasan upper DAS (daerah aliran sungai). Data curah hujan di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu 2.756,4 menjadi 4.124,2. Hal ini menunjukkan semakin tingginya potensi bencana banjir di wilayah Kota Padang akibat curah hujan yang tinggi. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dari penelitian yang relevan mengenai bencana banjir. Berdasarkan potensi bahaya banjir kelas tinggi, Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan yang terluas tingkat bahaya banjirnya yakni 4 546 ha, selanjutnya berdasarkan tingkat bahaya banjir sedang Kacamatan Kuranji merupakan kecamatan yang terluas masuk dalam kategori tingkat bahaya banjir sedang, sedangkan Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat. Sedangkan wilayah dengan tingkat bahaya banjir rendah atau bebas banjir di Kota Padang paling luas juga terdapat pada Kecamatan Koto Tangah. Mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah Kota Padang adalah identifikasi dan pemetaan zona rawan banjir, sosialisasi mitigasi dan edukasi bencana banjir, mengajak peran serta masyarakat untuk mencegah dan mengatasi banjir, menegakkan aturan tentang pembuangan sampah.
Abstract:Rekam medis berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien selama masa perawatan. Rekam medis yang bermutu tinggi berperan penting…
ing dalam meningkatkan mutu pelayananrumah sakit. Banyak faktor lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja. Adapun faktor yang memiliki potensi bahaya dari segi lingkungankerja meliputi sirkulasi udara dan keamanan. Tujuan: penelitian untuk mengetahui penerapan aspek ernogonomi lingkungan tersebut pada petugas rekam medis diRumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan Tahun 2022. Metode: penelitian bersifat kualitatif deskriptifyang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas. Informan penelitian sebanyak 5 orang. Pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil: penelitian menunjukkan faktor sirkulasi udara, dapat memengaruhi ergonomi lingkungan Ruang Rekam Medis. Kemudian aspek keamanan tidak berpengaruh karena sudah sesuai dengan standar di Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Kesimpulan: penelitian masih kurangnya sirkulasi udara, sedangkan untuk keamanan yang sudah baik di Ruang Rekam Medis Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Disarankan Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan untuk membenahi sirkulasi udara dan tetap mempertahankan keamanan ditempat kerja.
Abstract:Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. WHO melaporkan 1.184.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 dengan (Case Fatality Rate/CFR 4,6%)…
dan CFR di Indonesia berkisar 6,1%. Gugus Tugas Kabupaten Batu Bara menyatakan total jumlah kematian adalah 112 kasus (CFR 5.85%) pada Oktober 2021. Protokol kesehatan merupakan hal penting dalam pencegahan penularan Covid-19, hanya saja masyarakat beranggapan bahwa ciri ciri orang yang terkena Covid-19 adalah orang yang sudah tidak dapat beraktivitas lagi dan hanya bisa dirawat di rumah sakit, sehingga banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh intervensi promosi kesehatan ceramah dengan media banner terhadap pengetahuan dan sikap tentang pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid -19 di Dusun II Desa Mangkai Baru Kabupaten Batubara. Quasy Eksperimental dengan desain One Group Pretest Posttest. dengan jumlah sampel sebanyak 89 orang, uji analisis data menggunakan Wilcoxon. penelitian didapatkan bahwa ada pengaruh promosi kesehatan ceramah dengan media banner terhadap pengetahuan dan sikap dengan nilai Asymp.Sig 0,000 dan Z -7.783 untuk pengetahuan dan Asymp.Sig 0,000 dan Z -7.321. Disarankan kepada responden untuk patuh dalam menjalani pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 agar kasus semakin menurun dan Indonesia segera pulih dari virus yang mematikan.
Abstract:Kinerja perusahaan itu sendiri adalah hasil dari sebuah kegiatan manajemen pada sebuah perusahaan. Tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan bisa dilihat dari kinerja perusahaan yang dihasilkan. Semakin tinggi hasil kinerja…
perusahaan tersebut akan semakin sukses pula perusahaan tersebut. Adapun indikator perusahaan tersebut dapat dikatakan sukses dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba, kemampuannya untuk terus tumbuh dan berkembang (growth), kemampuannya untuk mendapatkan proyek yang berkelanjutan (sustainable) serta yang tidak kalah penting adalah kemampuan perusahaan tesebut untuk bersaing (competitve) dengan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri. Kesimpulan pada penelitian ini terdiri dari secara parsial hubungan kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial etika kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja kayawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara simultan hubungan kerja, etika kerja dan tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Hotel Majestic Pekanbaru.
Abstract:Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis mengkaji persebaran point bar dan cut bank di daerah tengah dan hilir DAS Bedadung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan…
gumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi. Melalui wawancara, informan yang diwawancarai ialah masyarakat sekitar yang berada di daerah peneitian utamanya yang lokasinya berdekatan dengan bentang lahan fluvial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua point bar dan cut bank terbentuk pada bentang lahan fluvial DAS Bedadung, selain itu setiap point bar memiliki panjang yang berbeda dan jenis erosi pada cut bank pun juga berbeda. Cut bank dan point bar pada DAS Bedadung memiliki karakteristik yang beragam baik dari jenis erosi beserta panjang point barnya. Persebaran point bar di lokasi penelitian rata-rata banyak ditemukan dengan ciri khas berupa endapan pasir. Sedangkan untuk cut bank dominan memiliki erosi tebing sungai yang sifatnya menggerus tebing sungai.
Abstract:Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan…
makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.