Abstract:Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia telah mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan teknologi finansial, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).…
S). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat penggunaan, manfaat yang dirasakan, kemudahan, sikap, dan minat UMKM terhadap implementasi QRIS di Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS dinilai bermanfaat karena mempercepat transaksi, meningkatkan keamanan, menyederhanakan pencatatan keuangan, dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen digital yang semakin meningkat. Namun, masih terdapat kendala, terutama terkait jaringan internet yang belum stabil, literasi digital yang rendah, dan pemahaman yang belum merata tentang penggunaan QRIS. Kebijakan pemerintah melalui penetapan tarif MDR dan regulasi sistem pembayaran juga telah mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM. Dengan demikian, dukungan edukasi, infrastruktur digital yang lebih baik, dan pendampingan yang intensif diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS di lingkungan UMKM.
Abstract:Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak…
lain. Konsep ini memegang peranan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan sekaligus upaya penegakan keadilan bagi korban kerugian. Penelitian ini mengkaji mekanisme ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia, dengan fokus pada landasan yuridis serta dinamika implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh dan kompeherensif. Hal ini merefleksikan adanya diskoneksi antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat serta kepentingan keperdataan individu.
Abstract:BUMDes memegang peran penting dalam penguatan ekonomi desa, namun tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan sistem pelaporan non-finansial (kinerja layanan, kualitas program, dampak sosial, kepuasan masyarakat, dan…
n tata kelola) yang mudah dipahami publik. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan sosial dan menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi BUMDes dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas non-finansial melalui penyusunan indikator kinerja, SOP pelaporan, serta pengembangan dashboard sederhana yang menampilkan capaian kinerja dan layanan publik secara periodik. Metode pelaksanaan meliputi: (1) asesmen awal kebutuhan dan kesiapan data; (2) penyusunan indikator kinerja non-finansial dan format laporan; (3) pelatihan pengelola BUMDes; (4) pembangunan dan uji coba dashboard; (5) pendampingan pengisian data dan publikasi ringkasan informasi; serta (6) evaluasi pemahaman dan keberterimaan sistem. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya dokumen indikator kinerja non-finansial, SOP dan template pelaporan, serta dashboard yang dapat digunakan untuk monitoring internal dan transparansi publik. Peserta (pengurus BUMDes, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat) menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas, serta kemampuan mengoperasikan dashboard untuk input dan rekap laporan bulanan. Rekomendasi tindak lanjut meliputi penguatan disiplin input data, penetapan jadwal publikasi informasi, dan integrasi layanan pengaduan/aspirasi masyarakat.
Abstract:Desa Pegajahan memiliki potensi produk unggulan lokal yang signifikan, namun menghadapi tantangan dalam hal daya saing di pasar yang lebih luas. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah lemahnya identitas merek (branding)…
anding) yang kuat dan kurangnya pemanfaatan saluran pemasaran digital, yang menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM dan BUMDes setempat. Metode kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan menggunakan metode pendampingan dan pelatihan intensif. Sasaran utama adalah pelaku UMKM dan pengelola BUMDes di Desa Pegajahan. Kegiatan PkM mencakup tiga tahap: 1) Asesmen Kebutuhan dan Potensi Produk, 2) Pelatihan Perancangan Branding (penetapan nama, logo, dan narasi produk), dan 3) Pendampingan Pemasaran Digital (penggunaan media sosial dan e-commerce). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman dan implementasi strategi pemasaran oleh mitra. Unit usaha berhasil menyusun pedoman branding yang baru dan lebih terarah, serta terjadi peningkatan pada jangkauan pasar produk setelah diimplementasikannya teknik foto produk dan konten digital yang lebih profesional. Pelatihan ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan nilai tambah, diferensiasi produk, dan peningkatan daya saing produk unggulan Desa Pegajahan di tingkat regional. Program PkM ini berhasil mentransformasi cara pandang mitra terhadap manajemen pemasaran modern, khususnya branding dan digitalisasi. Direkomendasikan adanya tindak lanjut berupa inkubasi bisnis digital untuk memastikan keberlanjutan strategi yang telah diterapkan dan memantau dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Latar Belakang: Hipertensi merupakan masalah kesehatan kronis yang memerlukan keterlibatan keluarga dalam pengelolaannya. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah dan merawat anggota keluarga dengan hipertensi dapat meningkatkan…
ngkatkan risiko komplikasi yang serius. Tujuan: Mendiskripsikan asuhan keperawatan keluarga pada tahap usia dewasa dengan masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif di Padukuhan Genitem. Metode: Studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan keluarga yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan pada keluarga Tn. N di Padukuhan Genitem RT 07 RW 17 Godean, Sleman, Yogyakarta. Pengkajian dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, serta pendekatan keperawatan keluarga. Hasil: Pengkajian menunjukkan bahwa Tn. N mengalami hipertensi dengan tekanan darah 160/130 mmHg serta memiliki keterbatasan pengetahuan terkait faktor risiko, pencegahan, dan perawatan hipertensi. Diagnosa keperawatan utama yang ditegakkan adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dengan intervensi keperawatan difokuskan pada edukasi kesehatan dan demonstrasi senam hipertensi. Kesimpulan: Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memahami masalah hipertensi dan mampu mendemonstrasikan senam hipertensi secara mandiri untuk mengontrol tekanan darah. Asuhan keperawatan keluarga yang komprehensif dan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan manajemen kesehatan keluarga pada penderita hipertensi.
Kata Kunci : asuhan keperawatan keluarga, hipertensi, senam hipertensi, manajemen kesehatan
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemeriksaan langsung oleh UPT Parkir terkait pembagian karcis retribusi parkir resmi. Misalnya, kurangnya ketegasan UPTD bidang parkir di Dinas Perhubungan dalam mendistribusikan…
sikan dan menindak tilang retribusi parkir. Di beberapa tempat parkir di kawasan pasar Wetan, dipastikan pengelola tempat parkir masih belum menggunakan karcis dari kantornya, sehingga banyak pengguna jasa parkir yang dikenakan tarif sesuai ketentuan setempat. tidak dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan mekanisme pengawasan lapangan yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pinggir jalan umum di Kecamatan Pasarwetan Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori supervisi yang terdiri dari supervisi langsung dan supervisi tidak langsung yang dikemukakan oleh Siagian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung, penetapan target retribusi tahunan dalam hal ini masih kurang optimal karena tidak didukung data parkir yang akurat. Bisa. Pengawasan dilakukan oleh atasan. Dalam hal ini, UPTD Pengawas Parkir masih kekurangan tenaga dan mengandalkan fungsi pelaporan dan pengawasan dari hasil penerimaan iuran bulanan. Tidak ada sanksi yang keras bagi pemungut parkir yang melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Memenuhi kewajiban dengan baik berupa pungutan jasa parkir pinggir jalan, seperti tidak memberikan tilang kepada pengguna jasa parkir pinggir jalan. Sanksi yang diterapkan masih sebatas peringatan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan Activity Based Costing (ABC) System dalam menentukan harga pokok produksi (HPP) Piscok Lumer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem ABC yang diterapkan, menganalisis…
lisis pengaruhnya terhadap penentuan HPP, mengevaluasi keefektifannya dalam menentukan harga jual yang kompetitif, dan memberikan rekomendasi terkait penerapan sistem ABC dan strategi penetapan harga jual yang optimal (Aulia, 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif, mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan perhitungan HPP dengan metode ABC (Mahardika & Lantang, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem ABC memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur biaya produksi Piscok Lumer, membantu dalam menentukan HPP yang lebih akurat, dan memungkinkan penetapan harga jual yang lebih kompetitif dan menguntungkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengusaha Piscok Lumer untuk mengoptimalkan penerapan sistem ABC dan strategi penetapan harga jual untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Abstract:Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan tertinggi dalam hal otonomi mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk tenaga pendidik (tendik). serupa dengan perusahaan…
n Badan usaha milik negara (BUMN). mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. dasar hukum munculnya PTN-BH adalah setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. sistem UKT untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa bertujuan memberikan keadilan secara ekonomi. menggantikan sistem Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). melihat kondisi realita saat ini permasalahan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah persemester hampir di seluruh PTN-BH di Indonesia esensi dari subsidi silang sepertinya kurang tepat, kenyataannya PTN-BH secara gamblang melakukan komersialisasi pendidikan memiliki kendali penuh atas kontrol sumber daya ekonomi di masing-masing kampus PTN-BH, mengakibatkan penentuan tarif nominal UKT di kampus PTN-BH sangat tinggi, menjadikan pendidikan bersifat eksklusif hanya masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi dapat merasakan pendidikan bermutu.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan perencanaan peningkatan mutu Pendidikan islam, pengorganisasian, pelaksanaan program dan bentuk evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam peningkatan mutu pendidikan…
ikan islam di SMA Madinatul Quran Bogor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan pemanfaatan observasi (participant observation), wawancara (indepth interview), dan pengajian dokumen (dokumen study). Berdasarkan analisis penelitian, ditemukan SMA Madinatul Quran Bogor sebagai berikut: 1) Perencanaan dilakukan melalui pemilihan dan penetapan kegiatan. Bentuk perencanaan meliputi: Pengaturan sumber daya, pengaturan sumber dana, pengembangan kurikulum dan pembinaan personel organisasi sekolah. 2) Pengorganisasian dilaksanakan dengan proses pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap personil organisasi sekolah dalam mencapai tujuan organisasi. Dan pengorganisasian guru dalam melaksanakan program pembelajaran. 3) pelaksanaan dilaksanakan melalui pendekatan yang berkaitan dengan peran kepala sekolah, yang tidak lepas dari tugas untuk memotivasi bawahannya sebagai staf organisasi. 4) Pengawasan meliputi beberapa tahapan, yaitu: Evaluasi Pembelajaran, Pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan umpan balik untuk mengukur hasil hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Proses pengawasan yang dilakukan antara lain: Penetapan standar kegiatan, penentuan pengukuran kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengendalian penyimpangan penyimpangan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji implementasi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan…
an arus kas dan asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan bahan-bahan yang berasal dari penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi manajemen Risiko termasuk risiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup 4 hal, yakni a) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, c) kecukupan proses identifikasi, pemgukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system imformasi manajemen risiko, d) system pengendalian intern yang menyeluruh. Studi ini menyimpulkan bahwa likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatasi kebutuhan mendesak,memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan.