Abstract:Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang buruk telah mengancam kelestarian hutan. Pendekatan perhutanan…
n sosial (social forestry) muncul sebagai solusi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi konsep dan praktik terbaik perhutanan sosial, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Perhutanan sosial menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan, dan konservasi hutan. Melalui pemberian akses dan hak pengelolaan, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, perhutanan sosial juga mendorong penghidupan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Artikel ini menganalisis berbagai model perhutanan sosial yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan kehutanan. Studi kasus dari beberapa wilayah akan disajikan untuk menunjukkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi perhutanan sosial. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran penting kebijakan pemerintah, pelatihan, dan dukungan teknis dalam mendukung perhutanan sosial yang efektif. Dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, perhutanan sosial menawarkan pendekatan holistik dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Artikel ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam memahami potensi perhutanan sosial dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Abstract:Fokus penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana praktik kerja industri memengaruhi kesiapan kerja siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melakukan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini,…
prakerin dilakukan pada 66 siswa yang berada di kelas XII Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Merdeka. Dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan korelasi moment product untuk data yang dikumpulkan dari angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan nilai rxy = 0,241 dan p = 0,088, ada pengaruh positif namun tidak signifikan antara praktik kerja industri dan kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Merdeka. Persamaan yang ditemukan dari analisis regresi linier sederhana adalah Ŷ=63,197+0,153X, yang berarti bahwa sumbangan praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja adalah 5,8%.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan…
gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, penerapan pendidikan inklusi bukanlah…
ukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi.Pertama, artikel ini menekankan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan orang tua sebagai kunci utama. Keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka sangat penting untuk memahami kebutuhan individual dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, kolaborasi antar guru dan staf memungkinkan berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang bermanfaat.
Selanjutnya, artikel ini menyoroti peran penting kemitraan dengan profesional dan organisasi di luar lingkungan sekolah. Kerja sama dengan ahli terapi, psikolog, dan penyedia layanan masyarakat dapat memperkaya layanan pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian berpotensi meningkatkan pengembangan profesional guru dan memajukan praktik terbaik dalam pendidikan inklusi. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi tantangan dalam membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif, seperti hambatan komunikasi, perbedaan perspektif, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan rekomendasi dan strategi praktis, artikel ini bertujuan untuk membantu sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa.
Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, penerapan pendidikan inklusi bukanlah…
ukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi.Pertama, artikel ini menekankan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan orang tua sebagai kunci utama. Keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka sangat penting untuk memahami kebutuhan individual dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, kolaborasi antar guru dan staf memungkinkan berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang bermanfaat. Selanjutnya, artikel ini menyoroti peran penting kemitraan dengan profesional dan organisasi di luar lingkungan sekolah. Kerja sama dengan ahli terapi, psikolog, dan penyedia layanan masyarakat dapat memperkaya layanan pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian berpotensi meningkatkan pengembangan profesional guru dan memajukan praktik terbaik dalam pendidikan inklusi. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi tantangan dalam membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif, seperti hambatan komunikasi, perbedaan perspektif, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan rekomendasi dan strategi praktis, artikel ini bertujuan untuk membantu sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa.
Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjunjung tinggi keberagaman dan kesetaraan dalam lingkungan belajar. Dalam konteks ini, evaluasi dan penilaian yang adil menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa setiap…
siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menunjukkan potensi dan pencapaian akademiknya. Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan strategi dalam merancang evaluasi dan penilaian yang adil dan inklusif. Berbagai faktor seperti kebutuhan khusus, latar belakang budaya, dan gaya belajar siswa dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan penilaian yang akomodatif dan meminimalkan bias. Selain itu, dibahas pula pentingnya memodifikasi alat penilaian, menyediakan akomodasi yang sesuai, dan melatih pendidik untuk memahami serta mengimplementasikan praktik penilaian yang sensitif dan adil. Tujuan utama artikel ini adalah untuk memberikan panduan praktis bagi pendidik dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem evaluasi dan penilaian yang inklusif, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan mereka secara optimal
Abstract:Penelitian mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi di Lembaga Pendidikan Islam mengungkap beberapa temuan penting. Tenaga pendidik menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan inklusi, namun pemahaman…
haman mereka mengenai konsep dan praktik inklusi masih terbatas. Meskipun beberapa lembaga telah mengadakan pelatihan, hasilnya belum cukup membekali guru dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan. Kurikulum mulai mengintegrasikan prinsip inklusi dengan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, namun implementasinya belum merata. Metode pembelajaran inklusif seperti pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi instruksi mulai diterapkan, tetapi belum secara konsisten di semua lembaga.
Hasil penelitian menekankan perlunya pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga pendidik. Kurikulum inklusif harus diimplementasikan secara konsisten di semua lembaga dengan penyesuaian materi, metode pengajaran, dan penilaian yang mempertimbangkan kebutuhan individual peserta didik. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pendidikan inklusi sangat penting, termasuk penyediaan fasilitas fisik dan teknologi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan Islam telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan inklusi, tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai penyelenggaraan yang optimal. Diperlukan upaya yang lebih fokus pada pelatihan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, Lembaga Pendidikan Islam dapat memberikan pendidikan yang adil dan setara bagi semua peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Abstract:Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri,…
dustri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.