Abstract:Pemilihan parfum yang sesuai dengan preferensi konsumen merupakan tantangan tersendiri mengingat banyaknya pilihan merek, aroma, dan harga yang tersedia di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Pendukung…
ng Keputusan (SPK) menggunakan metode Weighted Product (WP) dalam menentukan parfum terbaik berdasarkan lima kriteria utama: aroma, ketahanan, harga, kemasan, dan ketersediaan. Data diperoleh melalui observasi pasar dan kuesioner kepada 100 responden pengguna parfum berusia 17–35 tahun. Setiap alternatif parfum dinilai dan dihitung nilai vektor S serta vektor V dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parfum Morris (A9) menempati peringkat tertinggi dengan nilai vektor V sebesar 0,0728, diikuti oleh parfum racikan (A12) dan kategori lainnya (A16). Metode WP terbukti efektif dalam menghasilkan rekomendasi parfum yang sesuai dengan preferensi masyarakat secara objektif dan terstruktur
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan…
gumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri yaitu (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.
Abstract:Di era digital, penerapan sistem arsip elektronik merupakan kebutuhan penting dalam administrasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan akses informasi. Sekretaris sebagai aktor kunci dalam manajemen…
jemen informasi dituntut memiliki literasi digital dan kemampuan teknis untuk mengelola sistem secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis sekretaris dalam implementasi sistem arsip elektronik, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi arsip sangat dipengaruhi oleh kompetensi sekretaris, dukungan infrastruktur, serta komitmen manajemen organisasi. Sekretaris terbukti berperan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan administrasi digital yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
Abstract:Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor melalui proses advokasi. Advokasi kebijakan menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif.…
sif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara teoritis dan praktis peran aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur relevan guna memahami dinamika strategi advokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi efektif, dan kolaborasi antar aktor. Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Diskusi menekankan pentingnya pendekatan sistematis, taktis, dan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, integrasi empat elemen utama dalam advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan demokratis.
Abstract:Beberapa dekade terakhir, laptop menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar, mengajar, bekerja, hingga berbelanja. Hal ini mendorong permintaan laptop meningkat. untuk…
k menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi harga laptop dengan menggunakan algoritma Decision Tree, memberikan informasi kepada calon pembeli dalam memilih laptop sesuai anggaran dan kriteria yang diinginkan, serta memberi wawasan kepada produsen terkait strategi penetapan harga. Metode yang digunakan adalah algoritma C4.5, salah satu metode Decision Tree yang memanfaatkan struktur pohon untuk klasifikasi, serta untuk data berukuran besar dengan banyak variabel, serta mampu menganalisis berbagai jenis data,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pohon keputusan yang dihasilkan memiliki beberapa tingkat kedalaman, dengan variabel yang memengaruhi harga laptop seperti prosesor, tipe penyimpanan, dan RAM, di mana prosesor menjadi faktor yang paling berpengaruh Dengan gain sebesar 0,4983. Model ini mencapai akurasi sebesar 87.63%, Dengan mempertimbang segmen pasar, pengguna dan kualitas produk.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad murabahah dan IMBT (Hybrid Contract) di PT Bluepixell, dengan pendekatan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah…
lah kualitatif deskriptif, dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik PT Bluepixell. Fokus wawancara adalah pada penerapan kontrak hybrid dalam pembiayaan rumah syariah dan tantangan yang dihadapi dalam praktik KPR syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk KPR berbasis kontrak hybrid ini sesuai dengan prinsip syariah dan memudahkan nasabah dalam memiliki rumah secara bertahap tanpa melibatkan riba. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait pemahaman nasabah terhadap akad, kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan masalah administratif yang menghambat proses pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Bluepixell mengembangkan solusi berupa restrukturisasi pembayaran, peningkatan pemahaman nasabah melalui edukasi tentang akad, serta perbaikan mekanisme verifikasi dokumen. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses pembiayaan, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat optimal bagi nasabah dan lembaga keuangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten…
paten Jember dimana masih banyak ditemui bahwa infrastruktur utamanya jalan masih kurang baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif termasuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki peran sentral dalam pembangunan serta pemeliharaan jalan di Kabupaten Jember. Dinas ini melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan secara berkala guna menjaga kondisi jalan agar tetap layak dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Dalam pemeliharaan jalan tidak hanya di bebankan kepada Dinas saja, akan tetapi masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan menjaga infrastruktur yang telah dibangun dan disediakan dengan baik oleh pemerintah. Selain itu pemeliharaan jalan juga memiliki tantangan tersendiri, terdapat tantangan yang dihadapi oleh Dinas ini dalam melakukan pemeliharaan jalan. Yang pertama yaitu dari sisi anggaran dan yang kedua adanya dari sisi masyarakatnya
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai dampak Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai yang dihubungkan oleh variabel Mediasi Kepuasan Kerja. Studi empiris ini dilakukan pada Pegawai Satuan…
n Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, suatu topik yang memiliki relevansi yang signifikan dalam ranah manajemen sumber daya manusia. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner menggunakan metode sampling jenuh pada 69 responden. Data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menerapkan metode Persamaan Struktural Partial Least Squares (SEM PLS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa Beban Kerja dan Stres Kerja memberikan dampak negatif terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai. Selain itu, Kepuasan Kerja teridentifikasi sebagai mediator yang mampu menghubungkan antara Beban Kerja dan Stres Kerja dengan Kinerja Pegawai.
Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus…
s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.