Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam dari perspektif fiqh dan gender. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan…
an dengan hak perempuan, termasuk pendidikan, peran dalam keluarga, kepemimpinan, dan partisipasi di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran klasik terhadap hadis-hadis ini sering kali dipengaruhi oleh bias patriarki, yang membatasi peran perempuan. Namun, ulama dan akademisi kontemporer berusaha untuk mereinterpretasi hadis-hadis tersebut agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diajarkan Islam. Reinterpretasi ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial-historis dari hadis-hadis tersebut dan membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan Muslim untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir kontekstual dan hermeneutis terhadap hadis-hadis ini diperlukan agar hak-hak perempuan dalam Islam dapat diterapkan dengan lebih adil dan relevan.
Abstract:Jurnal ini mengulas tentang Implemetasi ajaran Tattwa Guna Mencapai Kehidupan Harmonis, Tatwa (Filsafat Ketuhanan) atau ajaran kebenaran tentang ketuhanan yang mejadikan landasan keyakinan setiap umat Hindu. Pemahaman seseorang…
seorang tentang ajarang kebenaran akan lebih mudah dalam menjalankan ajaran agama yang sejalan dengan pustaka suci Weda. Tidak mudah bagi seseorang yang belum memahami ajaran kebenaran dalam menjalan kehidupannya, oleh karenanya umat hindu harus mampu memahami ajaran agama hindu dan menjalankannya sesuai dengan ajaran Weda karena sumber ajaran agama Hindu adalah Weda.
Pemahaman ajaran kebenaran (Tattwa) merupakan pedoman umat hindu untuk mejalankan kehidupan beragama, untuk mewujudkan atau mengimplementasikan kebenaran perlu suatu tindakan maka, tindakan untuk implementasikan ajaran Tattwa salah satunya adalah Tat. Ajaran agama sejatinya mengajarkan kepada kebaikan, sikap saling menghormati dan menghargai, dan tidak memusuhi orang lain yang berbeda agama dengan kita merupakan semangat Tat Twam Asi.
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menggali ajaran Tatwa (filsafat) kebenaran yang dilakoni oleh setiap manusia, khususnya siswa/siwi sekolah dasar (SD) Negeri Karang Manik yang beragama Hindu dapat diimplementasikan melalui ajaran Tat Twam Asi untuk menciptakan keharmonisan antar umat manusia dan mencapai kehidupan yang harmonis. serta kajian teori yang di bahas adalah tentang ajaran Tattwa (Filsafat). Metode yang digunakan ialah Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode observasi di lokasi lapangan SD Negeri Karang Manik. Mengimplementasikan ajaran Tattwa (filsafat) kebenaran melalui Tat Twam Asi sebagai sebuah tindakan nyata oleh masyarakat Hindu untuk menunjukan rasa kemanusiaan (persaudaraan), toleransi, dan pluralisme. Keunikan yang ada di SD Negeri Karang Manik adalah meskipun berasal dari beragam agama namun praktik dan implementasi ajaran Tat Twam Asi mereka lakoni sebagai dasar dan pedoman dalam menjaga keharmonisan antara sesama.
Abstract:Kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menggambarkan bagaimana kualitas pelayanan di tempat pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan…
puasan pasien terhadap pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas marga mulya tahun 2024. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi descriptive. Analisis data yang digunakan ialah uji univariat. Sebagian besar responden rawat jalan di Puskesmas Marga Mulya, pada penelitian ini terkait dimensi Tangibles (bukti fisik), 81 responden (73,6%) menyatakan puas, dan 29 responden (26,4%) menyatakan tidak puas. Pada dimensi Reliability (kehandalan), 46 responden (41,8%) menyatakan puas, dan 64 responden (58,2%) menyatakan tidak puas. pada dimensi Responsiveness (daya tanggap), 63 responden (57,3%) menyatakan puas, dan 47 responden (42,7%) menyatakan tidak puas. pada dimensi Assurance (jaminan), 60 responden (63,6%), dan 40 responden (36,6%) menyatakan tidak puas. pada dimensi Empathy (empati), 70 responden (54,5%), dan 50 responden (45,5%) menyatakan tidak puas. Sebagian besar responden/responden rawat jalan di Puskesmas Marga Mulya merasa puas pada dimensi assurance, dan terdapat beberapa responden/pasien merasa tidak puas pada dimensi realeability. Terkait dengan ketidakpuasan pada dimensi kehandalan, sebaiknya diberikan pelatihan terkait komunikasi efektif, serta training untuk meningkatkan skill karyawan yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi pada pelanggan atau pasien.
Abstract:Pembentukan suatu perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam hal mengapa dan untuk apa suatu undang-undang dibuat. Demikian juga Undang-undang…
g Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang pembentukannya juga berhubungan dengan politik hukum pembentukan undang-undang yang berdampak pada tataran pelaksanaannya terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Karena itu, kajian artikel ini bertujuan bertujuan untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kajian artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode yang dipakai adalah library research. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian ini mengungkap bahwa pembentukan Undang-undang Cipta Kerja secara mendasar bertolak dari paradigma politik politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam rangka membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan mengembangkan kemudahan investasi di Indonesia untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Namun demikian, di dalam materi hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah rumusan pasal yang kurang begitu menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, seperti penghapusan hak PHK, sistem kerja kontrak yang tanpa batas, pemangkasan istirahat kerja, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan.
Abstract:Produksi sayur saat masa panen di Dusun Nepen, Kabupaten Magelang dapat mencapai 2 ton per hari. Permasalahan utama yang timbul akibat tingginya angka panen berdampak pada limbah sayuran yang tidak dikelola dengan baik oleh…
leh petani maupun masyarakat Dusun Nepen sehingga menimbulkan permasalahan kesehatan. Tim KKN Desa Sutopati 1 berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan di Dusun Nepen melalui pengolahan limbah sayur organik dengan metode biopori yaitu memanfaatkan pipa paralon yang dilubangi pada bagian tutup dan badannya sebagai jalan masuk mikroorganisme untuk mengurai limbah-limbah sayur yang telah dimasukan ke dalam pipa. Hasil penguraian limbah tersebut memakan waktu selama tiga bulan agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk bagi masyarakat Dusun Nepen yang mayoritas bekerja sebagai petani sayur/petani kebun. Metode dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap identifikasi masalah, persiapan, dan pelaksanaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan observasi dengan narasumber sementara data skunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, dan tulisan-tulisan lain yang memiliki relevansi dan telah terakreditasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengolahan limbah organik dengan metode biopori di Dusun Nepen merupakan langkah efektif untuk mengatasi permasalahan limbah sayuran dan sampah organik lainnya serta membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat agar program ini memiliki keberlangsungan.
Abstract:Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Sikepan 1 telah menjalankan kegiatan produktif seperti menanam serai di lahan milik mereka sendiri. Namun, pendapatan kas organisasi tetap minim karena rendahnya literasi pengetahuan…
getahuan mengenai teknologi modern. Kurangnya pemahaman ini menghambat perkembangan keterampilan berkebun menjadi aktivitas yang lebih menguntungkan. Sebagai solusi atas permasalahan ini, diadakan sosialisasi hidroponik menggunakan galon bekas. Program ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang pembuatan hidroponik, yang diharapkan dapat menghasilkan pangan mandiri, meningkatkan ekonomi organisasi, serta mengurangi sampah galon. Kegiatan sosialisasi ini mengadopsi metode Asset-Based Community Development, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi internal organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Melalui metode ini, ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Dusun Sikepan 1 diajak untuk melihat dan memanfaatkan sumber daya yang sudah mereka miliki untuk mencapai tujuan program. Dalam pelaksanaannya, respon positif dan antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Sikepan 1, menandakan adanya minat yang kuat terhadap teknologi hidroponik. Antusiasme ini mencerminkan adanya potensi besar untuk penerapan hidroponik sebagai bagian dari kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan mengintegrasikan hidroponik ke dalam kegiatan sehari-hari, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Sikepan 1 dapat memaksimalkan penggunaan lahan dan barang bekas, meningkatkan produktivitas pertanian, dan membuka peluang usaha baru yang lebih menguntungkan. Program ini juga berkontribusi pada pengurangan sampah plastik, mendukung aspek lingkungan selain aspek ekonomi.
Abstract:Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir kedepan. Oleh karenanya harus memiliki kejelasan visi serta memahami fungsi…
bagi organisasi yang dipimpinnya Untuk membangun suatu organisasi yang baik, ada hal mendasar yang harus diperhatikan oleh institusi – institusi terkait yaitu hal yang menyangkut eksistensi kepemimpinan seorang pemimpin, baik dalam memimpin suatu organisasi maupun memimpin suatu institusi. Jika dilihat dari tingkatannya kepemimpinan pemerintah di indonesia, kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) berada di posisi kepemimpinan tingkat mieniengah, di atasnya tierdapat kiepiemimpinan yang dijalankan olieh Priesidien biersierta piembantunya, dan di bawahnya tierdapat kiepiemimpinan yang dijalankan olieh (Camat dan Kiepala Diesa/Lurah) Dalam mienyielienggarakan piemierintahan yang baik, sangat miemierlukan aparatur piemierintahan yang bierkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya siebagai abdi niegara dan abdi masyarakat, siehingga mampu mielaksanakan tugas umum piemierintahan dan piembangunan diengan siebaik- baiknya. Kiepuasan mierupakan pierasaan yang ada pada diri piegawai yang didasarkan atas apa yang ditierima piegawai dalam biekierja. Siesuatu yang ditierima yaitu baik fisik dan non fisik siepierti balas jasa, sikap pimpinan, lingkungan kierja, komunikasi diengan atasan dan bawahan Diengan diemikian piegawai akan biekierja diengan rasa sienang dan yang liebih pienting kiepuasan yang tinggi akan miempierbiesar kiemungkinan tiercapainya produktivitas dalam biekierjaDalam pienielitian ini mienggunakan mietodie dieskriptif diengan piendiekatan kualitatif. Dalam pienielitian kualitatif tidak mienggunakan istilah populasi tietap tietapi olieh Spardliey dinamakan” Social situation” yang tierdiri dari tiga ieliemien yaitu tiempat (placie), pielaku (actor), dan aktivitas (activity) yang bierintieraksi siecara siniergi, tieknik piengumpulan data mienggunakan obsiervasi, wawancara dan dokumientasi. tieknik analisis data mienggunakan tieori milies dan Hubierman yaitu mierieduksi data, mienyajikan data dan mienyimpulkan data. Bierdasarkan hasil piembahasan miengienai ’’pieranan kiepiemimpinan dalam mieningkatkan kiepuasan kierja aparatur sipil niegara di kantor kielurahan cihierang kiecamatan cibieurieum kota tasikmalaya’’ tielah tierlaksana diengan baik dan siepienuhnya bierjalan optimal. Olieh kariena itu tingkat kiepuasan kierja di kielurahan cihierang sudah tierlaksana siecara iefiektif.
Abstract:Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas…
as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan…
an efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Aplikasi DSBK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of policy). Variabel isi kebijakan mencakup aspek-aspek seperti tujuan kebijakan, substansi kebijakan, dan kejelasan aturan pelaksanaan. Sementara itu, variabel lingkungan implementasi meliputi faktor-faktor seperti kondisi sosial-politik, dukungan sumber daya, dan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antar pihak terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang…
ang bersifat deskriptif, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku dan persepsi pegawai terkait dengan kinerjanya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dinilai memadai dan mencerminkan komitmen terhadap kualitas, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi yang baik. Pegawai menunjukkan kepatuhan terhadap standar dan prosedur kerja, tingkat akurasi yang tinggi, efisiensi, dan inovasi dalam pekerjaan, disamping telah memiliki manajemen waktu yang baik, konsistensi dalam memenuhi tenggat waktu, serta respons yang cepat terhadap tenggat waktu yang mendesak. Selain itu telah memiliki kemampuan teknis yang relevan, fleksibilitas dalam belajar dan beradaptasi, serta keterampilan komunikasi yang baik. Secara keseluruhan, kinerja pegawai tersebut dianggap penting untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan organisasi.