Search Articles & Publications

Showing 703 articles found for "Jalan"

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Kunjungan Wisata di Obejek Wisata Hutan Pinus Talaga Surian Kabupaten Kuningan

Aulia Ryza Aqilla
Abstract: Ekowisata adalah bentuk wisata alam dengan pendekatan konservasi yang digunakan dalam pengelolaannya dan diupayakan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan serta menjaga eksistensi kebudayaannya. Talaga Surian yang… ang terletak di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi objek wisata yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel independent yaitu pendapatan, biaya perjalanan, fjarak, dan fasilitas terhadap variabel dependen yaitu intensitas kunjungan wisatawan ke obyek wisata Hutan Pinus Talaga Surian Kabupaten Kuningan. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan observasi, kuesioner, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sampel yang digunakan adalah 83 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan dari empat variabel independen berpengaruh signifikan yaitu pendapatan, biaya perjalanan, jarak, dan fasilitas sedangkan dua variabel signifikan berpengaruh negatif.

Merancang Masa Depan Ekonomi : Memahami Teori Kebijakan Moneter

Jihan Fita Nabila, Rini Puji Astuti, Wafiq Nur Azizah, Diana, Agus Syaiful Umar
Abstract: Kebijakan moneter adalah aspek kunci manajemen ekonomi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Artikel ini memberikan ikhtisar teori kebijakan moneter saat ini, menekankan pentingnya teori tersebut dalam membentuk… uk perekonomian masa depan. Kebijakan moneter melibatkan tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi yang rendah. Bank sentral menggunakan alat-alat seperti penyesuaian suku bunga, pembelian/penjualan surat berharga pemerintah, dan modifikasi persyaratan cadangan untuk bank komersial. Beberapa kerangka teoritis memandu pengambilan keputusan kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi dokumen atau teks. Kerangka kerja yang dominan adalah kebijakan moneter berbasis aturan, meskipun kebijakan ini dikritik karena tidak fleksibel. Masih adanya tantangan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja selama resesi, sehingga mengarah pada eksplorasi kerangka kerja alternatif seperti penargetan PDB nominal dan penargetan tingkat harga. Memahami teori kebijakan moneter sangat penting untuk merancang perekonomian masa depan, dan penyempurnaan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi global di masa depan.

Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia

Nafa Latif Vani Purwanto, Puput Permata Sari, Nabila Churrotul A'in, Rini Puji Astuti
Abstract: Sistem perbankan Indonesia adalah suatu tata cara, aturan dan pola bagaimana suatusector perbankan (bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di… Indonesia dibangun dengan konsep berdasarkan sistem perekonomian yang ada. Kebijakan perbankan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan negara. Sejak krisis nilaituka rterjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disusul dengan krisis ekonomiter buruk sepanjang sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hingga awal tahun 1999, kondisi perbankan semakin terpuruk.

Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perjanjian Kerja Part Time

Lulu Lutfiyah, Yasmine Erlisa MW, Oksya Salma, Nabila Izzaba
Abstract: Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan… n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.

Implementasi Hak Pekerja Memperoleh Cuti Haid Dalam UU Ketenagakerjaan

Nimas Calista Anggita, Dinar Rizka Amelia Mustika, Alfian Respamuji, Aristya Nadya Azhari
Abstract: Implementasi hak pekerja untuk memperoleh cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Cuti haid adalah hak yang diberikan kepada pekerja wanita untuk istirahat… t selama masa menstruasi mereka. Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak cuti haid bagi pekerja wanita. Namun penerapan hak ini seringkali masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti diskriminasi gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak cuti haid bagi pekerja wanita agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Penerapan hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan agar dapat menjalani masa haidnya dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir akan kehilangan pendapatan atau penempatan di tempat kerja. Hak ini memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama masa menstruasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penerapan hak cuti haid ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.

Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah

Alfi Rizka Maulidah, Adilah Alya, Alfina Wulandari, Fica Aulia, Suprianik
Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan… an arus kas dan asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan bahan-bahan yang berasal dari penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi manajemen Risiko termasuk risiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup 4 hal, yakni a) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, c) kecukupan proses identifikasi, pemgukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system imformasi manajemen risiko, d) system pengendalian intern yang menyeluruh. Studi ini menyimpulkan bahwa likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatasi kebutuhan mendesak,memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan. 

Pelatihan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Kelompok Nelayan Dikawasan Pesisir

Zahrani Nabilah, Nabila Inne Azri, M.Syaufi Syukri Handoyo, Abdurozzaq Hasibuan
Abstract: Penduduk pesisir Desa Tengah-Tengah sangat bergantung pada laut. Meskipun sebagian masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani, sebagian besarnya adalah nelayan. Nelayan di Desa Tengah-Tengah, Kabupaten Maluku Tengah,… , kerap mengalami kecelakaan saat bekerja di laut. Ada banyak kemungkinan akibat yang mungkin terjadi, antara lain kapal bocor, ada yang terluka saat menarik jaring, kelebihan muatan, dan tenggelam. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para nelayan dan menumbuhkan pemahaman di Desa Tengah-Tengah wilayah pesisir Kabupaten Maluku Tengah. Nelayan yang berasal dari Desa Tengah-Tengah Wilayah Pesisir menjadi mitra dalam operasi ini sebanyak 38 orang. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan adalah: Pra-tes, pengajaran, pelatihan, dan evaluasi. Setelah penyebaran kuesioner, hasil akhir kegiatan dipastikan. Pengetahuan nelayan meningkat berkat pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja; sebelum diberikan penyuluhan, rata-rata skor pemahaman responden sebesar 45,2, namun setelah diberikan penyuluhan meningkat menjadi 68,4. Nilailah saat Anda menjalani seluruh proses. Untuk melakukan hal ini, tiga orang dipilih secara acak dan diminta untuk mengulangi pemberian belat dan melakukan bantuan hidup dasar.

Masyarakat Madani Dan Gerakan Anti-Korupsi Perspektif Azyumardi Azra

Prabawati Dwi Utami
Abstract: Runtuhnya Orde Baru di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan kebebasan masyarakat dan kebijakan otoriter yang mempengaruhi kehidupan politik. Demontrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tahun itu… tu menggoyahkan pemerintahan otoriter, membuka jalan bagi demokrasi. Azra, seorang intelektual Muslim, memperhatikan fenomena ini dan munculnya wacana civil society di Indonesia. Dia menekankan pentingnya reformasi konstitusional, institusi, dan budaya politik untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Azra juga menyoroti peran masyarakat madani dalam memerangi korupsi, menekankan perlunya good governance. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research)  dengan didasari oleh kajian literatur terdahulu seperti buku, artikel, berita serta referensi berupa karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani di Indonesia telah diidentifikaksi sebagai faktor penting dalam mencegah korupsi yang merajalela. Konsep ini mengupayakan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban, serta berperan sebagai kohesi sosial dalam kepemimpinan. Dengan mengkampanyekan anti korupsi, masyarakat madani bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kepemimpinannya

Kapita Selecta

Rini Puji Astuti, Devita Izzatun Faizah, Tri Wahyuni, Siti Aminah
Abstract: Abstrak ini mengkaji prospek dan kesulitan yang akan dihadapi industri perbankan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank… nk Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan dan dukung dengan adanya OJK dan LPS untuk membantu perbankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memberikan wawasan mendalam mengenai perbankan masa depan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali perselsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan dalam perbankan terkait dengan perubahan paradigma dan tantangan yang akan di hadapi di mas depan. Hasil penelitian ini di harapakan dapat memberikan kontrubusi signifikan untuk pemahaman kita tentang perbankan masa depan

Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan

Nurrika Septa Alfianti, Rini Puji Astuti, Ummah Habibah, Moh. Yafis Shudur, Dani Triiswanto
Abstract: Bank merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi perusahaan, kegagalan suatu bank juga dapat berdampak pada perusahaan selain perusahaan sektor keuangan . Adapun data hasil  Penelitian ini merupakan jenis penelitian… n yang fokus pada penelitian, pengkajian dan pembahasan literatur klasik dan kontemporer. dalam hal ini penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain buku, penelitian dan sumber lain selaku pengawas dan pengawas perbankan Indonesia. Bank Indonesia tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memperhatikan tujuan yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.. Satu-satunya bank di Indonesia yang menjalankan tugas bank sentral adalah Bank Indonesia. Faktor penting dan penentu dalam kehidupan perekonomian suatu negara adalah seberapa baik bank sentral menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian negara. Sebagai pengawas dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dari tujuannya yang diatur secara tegas dalam undang-undang.