Search Articles & Publications

Showing 1039 articles found for "Tetap"

Indenpendensi Ruang Lingkup Kebijakan Kebanksentralan

Cahya Irani, Rini Puji Astutik, Ervina Dwi Zahrotul A.
Abstract: Kebijakan kebanksentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan… an pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek. dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan. Metode penelitian menggunakan library researchyaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajariteori-teori dari berbagai literature atau referensi. bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral

Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam

Badrut Tamam, Mohammad Arif Hidayatullah, Rini Puji Astutik
Abstract: Dalam prinsip ekomi islam itu juga terdapat bahwa kestabilan alat pembayaran untuk mencegah terjadinya inefisiensi akibat fluktuasi harga produk dan institusi keuangan yang bertugas mengatur dan menentukan kebijakan moneter,… ter, yang biasanya disebut sebagai Bank Sentral. Tujuan dari kebijakan Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter antara lain adalah untuk mengeluarkan uang, mengontrol peredaran uang agar sesuai dengan kondisi perekonomian sektor riil guna mencapai keseimbangan. Setiap pemerintahan memiliki kebijakan moneter yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masing-masing. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan pada zaman Nabi adalah penggunaan standar emas dan perak karena stabilitas nilai tukarnya. Namun, hal ini tidak relevan dalam kebijakan moneter negara mayoritas Muslim pada era modern, termasuk Indonesia, karena keterbatasan bahan baku emas dan perak. Sebagai gantinya, diterbitkan uang fidusia yang bahan bakunya bukan dari emas atau perak, dan stabilitas nilainya dijaga dengan penerapan suku bunga, yang sebaliknya dilarang dalam Islam. Salah satu alasan larangan sistem bunga ini adalah karena suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi permintaan uang, yang seringkali tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau kegiatan produktif, tetapi lebih untuk kegiatan spekulatif.

Pengaruh Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pengurangan Tingkat Kecelakaan Di Tempat Kerja

Tasha Nabila Ramadhani, Abdurrozaq Hasibuan
Abstract: Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan elemen penting dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pelatihan K3 terhadap penurunan tingkat… kat kecelakaan kerja. Dengan menggunakan metode analisis data dari berbagai jurnal yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa pelatihan K3 yang terstruktur dan berkelanjutan secara signifikan mengurangi kecelakaan kerja. Dukungan manajemen, metode pelatihan yang interaktif, serta evaluasi dan umpan balik yang teratur terbukti meningkatkan efektivitas pelatihan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa investasi dalam pelatihan K3 tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga efisiensi operasional perusahaan.

Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian

Muhammad Panjiraka Siwi, Rizki Firmansyah, Diana Putri Natalia, Sindu Adi Dewanto, Haza Iryadul F.B., Muhammad Marizal
Abstract: Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi… mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.

Analisis Kinerja Unit AMC Dalam Pengawasan Kelayakan GSE Di Bandar Udara Internasional Yogyakarta

Lintang Adyuta Daniswara, Alwazir Abdusshomad
Abstract: Unit Apron Movement Control bertugas melakukan pengawasan di area apron guna menjamin keselamatan dan keamanan di area sisi udara. Sisi udara adalah bagian penting dari bandar udara yang wajib mendapat pengawasan untuk memastikan… emastikan pergerakan kendaraan yang beroperasi di area tersebut berjalan semestinya. Kedisiplinan di area apron erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan Unit AMC. Selain itu, peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (GSE) yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Penggunaan GSE yang tidak sesuai standar akan mempengaruhi keselamatan dan keamanan daerah di sisi udara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja yang dilakukan Unit Apron Movement Control dalam pengawasan kelayakan Ground Support Equipment (GSE) di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, Unit AMC menemukan beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh petugas GSE, seperti kendaraan yang tidak layak beroperasi serta pengemudi kendaraan yang tidak membawa pas bandara. Selain itu ditemukan juga beberapa kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya, seperti di No Parking Area (NPA) dan di bawah fixbridge. Untuk itu, dilakukan evaluasi kinerja unit AMC dalam melakukan pengawasan kelayakan GSE di area apron, yaitu dengan menggunakan metode MBO (Management by Objectives) berdasarkan planning, monitoring, dan reviewing.

Perkembangan Bank Sentral di Era Globalisasi

Rini Puji Astuti, Fitri Musyarrofatin Nailiyah, Kamaliyatul Mawaddah
Abstract: Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Di era globalisasi ini, peran bank sentral menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan finansial suatu negara.… ara. Bank sentral tidak hanya berperan sebagai pengawas sistem perbankan, tetapi juga sebagai pengatur kebijakan moneter yang berdampak pada perekonomian nasional. Perubahan dinamika ekonomi global menuntut bank sentral untuk terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada.

Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Pendirian Apotek Dan Toko Obat Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya

Susi Rahmawati, Ani Heryani, Andi
Abstract: Permasalahan proses pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan yang seharusnya memakan waktu tujuh hari namun memakan waktu hingga satu bulan, serta kurangnya respon petugas dalam memberikan pemahaman edukasi… asi tentang pelayanan menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Kualitas pemberian izin pendirian apotek dan toko obat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya menjadi subjek penelitian ini. Dalam eksplorasi ini pencipta menggunakan hipotesis Zeithaml dan Hardiansyah yang terdiri dari 5 aspek, yakni Unmistakable, Dependability, Responsiveness, Konfirmasi, dan Simpati. Pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi grafis subjektif dengan metode pengumpulan informasi melalui pertemuan, studi persepsi dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk teknik keabsahan data, dan wawancara dengan informan digunakan untuk metode pengumpulan data. Penulis mengambil kesimpulan, berdasarkan temuan di lapangan, bahwa kualitas pelayanan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya sudah sangat baik. Namun dari sisi kualitas pelayanan yang diukur dengan indikator nyata, masih terdapat permasalahan antara lain masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Masyarakat belum memahami bagaimana konsep dan sistem dapat berjalan dengan baik. Dari segi kualitas administrasi, masih belum adanya sosialisasi dari pemerintah terkait perizinan administrasi ke daerah yang bersangkutan. Indikator Daya Tanggap masih belum optimal karena masih terdapat kecerobohan waktu reaksi dalam proses administrasi permohonan perizinan yang saat ini tertuang dalam pedoman fungsional bantuan yang telah ditetapkan. Penyebab keterlambatan proses permohonan perizinan layanan harus kita perhatikan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitasnya dan memastikan kepatuhannya terhadap Standar Operasional Pelayanan. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Perizinan Apotek dan Toko Obat

Strategi dan Mekanisme Teori Kebijakan Moneter

Andriani Maghfiroh F.S, Yanuar Imam Ardiansyah, Rini Puji Astuti
Abstract: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami pasang surut membutuhkan pengelolaan dan kebijakan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan… estabilan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah dengan menggunakan kebijakan moneter (monetary policy). Kebijakan moneter merupakan ilustrasi kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter juga sebagai senjata untuk mengatur jalannya perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu dengan beberapa instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap stabil maka itu tidaklah mudah jika tidak diikuti oleh kemampuan variabel makroekonomi. Fokus kebijakan moneter dalam stabilitas harga kurang memperhitungkan risiko akibat interaksi sistem keuangan dengan makroekonomi dan macrofinancial linkages. Penggunaan kebijakan moneter berdasar pada Inflation Targeting Framework memang menunjukkan keberhasilan dengan menurunkan tingkat inflasi, mendorong pertmbuhan ekonomi serta menekan tingkat suku bunga, kondisi seperti ini sangat memungkinkan munculnya pertumbuhan kredit berlebih yang menjadi penyebab munculnya moral h azard para pelaku bisnis.

Pengaruh Penerapan Kebijakan K3 Terhadap Pencegahan Kecelakaan Kerja

Aldi Syahputra Nasution, Susilawati
Abstract: Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mempunyai peran krusial teruntuk keberhasilan sebuah organisasi, sebab manusia ialah aset hidup yang perlu dijaga serta dikembangkan. Karenanya, karyawan membutuhkan perhatian istimewa… a dari organisasi. Teruntuk mengelola SDM, dibutuhkan manajemen yang bisa mengelola dengan terencana, sistematis, serta efisien. Satu aspek yang perlu dijadikan fokus utama teruntuk manajer SDM ialah kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Penelitian ini mempunyai tujuan teruntuk memahami pengaruh implementasi kebijakan k3 pada pencegahan kecelakaan kerja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode literature review. Kebijakan K3 adalah kebijakan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi para pekerja. Penerapan kebijakan K3 berarti menerapkan langkah-langkah konkrit untuk memastikan bahwa lingkungan kerja sehat, aman, serta menyesuaikan standar keselamatan yang berlaku.

Analisis Kepatuhan Pekerja Konstruksi Pada Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Amanda Aulia, Susilawati
Abstract: Alat pelindung diri (APD) merupakan bagian dari pencegahan kecelakaan di tempat kerja. APD adalah alat yang pekerja gunakan untuk melindungi dirinya dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Meskipun APD merupakan… n langkah terakhir dalam pengendalian dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja setelah penerapan tindakan penanggulangan administratif dan teknis, namun potensi penerapannya masih besar. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau analisis literatur. Dimana metode ini melibatkan pencarian, seleksi, dan evaluasi dari beberapa artikel dan jurnal yang telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir ini. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik yang diangkat yang mana untuk memberikan dasar teoritis penelitian yang lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pekerja konstruksi pada penggunaan alat pelindung diri (APD). Kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri termasuk faktor yang membantu mengurangi kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja terjadi karena kurangnya penyediaan alat pelindung diri (APD) serta kesadaran pekerja mengenai penggunaan APD yang baik menurut standar yang telah ditetapkan dan kurangnya pengetahuan. Penggunaan alat pelindung diri pada industri dimaksudkan untuk menghadirkan tenaga kerja yang produktif dan sehat. Namun menurut pekerja, hal ini tidak menjamin tidak akan terjadi kecelakaan kerja. APD merupakan bagian dari serangkaian tindakan keselamatan untuk meminimalkan dampak risiko kecelakaan kerja.