Abstract:The Bilateral Swap Agreement (BSA) aims to assist the financial sector by facilitating cooperation between Indonesia and Japan, providing developmental aid from the Japanese government to developing countries in the form…
of loans, yen loans, grants, and aid extended to Indonesia to stabilize the country's finances. This collaboration strengthens financial sectors and bilateral cooperation under the Bilateral Swap Agreement (BSA), implemented with the principle of pacta sunt servanda. Article 1320 explains the cooperation between Indonesia and Japan, where they extend agreements and enhance financial stability within a country, applying “lex specialis derogat legi generalis” agreements implemented by ministers and governors to recognize legally binding agreements between Indonesia and Japan, expanding the Bilateral Swap Agreement (BSA) framework in the financial sector. These agreements are advanced and legally recognized under established laws and regulations.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:The aim of writing this article is to determine the expansion of the meaning of the principle of lex specialis derogate legi generali which occurs in cases of same-sex sexual harassment. This research is normative legal…
research that uses a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting and analyzing legal materials used in writing this article is literature study. The result of this research is that the principle of lex specialis derogate legi generali, when implemented in certain cases, can have an expanded meaning. The first meaning is that specific laws override general laws, while the expansion of the intended meaning in a particular case can be interpreted as the textual suitability of the law and the case that occurred.
Abstract:Increased productivity in SMEs in terms of quality service delivery is crucial for economic growth and development. Most SMEs are bedevilled with destructive workplace deviant behaviour, particularly the incivility of owners/managers…
ners/managers and employees towards customers, which have different consequences for workplace performance parameters such as a decline in sales, low patronage, and by extension, weak gross domestic product contribution. Using the social exchange theory, this cross-sectional study examined the influence of workplace incivility on productivity among 365 owners/managers, supervisors, and employees of SMEs in the liquefied petroleum gas sub-sector in Lagos State. Stratified proportionate sampling was utilized to select the respondents. The outcomes revealed that workplace incivility in the form of rudeness, discourteous disposition, and derogatory remarks predicted productivity in terms of an interaction between customers and employees and the capacity of the service process. Also, our findings accentuated the essence of avoiding direct and indirect costs that are linked with workplace incivility. The study recommended the communal and positive interpersonal relationships between owners/managers, employees, and customers and suggested training on emotional intelligence as a panacea for behavioral responses.