Abstract:Dengan meningkatnya aksesibilitas produk kecantikan melalui platform digital, Gen Z sering kali terperangkap dalam perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh tren di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi…
asi efektivitas pengelolaan keuangan Gen Z dan dampaknya terhadap tingkat pengeluaran mereka, khususnya dalam kebutuhan makeup sehari-hari. Dalam penelitian kali ini kami menggunakan metode pendekatan kuantitatif berbasis survei untuk pengumpulan data dari 99 responden Gen Z. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan Gen Z di Surabaya terkait pengeluaran untuk kebutuhan make-up. Melibatkan responden berusia 16-25 tahun, mayoritas berasal dari kelompok usia 19-21 tahun. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang make-up, dengan 57,6% memiliki skor pengetahuan 9 dan 10. Dalam pola pengelolaan keuangan, mayoritas Gen Z menunjukkan kesadaran untuk menabung dan memanfaatkan teknologi finansial. Skor pengelolaan keuangan berkisar antara 4 hingga 14, dengan 45,5% responden mencatat skor di bawah 8, dan 81,8% memiliki skor di atas 10, menunjukkan kecenderungan pengelolaan yang baik. Pengeluaran untuk make-up berpengaruh pada kondisi keuangan mereka, dengan 56,6% responden merasakan dampak cukup signifikan. Rata-rata frekuensi pembelian make-up adalah 1-2 kali sebulan (78,3%), dan mayoritas mengalokasikan pengelurannya sejumlah Rp.100.000 hingga Rp.300.000 per bulan untuk make-up. Gen Z cenderung selektif dalam memilih produk dengan keseimbangan antara kualitas dan harga, mencerminkan sikap bijaksana dalam mengatur keuangan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Gen Z dalam mengelola keuangan mereka secara lebih bijak.
Abstract:Asas Lex Rei Sitae merupakan asas dasar hukum pasal 17 AB, dimana menurut asas ini hukum yang berlaku adalah hukum dimana tempat benda tidak bergerak itu berada. Dalam ius constitutum, hal ini diterangkan lebih lanjut sebagaimana…
bagaimana hukum internasional itu mengaturnya. Kemudian, bagaimana terkait kepengurusan pembagian hak waris antara warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura yang mempunyai keterikatan atas dasar perkawinan dengan dua kenegaraan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis kritis dengan data sekunder. Oleh karena persoalan yang ada diangkatlah Judul “Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.” Diharapkan dengan kajian ini dapat menemukan jawaban dan juga solusi atas persoalan yang ada. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membuka serta menambah wawasan warga negara, sehingga dapat lebih melek akan asas Lex Rei Sitae tersebut sehingga tepat dalam mengaplikasikannya.
Abstract:Hubungan antara hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan sangatlah erat dan saling mendukung. Hukum lingkungan mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia…
manusia dengan lingkungan, dengan tujuan utama untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Melalui hukum lingkungan, berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran, diatur secara sistematis, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat Hubungan Hukum Lingkungan dengan Perlindungan Lingkungan. Fokus utamanya tentang sudah atau belumnya Hukum Lingkungan memberikan Perlindungan terhadap Lingkungan terutama yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.
Abstract:Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah apakah dipengaruhi oleh financial literacy dan self control. Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan…
akan keterampilan penting bagi mahasiswa untuk mengatur pengeluaran, menabung, dan merencanakan keuangan masa depan. Financial Literacy mencakup pemahaman konsep dan produk keuangan yang memungkinkan pengambilan keputusan finansial yang tepat, sedangkan Self Control adalah kemampuan mengendalikan pengeluaran impulsif. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah FEB UNESA angkatan 2023-2024. Sebanyak 84 responden dipilih menggunakan hasil rumus Slovin. Untuk menganalisis data, program SPSS digunakan untuk menguji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan hipotesis. Menurut hasil penelitian Financial Literacy dan Self Control berdampak baik pada pengelolaan keuangan mahasiswa penerima KIP-Kuliah dan juga ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara Financial Literacy dan Self Control yang baik meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih efektif.
Abstract:Artikel ini membahas prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air bersih. Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah…
h dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip legalitas menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih. Prinsip proporsionalitas juga menjadi kunci, di mana tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga kualitas dan kuantitas air bersih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Abstract:Kehidupan modern dengan era globalisasi dan derasnya informasi memerlukan ajaran agama sebagai pondasi. Ajaran agama harus benar-benar menjadi penggerak nurani dan tingkah laku manusia. Agar hal itu terwujud, diperlukan…
upaya untuk memfungsikan ajaran agama dalam kehidupan. Guru memegang peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Karenanya kemampuan guru dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan belajar mengajar sangat penting. Tetapi kenyataannya yang ada dimasyarakat masih menunjukkan bahwa guru masih belum menyadari sepenuhnya tanggung jawab tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Peranan Guru Agama Hindu dalam Pelaksanaan Ajaran Tri Kaya Parisudha pada siswa Kelas XI Akutansi. Dari analisis hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan, maka dalam kesempatan ini dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa dari data yang diperoleh menunjukkan adanya pola kecendrungan dimana peran guru agama Hindu sangat berpengaruh terhadap pembinaan kedisplinan dan prilaku siswa dalam keberagaman secara realitas menunjukkan bahwa faktor moralitas yang menyangkut nilai sosial dan religius mendapat sorotan masyarakat, maka setiap orang dipacu untuk memperhatikan aspek tersebut, akibatnya semangat aspek moralitas dalam lintas pendidikan.
Abstract:Agama Hindu memiliki sejarah panjang di Bali sejak abad ke-1 Masehi dan telah berakulturasi dengan budaya lokal, menciptakan bentuk kepercayaan yang unik dan integral dalam identitas budaya masyarakat Bali. Penelitian ini…
i bertujuan menganalisis bagaimana praktik keagamaan Hindu membentuk norma sosial, interaksi komunitas, dan kohesi sosial di Bali, serta memberikan wawasan untuk pelestarian budaya dan pengembangan komunitas. Praktik keagamaan Hindu mempengaruhi kehidupan sosial di Bali dengan mengatur struktur masyarakat melalui sistem kasta, meskipun tidak lagi seketat dulu, dan tetap mempengaruhi pembagian kerja serta interaksi sosial. Upacara keagamaan dan festival mempererat hubungan sosial dan solidaritas melalui kegiatan bersama seperti doa dan makan bersama, sementara ajaran karma dan dharma mendorong perilaku etis yang mendukung harmoni sosial dii Bali. Mekanisme penebusan dosa dan upacara pemurnian membantu menyelesaikan konflik, dan para pemuka agama memainkan peran penting dalam memelihara nilai-nilai moral dan etika, serta mempromosikan toleransi dalam masyarakat.
Abstract:Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, terutama dengan semakin berkembangnya e-commerce. Di Indonesia, e-commerce menjadi salah satu sektor…
tor ekonomi yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai diberlakukan sejak 2015, perdagangan lintas batas antarnegara di kawasan ASEAN menjadi lebih terbuka, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di era MEA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun regulasi regional di tingkat ASEAN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital, serta belum optimalnya koordinasi antarnegara ASEAN dalam harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih terdapat kelemahan dalam penerapan di lapangan. Dengan adanya MEA, penguatan hukum perlindungan konsumen serta kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital ini. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Abstract:Akses Internet pada zaman saat ini merupakan kebutuhan yang krusial, dimana Internet banyak digunakan dalam segala hal, baik untuk pekerjaan, pendidikan, bisnis, serta kebutuhan yang lainnya. Khususnya pada dunia pendidikan,…
kan, peranan konektivitas internet memegang peranan penting, dimana pada saat ini kegiatan belajar dan mengajar dilakukan dengan bantuan konektivitas internet. Atas dasar tersebut, keberadaan akses internet pada kampus merupakan hal yang wajib. Namun, kualitas koneksi internet pada kampus dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya pada pengaturan lalu lintas internet. Tanpa pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan, maka kualitas koneksi internet dapat menurun serta mengganggu aktifitas pembelajaran pada kampus.
Abstract:Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah institusi keuangan yang memiliki peran signifikan dalam mendukung sektor perekonomian, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BPR berfokus pada layanan keuangan dasar,…
r, seperti penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito, serta pemberian kredit kepada masyarakat yang sulit mengakses layanan bank umum. Artikel ini mengulas secara mendalam mengenai ciri khas BPR, kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi lokal, serta berbagai tantangan yang dihadapinya, termasuk persaingan dengan teknologi finansial (fintech) dan keterbatasan dalam adopsi teknologi. Selain itu, dibahas pula kerangka regulasi yang mengatur operasional BPR di Indonesia, khususnya kewajiban untuk mematuhi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan analisis yang mendalam, artikel ini bertujuan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan untuk lebih memahami dan mengoptimalkan manfaat BPR dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.