Search Articles & Publications

Showing 113 articles found for "Penyelesaian"

Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional: Penanganan Perkara Kera IPB VS Perlindungan Satwa Di Amerika

Given Teguh Farhan Ristya Pradana, Queen Aisyah Annastasya, Jacinda Az Zahra, Chornilia Shilvi Putri Januari, Louissa Aulia Azzahra, Rachel Ika Faudina
Abstract: Karena setiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda, penyelesaian sengketa hukum internasional dalam masalah perlindungan hewan merupakan suatu perkara yang rumit. Terdapat permasalahan unik terkait hukum… ukum dan yurisdiksi internasional dalam konflik antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi kesejahteraan hewan Amerika. Artikel ini mengkaji proses dan mekanisme penyelesaian konflik internasional yang relevan, termasuk metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi serta proses berbasis pengadilan. Metode ini berupaya memahami inisiatif untuk membakukan peraturan perlindungan hewan di seluruh negara. Menurut laporan tersebut, perjanjian lintas batas masih menghadapi hambatan besar dalam menegakkan standar perlindungan hewan dan menegakkan peraturan, meskipun terdapat proses hukum internasional yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Artikel ini juga membahas implikasi penyelesaian perselisihan ini terhadap perkembangan hukum perlindungan hewan secara global, khususnya dalam konteks kolaborasi akademis dan organisasi internasional.

Inovasi Sampah Galon Sebagai Media Tanam Sayuran Terhadap Peningkatan Gizi di Kelurahan Magelang

Hasna Putri Syalsabilla, Putri Intan Marcela Abeng, Cherisanda Nesya Nareswari, Suwandoko
Abstract: Abstrak Kegiatan program pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam penyelesaian masalah pada masyarakat. Pengabdian msyarakat ini dibuat untuk mengkaji peran… an KKN dalam meningkatkan kesadaraan masyarakat dalam pengelolaan sampah atau sampah untuk pemanfaatan lahan. Produksi sampah rumah tangga meningkat sering bertambahnya populasi penduduk. Pengelolaan sampah domestik masih menjadi permasalahan di Kelurahan Magelang sehingga dilakukan urban farming. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk pemanfaatan sampah galon sebagai media tanam sayuran terhadap peningkatan gizi di Kelurahan Magelang, khususnya RW 01, 07, dan 12. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi selama pelaksanaan program pemanfaatan lahan sebagai sumber pangan mandiri. Teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya secara komprehensif. Hasilnya menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan, dengan tanggapan positif dan keterlibatan aktif warga. Program ini berkontribusi pada pengelolaan sampah yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Magelang.

Pentingnya Penerapan SMK3 (K3) Dalam Bidang Manufaktur Dipabrik Pembuatan Mesin Press Multi Block

Muhammad Rizky
Abstract: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mempunyai resiko tinggi  terjadinya  kecelakaan kerja  khususnya  perusahaan yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  industri manufaktur… i manufaktur pembuatan mesin.  Tujuan  utama adanya  keselamatan dan kesehatan kerja  ialah agar tenaga kerja  merasa aman, nyaman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya.   Oleh   karena   itu   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   sangat   diutamakan   sebagai   peranan   dalam penyelesaian sebuah pekerjaan industri manufaktur pembuatan mesin.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan keselamatan dan  kesehatan  kerja  pada  pekerja  di  bidang  manufaktur pembuatan mesin.Metode studi  literatur.  Studi  literatur  sendiri  merupakan kegiatan pengumpulan data baik data pustaka maupun dokumentasi.Data-data tersebut bersumber dari riset dan kajian yang  terkait  dengan  pengaruh  penerapan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada  pekerja  di  bidang  Manufaktur pembuatan mesin.  Dapat disimpulkan bahwa  penerapan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dan  positif terhadap kinerja pekerja, sehingga semakin baik penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang manufaktur pembuatan mesin maka akan meningkatkan kinerja pekerja.

Studi Literatur : Pengaruh Pentingnya Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Di Bidang Kontruksi

Maisyah Ardila, Susilawati
Abstract: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja khususnya perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Tujuan utama… a adanya keselamatan dan kesehatan kerja ialah agar tenaga kerja merasa aman, nyaman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja sangat diutamakan sebagai peranan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan konstruksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di bidang kontruksi. Metode studi literatur. Studi literatur sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data baik data pustaka maupun dokumentasi. Data-data tersebut bersumber dari riset dan kajian yang terkait dengan pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di bidang kontruksi. Dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap kinerja pekerja, sehingga semakin baik penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kontruksi maka akan meningkatkan kinerja pekerja.

Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak

Azizah Rima Gitacahyani, Farrel Arrigo, Regita Kisnanda Putri
Abstract: PT. Samsung Electronics Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan menjadi subjek penerimaan pajak yang signifikan, oleh karena itu hharus tunduk pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sengketa… ta pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak mungkin timbul karena berbagai alasan, maka analisis hukum yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pajak dan mengidentifikasi dampak dari adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dimana menganalisa hukum normatif dan mengkaji secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta mendiskripsikan hasil penelitian. Temuan utama mencakup ketidakpatuhan PT. Samsung Electronics Indonesia terhadap aturan pembayaran pajak serta dampak negatif dan positif atas putusan sengketa pajak. Hasil analisis ini menyatakan bahwa dilakukan sanksi penyegelan PT. Samsung Electronics Indonesia serta dijatuhkan sanksi administrasi denda dan bunga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang sengketa pajak, dan mengetahui dampak dari sebuah putusan sengketa pajak.

Sengketa Merek Dagang Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia

Hasna Nadia, Gita Sekar Ayuni, Anjani Karisma Mustika, Bondan Nugroho
Abstract: HAKI diartikan sebagai pendaftaran kepemilikan atas karya yang baik berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Tujuan adanya Haki disini guna melindungi pencipta karya agar tidak terjadi tiruan ide. Salah satu bentuk Hak… k Kekayaan Intelektual adalah merek dagang yang digunakan sebagai ciri khas untuk membedakan barang/jasa yang dihasilkannya dengan barang/jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Terdapat beberapa permasalahan terkait hak merek seperti sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA oleh PT Ratania yang sama-sama merasa memiliki kepemilikan atas merek IKEA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menghubungkan antara kasus yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah agar memperkaya referensi pembaca dalam mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak. Hasil penelitian ini adalah bahwa merek IKEA Swedia telah dicabut karena tidak dipergunakan selama lebih dari batas maksimal tidak dipergunakannya merek dagang. Selanjutnya yang berhak beroperasi menggunakan merek IKEA adalah PT. Ratania Khatulistiwa.

Problematika Penundaan Pembayaran Uang Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT Duta Sumpit Indonesia

Gita Sekar Ayuni, Asti Ika Ristianti, Anjani Karisma, Kevin Rayhan Pamungkas
Abstract: Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban… iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan melalui Aplikasi Telegram

Dina Prihastuti, Dian Amesti, Adnin Najma Hafiezha, Ajeng Sholikhawati, Ilham Firmansyah
Abstract: Masih banyak masyarakat Indonesia yang menikmati film bajakan dengan cara mengakses melalui website ilegal. Hal inilah yang pada akhirnya memicu banyak masalah hukum dan ekonomi terutama yang berkaitan dengan hak cipta.… Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menilai suatu fenomena hukum melalui analisis normatif berdasarkan undang-undang, norma, dan literatur dalam bentuk jurnal dan makalah penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum dan dampak pembajakan film illegal. Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah melakukan perlindungan hak cipta dibidang sinematografi baik secara preventif maupun represif melalui arbitrase atau penyelesaian hukum. Penjahat pembajakan menggunakan program Telegram karena kemudahan penggunaan, kebebasan, dan tidak adanya pengelolaan saluran yang ketat. Pemegang hak cipta sinematografi yang dirugikan akibat pembajakan di Telegram dapat mengajukan laporan kepada polisi atau penyidik tentang penggandaan dan/atau pelanggaran tersebut.

Analisis Faktor Penyebab Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas XI SMA Budi Agung Medan

Sukarman Purba, Friandi Halomoan Siagian, Theresia Silalahi, Mustopa Bangun
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik pada siswa di SMAS Budi Agung Medan. Prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menunda-nunda penyelesaian… lesaian tugas akademik, yang dapat berdampak negatif bagi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Variabel yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, yang terdiri dari faktor internal (kondisi fisik dan psikologis) dan faktor eksternal (gaya pengasuhan orang tua dan kondisi lingkungan). Populasi dalam penelitian ini adalah 40 siswa kelas XI SMAS Budi Agung Medan tahun ajaran 2023/2024. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing faktor terhadap prokrastinasi akademik adalah: (a) kondisi fisik 28%, (b) gaya pengasuhan orang tua 25%, (c) kondisi lingkungan 24%, dan (d) kondisi psikologis 23%. Faktor kondisi fisik merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi prokrastinasi akademik, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 22,5% kontribusi tinggi. Sedangkan faktor kondisi psikologis memiliki kontribusi terendah, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 27,5% kontribusi tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak sekolah, orang tua, dan siswa untuk memahami dan mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik melalui upaya perbaikan kondisi fisik, gaya pengasuhan orang tua, kondisi lingkungan, serta penguatan aspek psikologis siswa.

Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank

Andini Padin, Alfian Respamuji, Eva Fidiyati, Putri Intan Marcela Abeng, Usman Zakaria
Abstract: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri,… dustri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.