Abstract:Temuan audit internal yang muncul secara berulang menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan organisasi belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan prosedur secara konsisten pada seluruh unit kerja. Kondisi…
tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan operasional dan penyimpangan apabila tidak diantisipasi melalui pendekatan pengendalian yang bersifat preventif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan staf dan manajemen PT. Abdi Budi Mulia dalam menerapkan Checklist Self Assessment (CSA) Report sebagai instrumen evaluasi mandiri untuk mendukung pencegahan fraud dan mengurangi temuan audit internal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, pelatihan penyusunan CSA Report, pendampingan implementasi, dan evaluasi kegiatan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengendalian internal, manajemen risiko, dan pentingnya pengawasan mandiri dalam aktivitas operasional. Selain itu, peserta mampu menyusun indikator pengendalian, melakukan identifikasi risiko secara lebih sistematis, serta mengimplementasikan CSA Report sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Penerapan CSA Report juga mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan yang lebih proaktif sehingga potensi kesalahan dan ketidaksesuaian prosedur dapat dikenali lebih awal sebelum menjadi temuan audit. Dengan demikian, implementasi CSA Report dapat menjadi alternatif solusi dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung upaya pencegahan fraud secara berkelanjutan pada lingkungan perusahaan
Recurring internal audit findings indicate that existing control mechanisms have not fully ensured consistent procedural compliance across all work units. Such conditions may increase the risk of operational errors and irregularities if preventive control measures are not adequately implemented. This community service program aimed to enhance the knowledge and capabilities of staff and management at PT. Abdi Budi Mulia in implementing a Checklist Self Assessment (CSA) Report as a self-evaluation instrument to support fraud prevention and reduce internal audit findings. The program employed a participatory approach consisting of problem identification, CSA Report training, implementation assistance, and activity evaluation. The results demonstrated that participants gained a better understanding of internal control, risk management, and the importance of self-monitoring in operational activities. Participants were also able to develop relevant control indicators, identify operational risks more systematically, and implement CSA Reports according to the specific needs of their respective work units. Furthermore, the implementation of CSA Reports encouraged a more proactive monitoring mechanism, enabling potential errors and procedural non-compliance to be identified before becoming audit findings. Therefore, CSA Report implementation can serve as an effective alternative for strengthening internal control systems and supporting sustainable fraud prevention efforts within the organization
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Abstrak Project-Based Learning (PBL) merupakan pendekatan inovatif yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar melalui aktivitas kolaboratif dan berbasis proyek. Namun, guru di SDN 15 Padang…
dang Genting masih mengalami kendala dalam menyusun modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek secara efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengembangkan model pendampingan berbasis Project-Based Learning untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, pelatihan, pendampingan implementasi di kelas, praktik penyusunan perangkat pembelajaran, dan evaluasi reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa model pendampingan yang diterapkan mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar dan RPP berbasis proyek dengan capaian sebesar 89,3% pada kategori sangat baik. Selain itu, guru menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran yang komunikatif dan kolaboratif. Dengan demikian, model pendampingan berbasis Project-Based Learning efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di SDN 15 Padang Genting.
Project-Based Learning (PBL) is an innovative approach that can improve the quality of English language learning in elementary schools through collaborative and project-oriented activities. However, teachers at SDN 15 Padang Genting still face difficulties in developing teaching modules, lesson plans, and implementing project-based learning effectively. This community service activity aimed to develop a mentoring model based on Project-Based Learning to improve teachers’ competence in English language teaching. The methods used included needs analysis, teacher training, classroom mentoring, practical implementation of learning tools, and reflective evaluation. The stages of the activity consisted of identifying teachers’ needs, designing the mentoring model, conducting training sessions, assisting classroom implementation, and evaluating the outcomes. The results showed that the mentoring model improved teachers’ ability to develop project-based teaching modules and lesson plans, achieving a score of 89.3% in the very good category. In addition, teachers became more active and creative in engaging students in collaborative and communicative learning activities. Therefore, the Project-Based Learning mentoring model was effective in improving the quality of English language learning at SDN 15 Padang Genting.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:An appropriate leadership communication strategy should be able to increase employee work motivation. With a leadership communication strategy, a leader can motivate his subordinates to be enthusiastic, disciplined, caring,…
ng, and responsible in carrying out their duties and functions. Where resources are not merely objects in achieving organizational goals, but also become subjects/agents of development. Leadership Communication that makes HR as planners, implementers and controllers who always play an active role in achieving organizational goals, and have thoughts, feelings and desires that can influence their attitudes in work. Conversely, the organization where they are sheltered is expected to provide rewards and awards fairly or objectively so that through these rewards ASN can be motivated to improve the quality and quantity of their work. This study aims to describe the form of leadership communication strategies, employee work motivation, and at the same time determine the effect of leadership communication strategies in increasing employee work motivation at the Medan City Cultural Office. The study used a descriptive qualitative approach and type of research through interviews and observations of informants to obtain research data. The results of the study indicate that the leadership communication strategy of the Cultural Office still needs to be improved in the area of clarity and even distribution of organizational messages that should be adjusted to its main duties and functions. Furthermore, it was found that intrinsic motivational factors, such as recognition, were the dominant factor in driving work motivation. Finally, it was found that the leadership communication strategy implemented influenced the increase or decrease in employee work motivation at the Medan City Cultural Service.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menguji dan mengevaluasi dampak dari audit tenure, ukuran Kantor Akuntan Publik, kepemilikan manajerial, serta audit report lag terhadap tingkat integritas laporan keuangan. Objek yang dipilih yaitu…
itu perusahaan pada sektor consumer services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, riset ini mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diunduh dari laman resmi BEI. Pemilihan sampel ditentukan lewat metode purposive sampling, sehingga diperoleh total 22 perusahaan pemenuh kriteria dengan jumlah observasi sebanyak 66 data pengamatan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda berbantuan perangkat lunak SPSS versi 32. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak memberikan kontribusi positif maupun signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sebaliknya, audit tenure terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, ukuran Kantor Akuntan Publik dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil serupa juga ditemukan pada variabel audit report lag yang menunjukkan ketiadaan pengaruh positif serta signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Apabila diuji secara bersama-sama (simultan), keempat variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat integritas laporan keuangan.
Abstract:This study investigates the influence of academic leadership styles on the quality of higher education in Indonesia, focusing on permanent lecturers in public and private universities under the Ministry of Education in South…
outh Sulawesi. Using a quantitative explanatory approach and survey method, data were collected from 120 respondents and analyzed through Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS. The study examines three leadership styles—transformational, transactional, and distributed—and their impact on teaching quality, institutional governance, student outcomes, and academic services. The findings reveal that all three leadership styles positively affect higher education quality, with transformational leadership having the most significant impact, followed by distributed and transactional styles. These results underscore the importance of visionary and participative leadership in improving institutional performance, particularly in regional universities facing resource and structural limitations. The study contributes theoretically by validating leadership models in a non-Western context and practically by offering insights for leadership development policies. It highlights the need for adaptive leadership strategies tailored to local academic cultures and institutional dynamics to enhance educational quality in Indonesian higher education.
Abstract:This research aims to analyze public administration ethics in the implementation of work at the West Sumatra Province Social Service. Public administration ethics is an important aspect that influences the quality of public…
lic services and public trust in the government. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that there are several challenges in implementing public administration ethics, such as a lack of employee understanding of the code of ethics, low transparency in decision making, and the practice of nepotism. However, there are also efforts made by the Social Service to improve work ethics, such as ethics training for employees and implementing a monitoring system. This research recommends the need to increase ethical awareness among employees and strengthen monitoring mechanisms to create a more ethical and transparent work environment.
Abstract:This study explores international communication management in the Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of East Java in the context of cultural differences. The main findings indicate that DPMPTSP…
PMPTSP operates in an environment with cultural dimensions such as low power distance, individualism, masculinity, low uncertainty avoidance, and long-term orientation. This affects the way the institution communicates and manages its international relations. The study found that adapting communication that is sensitive to cultural differences, including values, attitudes, and etiquette, is essential to improving operational effectiveness and efficiency. The novelty of this study lies in the in-depth understanding of the application of Hofstede's cultural theory in the context of international communication management in the public sector, as well as practical recommendations to overcome cultural challenges in international interactions.