Abstract:Fenomena rasisme berbasis suku di media sosial, seperti diskriminasi terhadap Suku Madura yang sering dikaitkan dengan stereotip negatif, menunjukkan urgensi solusi berbasis nilai untuk meredam konflik sosial. Artikel ini…
i mengeksplorasi konsep moderasi (wasathiyah) dalam Al-Qur'an sebagai pendekatan alternatif untuk menangani permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan pendekatan kualitatif, menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan seperti Al-Baqarah: 143 dan Al-Hujurat: 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keadilan, dan inklusivitas, memberikan panduan praktis untuk menciptakan harmoni sosial di media sosial. Studi kasus diskriminasi terhadap Suku Madura memperkuat pentingnya pendekatan ini dalam menghilangkan stereotip negatif. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa nilai moderasi dapat diterapkan melalui kampanye edukasi, moderasi konten, dan dialog lintas komunitas. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan konseptual untuk mengatasi rasisme di media sosial sekaligus mempromosikan interaksi yang inklusif.
Abstract:Budaya siri’ merupakan konsep fundamental dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yang mencerminkan nilai-nilai menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi budaya…
ya siri’ dalam perspektif ajaran Al-Qur’an, khususnya terkait nilai-nilai menjaga harga diri sebagai salah satu prinsip akhlak mulia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan, serta kajian budaya lokal siri’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai siri’ selaras dengan ajaran Al-Qur’an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan komunitas, menghindari perbuatan tercela, serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, integrasi budaya siri’ dengan nilai-nilai Islam berpotensi memperkuat identitas masyarakat Bugis Makassar dalam konteks modern, sekaligus melestarikan budaya lokal yang berbasis nilai-nilai agama. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan studi budaya dan agama, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Abstract:Artikel ini membahas keindahan bahasa dan makna mendalam dalam Surat Ar-Rahman, yang dianggap sebagai mahakarya sastra dalam Al-Qur’an. Surat ini menggunakan berbagai metafora alam untuk menggambarkan kebesaran dan kasih…
ih sayang Allah kepada seluruh makhluk-Nya, terutama melalui ayat-ayat awal (ayat 1-13). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis metafora alam dalam ayat 1-13 dan menghubungkan makna konotatif dengan pesan ilahi yang tersirat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama, memanfaatkan tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan utama untuk menggali makna dan konteks historis dari setiap ayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen alam seperti matahari, bulan, bintang, tumbuhan, langit, dan bumi dijadikan sebagai simbol kebesaran dan kekuasaan Allah yang berperan penting dalam mendukung kehidupan. Setiap metafora alam yang digunakan dalam ayat-ayat ini menggambarkan keseimbangan, keadilan, dan tujuan penciptaan yang penuh hikmah.
Abstract:Keadilan adalah nilai fundamental yang mendasari interaksi sosial dan sistem hukum di seluruh dunia. Dalam Islam, konsep keadilan tidak hanya merupakan tuntutan moral tetapi juga prinsip yang tercantum dalam ajaran agama,…
, terutama Al-Qur'an. Studi ini mengeksplorasi pengaruh konsep keadilan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam sistem hukum modern. Penelitian ini membahas berbagai ayat yang menekankan keadilan, interpretasi, serta aplikasinya dalam hukum Islam. Dengan pendekatan studi literatur kualitatif, kajian ini menyoroti tantangan dalam penerapan keadilan Qur’ani di era kontemporer dan menyarankan reformasi sistem hukum agar lebih adil. Hasil penelitian menekankan pentingnya keadilan sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, mencakup aspek sosial dan ekonomi
Abstract:Penelitian ini membahas konsep moderasi beragama dalam perspektif Maqashid Syari'ah di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip moderasi dalam kehidupan sosial yang multikultural. Latar belakang…
penelitian ini berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia, yang menuntut pendekatan yang seimbang dalam menjalankan ajaran agama agar tercipta kedamaian dan keharmonisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur untuk mengkaji teks-teks sumber primer dan sekunder terkait Maqashid Syari'ah dan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama, yang berlandaskan pada tujuan Maqashid Syari'ah, berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penerapan prinsip moderasi ini dalam masyarakat Indonesia dapat menciptakan suasana toleransi, keadilan, dan saling menghormati antar umat beragama. Selain itu, moderasi beragama juga berperan dalam menghindarkan ekstremisme dan kekerasan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesimpulannya, moderasi beragama dalam kerangka Maqashid Syari'ah memiliki potensi besar untuk memperkuat persatuan dan keberagaman di Indonesia, serta menjadi landasan untuk membangun kedamaian sosial yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan kembali upaya hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah tidak diperbolehkan lagi…
i setelah dikeluarkan putusan tersebut. Meskipun pada Undang-undang sebelumnya pengajuan PK telah menjadi kewenangan PTUN yang tertera dalam UU Peratun No. 5 tahun 1986. Metodologi penulisan yang dipakai berbentuk yuridis normatif. Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah dalam proses penelitian, atau ilmu yang terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil, membeberkan, dan mengevaluasi keakuratan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Upaya hukum adalah suatu jalan hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum oleh undang-undang, yang merasa belum mendapat keadilan dari putusan hakim di pengadilan. Upaya hukum yang demikian ada dua bentuknya, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari dua jenis upaya hukum: Banding, Kasasi. Upaya hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Arti demikian ini tentunya tidak terkecuali bagi siapapun dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan, asal sesuai dengan ketentuan dan tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan upaya hukum berdasarkan dengan undang-undang yang menjadi pedomannya dalam beracara
Abstract:Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan…
an pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.
Abstract:Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan distribusi, aktivitas ekonomi yang halal, dan perhatian pada kesejahteraan sosial. Dipahami sebagai hasil dari usaha produktif yang mematuhi…
i prinsip syariah, pendapatan nasional juga terintegrasi dengan konsep zakat untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Dengan menjauhi riba dan spekulasi, serta memprioritaskan keberpihakan kepada golongan yang lemah, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan spiritual yang membawa kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Deskriptif untuk menganalisis Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. Data dikumpulkan dan relevan dengan topik yang dibahas. Dengan pendekatan ini, penulis menyajikan informasi komprehensif tentang konsep pendapatan nasional dalam konteks ekonomi Islam dan menyoroti pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi. Pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional diukur melalui pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran, terutama dengan pendekatan pengeluaran seperti GNP yang umum. Namun, kritik terhadap metode ini menyoroti kekurangannya dalam memperhitungkan distribusi pendapatan yang merata dan dampak lingkungan. Dalam ekonomi Islam, prinsip syariah mengatur variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional, dengan penekanan pada keadilan, kemakmuran masyarakat, dan keberpihakan kepada yang lemah. Pengukuran kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi Islam juga memperhitungkan aspek spiritual dan kemanusiaan. Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional dianggap sebagai hasil dari usaha yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip keadilan distribusi, penghindaran riba dan spekulasi, serta perhatian pada golongan lemah menjadi landasan utama. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi.
Abstract:Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas Ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi…
spirasi masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. atau dokumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran dan fungsi pemerintah sangat krusial dalam mengatur dan mengembangkan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam aktivitas Individu memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. dilakukan oleh individu. Cakupan Pemerintah memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem ekonomi yang bersifat sosialis, tetapi memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sifat kapitalistik. Beberapa fungsi utama negara dalam Islam mencakup menjamin keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, mengelola ekonomi dan keuangan, serta memberikan pelayanan publik.