Abstract:Privasi data konsumen menjadi isu penting di era digital karena semakin banyak transaksi dilakukan melalui platform online. Penyimpanan data transaksi dalam jumlah besar meningkatkan risiko kebocoran informasi pribadi, baik…
aik akibat serangan siber maupun kesalahan pengelolaan data. Artikel ini membahas penggunaan teknik anonimisasi data sebagai upaya perlindungan privasi pada database transaksi, dengan fokus pada metode k-anonymity, l-diversity, dan differential privacy. Penelitian menggunakan metode kajian literatur sistematis dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait anonimisasi data dan keamanan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. K-anonymity mampu menyamarkan identitas pengguna, tetapi masih memiliki kelemahan pada data sensitif. L-diversity memberikan perlindungan lebih baik dengan menambah variasi atribut sensitif, sedangkan differential privacy menawarkan perlindungan privasi yang lebih kuat melalui penambahan noise pada data. Penerapan teknik anonimisasi yang didukung regulasi seperti GDPR dan UU PDP Indonesia dapat membantu meningkatkan keamanan data konsumen tanpa mengurangi manfaat data untuk analisis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang sistem, analis data, dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem perlindungan privasi di era digital.
Abstract:Kemajuan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem database dalam pengelolaan data persediaan dan penjualan. Namun, masih banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam pengendalian stok dan pencatatan…
tatan transaksi penjualan karena data dikelola secara manual atau tersimpan secara terpisah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya duplikasi data, ketidaksesuaian stok, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran database dalam mendukung pengelolaan persediaan dan penjualan pada perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan database serta sistem informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan database mampu mengintegrasikan data persediaan dan penjualan, mempercepat proses pengolahan data, mengurangi redundansi informasi, dan mendukung pengambilan keputusan secara real-time. Dengan demikian, penggunaan teknologi database dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta membantu pengelolaan persediaan dan penjualan menjadi lebih efektif.
Abstract:Sistem kontrak kerja merupakan strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam dan belum terintegrasi…
integrasi secara komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis pengaruh sistem kontrak kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) mengacu pada pedoman PRISMA terhadap artikel yang diperoleh dari database Google Scholar dan SINTA pada periode 2019–2025. Sebanyak 40 artikel diidentifikasi dan diseleksi menjadi 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis menggunakan sintesis naratif. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menemukan bahwa sistem kontrak kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, khususnya dalam meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktivitas. Namun, beberapa studi juga mengidentifikasi dampak negatif seperti job insecurity dan penurunan loyalitas. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem kontrak kerja sangat bergantung pada kebijakan manajemen sumber daya manusia yang adil, transparan, serta dukungan kompensasi dan pengembangan karier.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan tindak pidana penipuan online di Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk warga negara yang berakhlak karimah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif…
dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum. Jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian digital. Pelacakan pelaku serta keterbatasan sumber daya aparat. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai akhlakul karimah berperan penting sebagai kontrol moral. Oleh karena itu, sinergitas antara penegakan hukum, literasi digital, dan pembinaan moral menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat digital yang aman dan beretika serta memiliki integritas moral.
Abstract:Wakaf memiliki potensi strategis yang besar bagi kesejahteraan umat, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akibat pengelolaan yang masih tradisional dan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji manajemen wakaf masjid berbasis profesionalisme nadzir di Masjid Jamik Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam, dipadukan dengan observasi langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan saat ini berada dalam fase transisi dari pola konvensional menuju tata kelola modern yang lebih akuntabel. Secara struktural organisasi nadzir sudah terbentuk secara formal, namun implementasi fungsi manajemen ilmiah seperti perencanaan strategis yang terdokumentasi dan sistem akuntansi yang terstandar belum diterapkan secara menyeluruh. Profesionalisme nadzir masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pemahaman mendalam terhadap regulasi perwakafan nasional (UU No. 41 Tahun 2004), serta keterbatasan waktu akibat status kerja sukarela dan paruh waktu. Meski demikian, terdapat kesadaran yang kuat mengenai tuntutan transparansi dan digitalisasi, serta dimulainya inisiasi pemanfaatan aset secara produktif melalui kerja sama usaha lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajerial, pendampingan regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak untuk mengintegrasikan karakter moral dengan keahlian teknis modern secara berkelanjutan.
Abstract:Kemajuan teknologi informasi menuntut siswa jenjang SMA untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengelola teknologi secara optimal. Namun, di SMAN 2 Bone masih ditemukan kesenjangan keterampilan siswa dalam…
mengoperasikan sistem informasi berbasis web, ditambah dengan pengelolaan data akademik yang saat ini masih dilakukan secara manual. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi siswa melalui pelatihan praktis dalam pembuatan dan pengelolaan aplikasi web sederhana. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Active Learning (pembelajaran aktif), di mana siswa terlibat langsung dalam praktikum pembuatan aplikasi untuk memecahkan masalah nyata di sekolah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis siswa dalam penguasaan HTML, CSS, JavaScript, dan sistem manajemen basis data MySQL. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan sistem informasi akademik berbasis web (SIAK-SMAN 2 BONE) yang berfungsi memfasilitasi pengelolaan data nilai, absensi, dan pengumuman secara digital bagi siswa, guru, dan admin. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa serta mentransformasi sistem administrasi sekolah menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian…
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.
Abstract:Factors that cause airlines to cancel flights include commercial, technical, operational, weather, and airport factors. Airlines are responsible for canceling departures due to health care requirements (accelerated testing):…
ng): if a passenger tests positive for antigen, they must undergo a PCR test; if negative, they can continue, and the price of the ticket is returned to fly back at least 3 days later. If the passenger gets a PCR test, they must quarantine for 14 days, rescheduling the ticket according to the passenger's status after quarantine. Or the entire ticket will be refunded. There are no specific provisions for consumer legal protection for departure cancellations due to failure to complete health care (accelerated testing), but compliance is not limited to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation is not achieved. However, passengers as consumers have legal protection under the Consumer Protection Law relating to passenger rights as consumers of air transportation services, and the Civil Code relating to the status of passengers as parties to a transportation contract with airlines.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.