Abstract:Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, penelitian ini mengusung analisis mendalam terhadap jejak karbon dalam produksi dan konsumsi energi sebagai langkah krusial menuju ekonomi hijau. Pemetaan jejak karbon dari…
ari berbagai sumber energi menjadi fokus pada tahap produksi, memberikan pemahaman holistik tentang dampak lingkungan dari kegiatan produksi energi. Dengan mengevaluasi efisiensi energi dalam proses produksi, identifikasi sumber emisi dan potensi pengurangan dapat diungkap, memberikan landasan untuk perencanaan keberlanjutan. Di sisi konsumsi, analisis pola konsumsi energi dan dampak jejak karbon memandu upaya untuk mengurangi emisi pada tingkat individu, rumah tangga, dan industri. Tantangan melibatkan kurangnya kesadaran, ketidakpastian kebijakan, dan hambatan finansial dalam menerapkan praktik ekonomi hijau. Kesadaran dan edukasi menjadi elemen kunci untuk mengatasi hambatan ini, menggerakkan perubahan perilaku dan membangun dukungan masyarakat untuk praktik berkelanjutan. Di tengah tantangan tersebut, peluang terbuka lebar dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi hijau. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan, inovasi dalam praktik produksi, dan penerapan solusi pintar menjadi elemen kunci untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan tersebut, ekonomi hijau bukan hanya menjadi keharusan moral tetapi juga peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti peran penting analisis jejak karbon, tetapi juga merinci kerangka kerja komprehensif menuju transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.
Abstract:Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance…
e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara…
ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Abstract:Di era digital saat ini, komunikasi efektif antara siswa dan sekolah menjadi kunci dalam memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Namun, seringkali, siswa menghadapi kendala dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan…
mereka. Hal ini mendorong perlunya pengembangan solusi yang memudahkan proses komunikasi tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi dan mengembangkan sistem informasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pengaduan dan keluhan mereka di sekolah menengah. Melalui pendekatan berorientasi pengguna, sistem yang dikembangkan ini menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memastikan aksesibilitas oleh seluruh siswa tanpa memandang latar belakang teknologi mereka. Survei dan wawancara yang dilakukan menunjukkan respons positif dari siswa terhadap sistem ini, dengan sebagian besar dari mereka merasa bahwa sistem memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah. Selain itu, implementasi sistem ini juga membantu pihak sekolah dalam mengelola dan merespons pengaduan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi ini bukan hanya meningkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara siswa dan sekolah, mendukung visi pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan siswa.
Abstract:Sampah plastik merupakan masalah penting yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini adalah ancaman bagi ekosistem laut di seluruh dunia. Penelitian telah menunjukkan bahwa benda-benda plastik, seperti mikroplastik, hadir…
di air laut dan lingkungan lainnya. Mikroplastik dapat dikonsumsi oleh ikan, kemudian ikan dikonsumsi oleh manusia. Sampah plastik juga sangat mengganggu jalur transportasi laut, di mana banyak sampah padat ditemukan di jalur kapal dan perahu nelayan. Kematian terumbu karang dan lamun dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan laut. Dengan menekan jumlah produksi plastik yang dihasilkan di darat maka sampah tidak akan berakhir di lautan kita dan tidak menyebapkan kerusakan lingkungan yang ada di laut melalui Bank Sampah mengolah sampah plastik menjadi barang kreatif yang kemudian dijual menjadikan suatu sumber ekonomi bagi kehidupan di sekitarnya, serta penggunaan kantong kain pengganti kantong plastik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi dan dampak kerjasama antara guru dan orang tua dalam membina akhlak peserta didik di MTs 1 Paser di era Society 5.0. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi…
kasus, penelitian ini menganalisis praktik kolaboratif, dampak positif yang dihasilkan, dan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses kerjasama. Teori Kolaborasi Pendidikan, Teori Pengembangan Karakter, dan Teori Society 5.0 menjadi landasan teoretis yang mendukung penelitian ini. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang efektivitas kerjasama guru dan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan transformasi masyarakat. Hipotesis penelitian mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara kolaborasi guru dan orang tua dengan perkembangan akhlak peserta didik di era Society 5.0. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi lembaga pendidikan dan pemerintah dalam merancang strategi kolaboratif yang efektif, sekaligus menjadi sumbangan kontributif dalam pengembangan pendidikan karakter di tengah dinamika era Society 5.0.
Abstract:Penelitian ini membahas mengenai problematika pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional dalam kajian epistemologi. Objek telaah epistemologi sendiri adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang,…
g, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal.
Tujuan penelitian ini untuk untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman tentang pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional, mengkaji sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam memahami dan mengartikan fenomena ini, menelaah kasus politik transaksional menggunakan sudut pandang epistemologi, dan memahami keterbatasan pengetahuan yang ada serta kemungkinan adanya bias atau kesalahan interpretasi.
Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini yaitu menerapkan regulasi yang ketat, pendidikan politik yang baik, partisipasi politik dan publik yang aktif, serta sistim pemilihan yang adil dan pengawasannya yang ketat. Temuan penelitian menunjukkan politik transaksional mengakui bahwa politik adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai kepentingan dan aktor politik.
Abstract:Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan…
dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.
Abstract:Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan…
ngan esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi