Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan…
ngan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan secara substantif, karena kehadiran fisik warga dalam Musrenbangdes tidak diikuti oleh pengintegrasian aspirasi mereka ke dalam dokumen RKPDes secara bermakna; (2) partisipasi dalam pelaksanaan berjalan relatif baik, ditandai dengan kuatnya semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan infrastruktur; (3) pemanfaatan hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi kelompok perempuan dan buruh tani yang memperoleh porsi manfaat lebih kecil; serta (4) partisipasi dalam evaluasi merupakan dimensi yang paling lemah, akibat minimnya transparansi anggaran dan terbatasnya saluran aspirasi warga di luar siklus tahunan Musrenbangdes. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi dominasi elite desa dalam forum deliberasi, rendahnya literasi kebijakan warga, dan distribusi informasi yang tidak memadai. Penguatan mekanisme Musrenbangdes berbasis inklusi dan transparansi anggaran menjadi rekomendasi utama penelitian ini.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah tersebut. Latar belakang…
g penelitian ini mencakup pentingnya pengelolaan sampah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori pengelolaan sampah menurut Azwar (1990), dengan indikator utama meliputi pewadahan (storage), pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), pengolahan (treatment), dan pembuangan akhir (final disposal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan tempat sampah sebagai sarana pewadahan, kegiatan pengumpulan sampah oleh masyarakat dan petugas kebersihan, proses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan, upaya pengolahan sampah, serta sistem pembuangan akhir yang diterapkan berkontribusi dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas persampahan, serta meningkatnya jumlah sampah rumah tangga masih perlu diatasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Transformasi digital pelayanan publik mendorong instansi pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi pelayanan kepegawaian…
awaian melalui aplikasi E‑Kinerja terhadap efektivitas proses kenaikan pangkat guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 guru SMP. Hasil penelitian menunjukkan hubungan sangat kuat (r=0,920) dengan kontribusi pengaruh sebesar 85%. Implementasi E‑Kinerja terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan kepuasan pengguna.
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Profil Kesehatan Kota Padang (2024) menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit telah bertransformasi menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan SATU SEHAT Kementerian Kesehatan. Namun, dari sepuluh rumah…
h sakit umum tipe C, masih terdapat beberapa yang belum lengkap dalam pelaporan, termasuk RSUD Dr. Rasidin Padang. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara penggunaan RME dengan kepuasan tenaga kesehatan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Rasidin Padang tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan sampel sebanyak 45 tenaga kesehatan yang dipilih melalui teknik proporsional random sampling . Instrumen penelitian berupa kuesioner, dan analisis data dilakukan secara univariat serta bivariat menggunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 42,2% tenaga kesehatan menyatakan tidak puas terhadap aplikasi RME, dan 35,6% menilai penggunaan RME kurang baik. Uji chi-square menghasilkan nilai p-value = 0,007 (p < 0,05), yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penggunaan RME dengan kepuasan tenaga kesehatan. Disarankan agar rumah sakit meningkatkan kualitas penggunaan RME melalui pelatihan, pendampingan, serta optimalisasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelayanan tenaga kesehatan.
Abstract:Setelah proses kelahiran, terjadi transisi fisiologis dari sistem pernapasan janin yang semula bergantung pada oksigenasi melalui plasenta, menuju sistem pernapasan mandiri yang bergantung pada paru-paru. Jika proses transisi…
nsisi ini berlangsung secara mendadak, khususnya apabila pemutusan tali pusat dilakukan terlalu cepat, maka distribusi oksigen melalui aliran darah ke tubuh bayi dapat menjadi tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara lebih mendalam temuan dari studi-studi sebelumnya, serta mengkaji secara empiris dampak penundaan pemotongan tali pusat terhadap kadar hemoglobin pada neonatus yang dilahirkan di Bidan Praktik Mandiri Yupi Siti Nurjanah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuasi-eksperimental dengan rancangan Posttest Only Control Group Design, yang memungkinkan perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah intervensi dilakukan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling, dengan jumlah total sampel sebanyak 30 bayi baru lahir. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung menggunakan lembar pencatatan standar selama periode Maret hingga Juni 2025 di fasilitas praktik bidan mandiri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji statistik Paired Samples T-Test untuk menilai signifikansi perbedaan antar kelompok. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p (ρ value) sebesar 0,000 (ρ<0,05), mengindikasikan bahwa penundaan pemotongan tali pusat secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada bayi baru lahir. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal yang bermakna antara praktik penundaan pemotongan tali pusat dengan kadar hemoglobin neonatus. Oleh karena itu, pendekatan ini patut dipertimbangkan sebagai bagian dari intervensi obstetrik berbasis bukti dalam praktik kebidanan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran ujaran kebencian di media sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan keterlibatan jaringan buzzer yang bergerak terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
engkaji pola koordinasi, tipologi akun, ciri khas konten, serta dampak aktivitas buzzer terhadap ruang publik digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur digital berupa kajian akademis dan data laporan transparansi resmi dari platform X, Facebook, dan Instagram. Penelitian ini menemukan bahwa jaringan buzzer beroperasi melalui ekosistem yang terorganisir, melibatkan agensi, tim produksi, dan tim distribusi dengan alur kerja yang sistematis mulai dari pembuatan hingga penyebaran narasi. Akun-akun yang terhubung dalam jaringan tersebut memperlihatkan karakteristik yang dapat dikenali, seperti jumlah pengikut, frekuensi posting, penggunaan identitas palsu, dan format konten yang sudah ditentukan. Pola koordinasi yang diterapkan pun beragam sesuai karakteristik tiap platform. Seperti penggunaan tagar pada X dan Instagram, serta konten yang disebarkan secara tertutup melalui fitur grup di Facebook. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas buzzer bukan sekadar fenomena spontan dari seorang individu, melainkan sebuah industri manipulasi informasi yang terstruktur. Temuan ini mengisyaratkan bahwa penanganan hukum perlu diarahkan pada aktor utama di balik jaringan buzzer, bukan hanya pelaku lapangan secara individual. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui kerja sama antara lembaga terkait dan penyedia platform media sosial, penggunaan metode pengelompokan berlandaskan data untuk mengidentifikasi jaringan terkoordinasi, serta peningkatan kompetensi digital kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan terhadap dampak penyebaran ujaran kebencian.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cyber public relations yang dilakukan melalui akun Instagram @mustikaratuind terhadap citra merek produk kosmetik Mustika Ratu. Sebagai salah satu merek kosmetik tradisional…
sional terkemuka di Indonesia, Mustika Ratu menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensi merek di tengah persaingan dengan kompetitor lokal maupun internasional yang semakin aktif secara digital. Dalam konteks ini, pemanfaatan media sosial sebagai strategi public relations menjadi penting untuk membentuk persepsi positif konsumen. Instagram dipilih karena memiliki daya tarik visual yang kuat serta tingkat interaktivitas yang tinggi di kalangan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden perempuan usia produktif yang mengikuti akun @mustikaratuind. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan uji t untuk menilai pengaruh cyber public relations (transparency, internet porosity, the internet as an agent, dan richness in content and reach) terhadap citra merek (strength of brand associations, favorability of brand associations, dan uniqueness of brand associations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber public relations berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek, dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 11,839 yang lebih besar dari t tabel 1,9844. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 58,9% menunjukkan bahwa variabel cyber public relations mampu menjelaskan 58,9% variasi dalam citra merek, sedangkan 41,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini" karena saya mau menjelaskan bahwa seberapa besar variabel X (cyber public relations) mampu menjelaskan variasi pada variabel Y (citra merek). Kekuatan hubungan ini berada pada kategori sedang, artinya cyber public relations cukup efektif namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai kategori kuat. Berdasarkan hasil ini, disarankan agar Mustika Ratu memperkuat kreativitas konten sekaligus mempertahankan interaksi positif dengan audiens melalui media sosial serta inovasi produk agar citra merek lebih kompetitif.
Abstract:Penelitian ini membahas proses transformasi bakso dari kuliner bak-so yang berakar pada tradisi Tionghoa menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika akulturasi budaya yang melibatkan…
an penyesuaian bahan, teknik pengolahan, serta pola penyajian bakso agar selaras dengan nilai religius, selera, dan kebiasaan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan terkait diaspora Tionghoa, akulturasi kuliner, dan sosiologi makanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bakso tidak hanya mengalami perubahan sebagai produk makanan, tetapi juga mengalami pergeseran makna dan fungsi sosial. Dalam perkembangannya, bakso bertransformasi dari hidangan berbasis tradisi migran menjadi simbol integrasi budaya yang diterima lintas etnis dan kelas sosial. Selain itu, bakso juga berkembang sebagai praktik ekonomi mikro yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa akulturasi kuliner tidak sekadar menghasilkan adaptasi resep, tetapi turut membentuk identitas sosial serta praktik ekonomi berbasis keseharian dalam konteks budaya Indonesia.