Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan…
dekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi. Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Inflasi merupakan fenomena moneter yang secara langsung mendegradasi nilai riil uang dan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, inflasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis moneter melainkan juga…
ga melalui dimensi etika, keadilan distributif, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis narrative literature review, yang menyintesis kerangka konseptual dan temuan empiris dari berbagai sumber akademis bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memicu redistribusi kekayaan yang tidak adil dan sangat merugikan kelompok berpendapatan tetap serta masyarakat miskin. Ekonomi Islam mengklasifikasikan inflasi menjadi inflasi alamiah (natural inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia (human error inflation), di mana faktor kesalahan manusia didorong oleh korupsi, tata kelola yang buruk, serta distorsi pasar seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan praktik spekulatif. Guna memitigasi dampak tersebut, ekonomi Islam menawarkan solusi struktural dan moral yang komprehensif, meliputi penyelarasan jumlah uang beredar dengan output sektor riil, penegakan regulasi anti-monopoli, internalisasi perilaku konsumsi yang etis (menghindari israf dan tabdzir), serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial demi menjaga kemaslahatan umat (maslahah).
Abstract:Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah menekankan…
kankan prinsip kesetaraan, praktik pendidikan di lapangan masih menunjukkan adanya bias gender dan ketidakadilan sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis gender dan keadilan sosial dalam pendidikan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, mengkaji upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berperspektif gender, serta menguraikan tantangan implementasinya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menelaah hasil-hasil penelitian nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, representasi dalam kurikulum, serta dampak jangka panjang terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan keadilan sosial pada seluruh level kebijakan dan praktik pendidikan.
Abstract:Penelitian ini membahas kesesuaian hadis-hadis sahih yang melarang riba dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga keuangan modern. Fokus utama penelitian adalah menilai keabsahan hadis tentang riba dan menghubungkannya…
hubungkannya secara praktis dengan akad-akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Metode yang dipakai adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan, takhrij hadis, serta analisis normatif terhadap akad-akad seperti murabahah, ijarah wa iqtina, musyarakah, wakalah, dan ba’i bitsaman ajil. Hadis riwayat Muslim No. 2995 dijadikan dasar normatif utama yang melarang segala bentuk transaksi ribawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga dalam pembiayaan kendaraan termasuk riba nasi’ah yang dilarang dalam syariah, sementara akad-akad syariah yang dianalisis memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan maqashid syariah. Studi ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai hadis dalam sistem pembiayaan modern dapat menciptakan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini meliputi kebutuhan untuk mereformulasi kebijakan pembiayaan serta memperkuat literasi keuangan syariah sebagai upaya transformasi ekonomi umat
Abstract:Perubahan hukum dalam sektor perbankan syariah seiring dengan kemajuan ekonomi digital telah menjadi topik penting dalam perkembangan dunia finansial modern. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah…
h diterapkan dalam sistem perbankan syariah berbasis digital dan bagaimana integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber dapat memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem perbankan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum syariah dalam konteks teknologi digital memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan pesat teknologi. Lebih lanjut, integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber bukan hanya mengutamakan aspek teknis tetapi juga moral dan sosial, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kerangka hukum perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman digital, sembari memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang aman dan dapat dipercaya.
Abstract:Sebagai filosofi utama negara Indonesia, Pancasila memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ini adalah penelitian tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada…
a pengembangan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan, bermartabat, dan bermoral. Penelitian ini menyelidiki bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan moral untuk kemajuan teknologi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur. Pancasila tidak sekadar menjadi filosofi statis, melainkan kerangka dinamis untuk memandu pengembangan IPTEK di era digital dan transformasi teknologi yang semakin kompleks. Studi ini menunjukkan bagaimana setiap sila dapat diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip etis dalam inovasi teknologi, mulai dari pertimbangan moral dan spiritual hingga aspek kemanusiaan yang inklusif. Kajian mendalam menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas etis 2 yang dapat mengarahkan kemajuan teknologi agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Ini membahas urgensi moral Pancasila dalam…
membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menelusuri nilai-nilai dasar Pancasila yang mengedepankan gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, penelitian ini menggali bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat moralitas generasi muda Indonesia. Di samping itu, pembahasan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menginternalisasi moral Pancasila serta pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dengan demikian, penguatan moral Pancasila menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berkemajuan.
Abstract:Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara,…
Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menilai keselarasan antara prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan serta praktik pemerintahan yang ada, melalui analisis konstitusi, undang-undang, dan dinamika politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan Indonesia secara teoretis mengadopsi nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam hal implementasi
demokrasi, keadilan sosial, dan pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun dasar negara telah jelas, penguatan pengamalan Pancasila dalam sistem pemerintahan masih perlu dilakukan agar tujuan nasional dapat tercapai secara maksimal.