Search Articles & Publications

Showing 1639 articles found for "Ratu"

Interferensi Bahasa Ibu Terhadap Artikulasi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Di UIN Sumatera Utara Medan

Ratu Alifah Nasyaa, Arin Hamid, Paisal Zunaidi, Althaf Rifqi Alfarabi
Abstract: Penelitian ini mengkaji bagaimana bahasa ibu membentuk pola kesalahan fonologi yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah… metode kualitatif. Melalui analisis kualitatif terhadap data wawancara, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan fonologi yang sering terjadi, seperti substitusi, adisi, dan delesi bunyi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut sebagian besar disebabkan oleh interferensi bahasa ibu, yaitu kecenderungan mahasiswa untuk menerapkan aturan fonologi bahasa ibu dalam memproduksi bunyi bahasa Arab. Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi praktik pengajaran bahasa Arab. Pengajar perlu menyadari bahwa interferensi bahasa ibu merupakan fenomena yang wajar dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Oleh karena itu, pengajar perlu mengembangkan strategi pengajaran yang dapat meminimalkan dampak negatif dari interferensi bahasa ibu.

Hakikat Hukuman Pendidikan Islam

Ratu Alifah Nasyaa, Anas Kholil Tanjung, Adiani Nur Hidayah Nasution
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami esensi hukuman dalam pendidikan Islam melalui pengalaman mahasiswa yang pernah tinggal di asrama. Dalam konteks pendidikan Islam, hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan… efek jera, tetapi lebih sebagai sarana pendidikan dan pembinaan, yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku dan moralitas peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan hukuman di asrama dalam bidang pendidikan Islam serta dampaknya terhadap perkembangan individu. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif digunakan melalui metode wawancara mendalam dengan mahasiswa yang memiliki pengalaman di asrama. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait hukuman yang diterapkan di lingkungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa menganggap hukuman sebagai bentuk pembinaan yang bersifat mendidik, meskipun beberapa dari mereka menilai bahwa penerapannya terkadang bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan dalam Islam. Baik hukuman fisik maupun non-fisik diakui memiliki dampak positif pada disiplin dan pembentukan karakter, namun perlu disesuaikan dengan konteks dan kondisi individu masing-masing. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perlunya penerapan hukuman yang berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan, sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, studi ini mendorong lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan moral dalam penerapan hukuman. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif dan manusiawi di lingkungan asrama.

Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin… in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi

Teddy Pratama, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi… sasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.

Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia

Jihan Nafisha, Ayudya Alya Tyfani, Miko Ari Firmansyah
Abstract: Lembaga pembiayaan memiliki peran yang krusial dalam mendukung sistem keuangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks negara dengan populasi besar dan potensi ekonomi yang menjanjikan,… an, lembaga pembiayaan non-bank berfungsi sebagai alternatif sumber pendanaan yang vital, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengertian, fungsi, peran, prinsip, dan jenis-jenis lembaga pembiayaan, serta kontribusinya terhadap pengembangan sistem keuangan Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi pola dan tren terkait lembaga pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan tidak hanya memperluas akses terhadap dana, tetapi juga mendiversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan investasi, serta mendukung inovasi produk yang berfokus pada keberlanjutan. Lembaga pembiayaan juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, lembaga pembiayaan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem keuangan yang inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia

Adinda Wahyu Fardila, Rini Puji Astuti, Hafid Muhammad Ali
Abstract: Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak. Potensi dan Oleh karena itu, kesempatan untuk keuangan syariah di Indonesia sangat luas, termasuk di sektor asuransi syariah. Artikel ini bertujuan untuk… uk mengenali dan menganalisis kemungkinan pengembangan pasar asuransi syariah di Indonesia. Melalui tinjauan pustaka sistematis yang memanfaatkan buku dan literatur lainnya, hasilnya mengindikasikan potensi yang sangat besar untuk perkembangan asuransi syariah di Indonesia sudah signifikan. Ini terbukti dari berbagai faktor pendukung dan strategi yang ditujukan untuk mengembangkan Asuransi syariah, khususnya melalui regulasi resmiĀ  dari pemerintah.

Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Ilona Naysilia Aida, Rini Puji Astuti, Maliatul Barokah, M. Roby Hermawan
Abstract: Salah satu rintangan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah, terutama di sektor perbankan, adalah kurangnya tata kelola yang memadai.Tidak optimalnya tata kelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis, antara… ara lain:- produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat,- kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk, pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tata kelola yang baik pada perbankan syariah, salah satunya yaitu dengan transparansi.Transparan di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci,sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam situasi ini ialah mudharabah, oleh karena itu bank wajib memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan benar-benar teredukasi mengenai mudharabah itu. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi.

Analisis Sistematis Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Saluran Limbah: Dampak Terhadap Ekosistem Dan Solusi

Fitri Sadilla, Aldri Frinaldi, Abdul Razak, Rembrandit, Indang Dewata, Nurhasan Syah
Abstract: Permasalahan pengelolaan saluran pembuangan air limbah yang tidak sesuai dengan standar lingkungan telah menyebabkan dampak signifikan terhadap ekosistem, termasuk pencemaran air, tanah, dan penurunan biodiversitas. Artikel… kel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum lingkungan dan pengelolaan saluran limbah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap ekosistem. Penelitian dilakukan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR) dari 15 artikel relevan yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% dari kasus pencemaran air limbah dapat dilacak ke kelemahan dalam implementasi regulasi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan kebijakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan seperti constructed wetlands dan sistem membrane bioreactor, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah cair. Dengan pendekatan ini, diharapkan dampak negatif terhadap ekosistem dapat diminimalkan, dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk merancang kebijakan pengelolaan limbah yang lebih efektif dan terintegrasi.

Konsep Kewenangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Di Perguruan Tinggi: Kajian Literatur

Wawan Erizona, Aldri Frinaldi
Abstract: Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep… nsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Air di Indonesia: Tantangan Dan Solusi (Literature Review)

David Ramadi, Aldri Frinaldri, Rembrandt
Abstract: Pencemaran air di Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak, dengan lebih dari 80% sungai tercemar, terutama akibat limbah domestik dan industri. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No.… 82 Tahun 2001, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran air. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik, implementasinya masih terhambat oleh korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar lembaga, serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas air.