Abstract:Artikel ini membahas tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada dua situasi yang berbeda. Pertama, adanya lembaga pendidikan yang menawarkan program dan fasilitas berkualitas tinggi, namun dengan biaya pendidikan…
endidikan yang sangat tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan ekonomi. Kedua, adanya lembaga pendidikan yang lebih fokus memungut biaya pendidikan tinggi tanpa mengutamakan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis akan mendalami pengertian komersialisasi pendidikan dan permasalahan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan atau langkah yang memposisikan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berparadigma kualitatif, sehingga secara historis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah yang melibatkan analisis dokumen terstruktur. Penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran seorang tokoh, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, seperti buku dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan.
Melalui artikel ini penulis bermaksud menggali lebih dalam, hal ini bertujuan agar kita sebagai pelaku maupun korban dapat memahami permasalahan komersialisasi pendidikan, sehingga buku ini dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga menimbulkan kesenjangan di antara pihak-pihak yang terlibat. bermodal dan pihak yang bermodal kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ivan Illlich dalam Benny Susanto (2005: 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern untuk melayani kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya, tidak tercapainya pendidikan yang humanis dalam proses pendidikan karena komersialisasi pendidikan, menurut Satriyo Brojonegoro, hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai modal untuk mengakses pendidikan. (Hartini, 2011: 16).
Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyusunan instrumen kebijakan dalam meningkatkan layanan publik di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan efektivitas yang telah dicapai…
dan juga menjelaskan masalah yang muncul dalam Program Jogja Smart Service (JSS) dalam konteks penyusunan kebijakan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan instrumen kebijakan alternatif yang serupa. Dalam perspektif administrasi publik, sebuah program kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen keputusan dalam kebijakan publik, di mana sumber daya dan pelaku diorganisir dan dikoordinasikan. Ini memiliki konsekuensi tentang bagaimana proses formulasi instrumen saat pembuatan kebijakan. Dengan demikian, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses formulasi kebijakan dalam Program Jogja Smart Service (JSS). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tahapan metode dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data terkait proses formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS), dalam bentuk wawancara dan dokumentasi peraturan serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga diperlukan instrumen gabungan, yaitu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung efektivitas program tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil bidang layanan bimbingan konseling di sebuah lembaga pendidikan, dengan memperhatikan frekuensi dan distribusi peserta didik dalam setiap bidang layanan. Data diperoleh…
dari 844 peserta didik melalui survei yang membagi bidang layanan menjadi empat kategori: Pribadi, Sosial, Belajar, dan Karir. Hasil menunjukkan bahwa 31,28% peserta didik membutuhkan pelayanan bimbingan pribadi, menyoroti kepentingan besar pada aspek kesejahteraan emosional dan manajemen stres. Bidang layanan sosial memiliki presentase yang lebih rendah (14,10%), mengindikasikan potensi untuk meningkatkan keterlibatan sosial dan keterampilan interpersonal peserta didik. Bidang layanan belajar menonjol dengan presentase 24,17%, menunjukkan kebutuhan yang signifikan untuk pengembangan strategi pembelajaran dan peningkatan keterampilan akademik. Sementara itu, bidang layanan karir menarik perhatian sebanyak 30,45%, menandakan minat tinggi dalam panduan karir, pemilihan jalur karir, dan persiapan ke dunia kerja. Implikasi temuan ini menyoroti urgensi untuk mengembangkan program bimbingan konseling yang lebih terfokus, mencakup penguatan aspek-aspek pribadi, sosial, dan belajar. Rekomendasi mencakup perluasan program kesejahteraan emosional, merangsang keterlibatan sosial, meningkatkan strategi pembelajaran, dan pengembangan program karir. Dengan merespons temuan ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling mereka, memastikan pemenuhan kebutuhan peserta didik secara holistik.
Abstract:Pegadaian Syariah telah menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan standar bisnis dan pedoman perilaku yang harus ditaati dalam aktivitas sehari-hari. Kode Etik memberikan pedoman mengenai…
ngenai apa yang diharapkan dari insan Pegadaian dalam hubungannya dengan pemegang saham, karyawan lain, pemasok/mitra, pemerintah, dan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti menganalisis suatu konsep dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penerapan Kode Etik adalah untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas lain atas nama perusahaan. Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya. Salah satu prinsip GCG adalah menghindari praktik gratifikasi. Secara umum dalam kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal yang menjalin kerjasama yang serasi, serasi, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya menumbuhkan martabat, kebanggaan, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan sebagai proses pembelajaran bagi karyawan perusahaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah rawan longsor di DAS Wai Batu Gajah, Kota Ambon, menggunakan metode Slope Morphology dan Indeks Storie. Metode Slope Morphology berfokus pada analisis morfologi lereng,…
ng, sementara metode Indeks Storie menggabungkan berbagai faktor seperti morfologi, kelembaban tanah, dan curah hujan. Data topografi dan hidrologi digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan kedua metode dapat mengidentifikasi daerah rawan longsor. Metode Slope Morphology memberikan gambaran umum namun kurang mempertimbangkan faktor penting lainnya. Metode Indeks Storie memberikan hasil yang lebih mendalam dan akurat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk langkah-langkah konkret dalam upaya mengurangi risiko longsor melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap risiko longsor, serta membantu dalam mitigasi bencana longsor kedepannya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap mutu pendidikan di sekolah negeri. Kebijakan zonasi diterapkan oleh pemerintah dengan…
n tujuan utama untuk menyamaratakan akses pendidikan serta mengurangi ketimpangan antar sekolah. Meski demikian, pelaksanaannya memunculkan beragam reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta observasi terbatas terhadap kebijakan dan implementasi PPDB di sejumlah sekolah negeri. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa kebijakan zonasi berkontribusi positif terhadap distribusi siswa yang lebih merata serta memberikan peluang belajar bagi peserta didik dari wilayah yang terpencil, tertinggal, atau terluar.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal kesiapan guru, kecukupan fasilitas pendukung, serta kemampuan sekolah dalam menyesuaikan diri dengan keberagaman latar belakang akademik siswa. Di beberapa kasus, sekolah-sekolah favorit mengalami penurunan mutu input siswa, sedangkan sekolah yang sebelumnya kurang diminati mengalami lonjakan jumlah pendaftar, namun belum diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
Temuan ini menyiratkan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada pemerataan kualitas dan sumber daya pendidikan di seluruh satuan pendidikan negeri. Oleh karena itu, penguatan kualitas pendidikan secara menyeluruh perlu dilakukan agar tujuan utama kebijakan ini dapat terealisasi secara maksimal. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
Abstract:Penerapan model PBL memberikan pengalaman siswa untuk terlibat secara kontestual dengan permasalahan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan siswa tidak merasa berpikir secara abstrak. Model…
l ini dinilai efektif terhadap self-confidence siswa. Namun, penelitian sebelumnya yang menyelidiki keefektifan model PBL terhadap self-confidence siswa menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, studi meta-analisis ini dilakukan untuk menguji keefektifan model PBL terhadap self-confidence siswa dibandingkan dengan model pengajaran konvensional dengan pendekatan meta analisis. Studi ini menganalisis 20 ukuran efek dari 17 studi primer yang dipublikasikan pada tahun 2016 hingga 2024. Pengumpulan data menggunakan database Google Scholar, Education Resources Information Center (ERIC), Directory of Open Access (DOAJ), Springer publishing, AIP Proceedings, IOP Sciences, dan Elsevier. Hasil analisis dengan menggunakan model estimasi random-effect diperoleh ukuran efek gabungan sebesar (g = 0.52; p < 0.01). Nilai ini berada pada kategori efek sedang. Hasil ini memberikankesimpulan bahwa penggunaan model PBL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap self-confidence siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Penelitian ini memberikan kesimpulan yang lebih objektif mengenai keefektifan PBL terhadap self-confidence siswa, sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan yang tepat bagi pendidik dan pemangku kepentingan.
Abstract:Abstrak Artikel ini memberikan gambaran tentang sejarah reformasi kurikulum di Indonesia, kondisi kurikulum saat ini, proses reformasi kurikulum, serta tantangan dan implikasi penerapan Kurikulum baru. Artikel tersebut berpendapat…
erpendapat bahwa reformasi kurikulum sangat penting bagi sistem pendidikan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan siswanya dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan abad ke-21.
Sistem pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan, khususnya di bidang kurikulum. Salah satu permasalahan utamanya adalah tidak adanya keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan tenaga kerja, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Selain itu, sistem pendidikan telah dikritik karena penekanannya yang berat pada hafalan dan hafalan, yang dipandang sebagai penghalang pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah di kalangan siswa.
Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya untuk mereformasi kurikulum selama bertahun-tahun. Reformasi kurikulum terbaru, Kurikulum 2013, bertujuan untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk abad ke-21.
Namun, penerapan Kurikulum baru menghadapi beberapa tantangan, termasuk pelatihan guru yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, dan penolakan dari pemangku kepentingan. Artikel ini diakhiri dengan menyoroti perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan penerapan Kurikulum baru dan memaksimalkan potensi dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Abstract
This article provides an overview of the history of curriculum reform in Indonesia, the current state of the curriculum, the process of curriculum reform, and the challenges and implications of implementing the new Curriculum. The article argues that curriculum reform is crucial for Indonesia's education system to meet the needs of its students and prepare them for the challenges of the 21st century.
The Indonesian education system has been facing several challenges, particularly in the area of curriculum. One of the main issues is the lack of alignment between the curriculum and the needs of the workforce, resulting in a mismatch between the skills taught in schools and those required by the labor market. Moreover, the education system has been criticized for its heavy emphasis on rote learning and memorization, which has been seen as a barrier to the development of critical thinking and problem-solving skills among students.
To address these challenges and improve the quality of education in Indonesia, there have been multiple attempts to reform the curriculum over the years. The most recent curriculum reform, the 2013 Curriculum, aims to improve the relevance of the curriculum to the needs of the workforce, promote critical thinking and problem-solving skills, and equip students with the skills required for the 21st century.
However, the implementation of the new Curriculum has faced several challenges, including inadequate teacher training, lack of resources, and resistance from stakeholders. The article concludes by highlighting the need for continued efforts to ensure the successful implementation of the new Curriculum and maximize its potential impact on the quality of education in Indonesia.
Abstract:Aplikasi J-SIP ini merupakan salah satu sistem aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan administrasi…
kependudukannya secara online. J-SIP fokus pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) dengan basis sistem manajemen basis data relasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui sistem dengan teknologi canggih. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan, aplikasi ini juga menjamin keamanan data penggunanya. Kepentingan J-SIP tidak hanya terbatas pada kemudahan masyarakat tetapi juga memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Melalui implementasi desentralisasi, pemerintah daerah, seperti Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang optimal, mencakup pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga serta melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, Aplikasi J-SIP menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien.