Abstract:Tri Hita Karana adalah konsep kehidupan yang berasal dari ajaran Hindu Bali, yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan lingkungan (Palemahan). Konsep ini menjadi…
di landasan etis bagi masyarakat Bali, membentuk identitas budaya, serta menjadi panduan dalam pembangunan berkelanjutan. Parahyangan mempengaruhi kehidupan spiritual masyarakat Bali melalui praktik ibadah rutin dan ritual keagamaan. Pawongan mendorong harmoni sosial melalui gotong royong dan kerja sama komunal. Palemahan menekankan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Meski menghadapi tantangan dari modernisasi dan globalisasi, Tri Hita Karana tetap relevan dalam menciptakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Implementasi konsep ini memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta pendidikan yang berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara kemajuan material dan pelestarian nilai-nilai tradisional.
Abstract:E-Court merupakan sistem yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak dalam persidangan, mulai dari uang panjar, pembayaran, status perkara hingga pemanggilan persidangan secara elektronik. Meskipun E-Court dapat membantu…
u dalam pemantauan status perkara, penggunaannya masih tergolong baru dan dihadapi banyak kekurangan dalam pengimplementasianya kepada masyarakat. Beberapa hambatan termasuk kurangnya pemahaman dan ketidakinginan menggunakan E-Court dibandingkan sistem konvensional. Walaupun dalam praktiknya mungkin masih terdapat kendala dan bug, perbaikan serta peningkatan yang dilakukan pada E-Court dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses persidangan bagi para pihak yang terlibat serta instansi seperti pengadilan negeri. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat juga dianggap krusial dalam menjalankan fungsi E-Court secara optimal. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode yuridis normatif, yang mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis secara konseptual landasan teoritis atau konsep-konsep hukum yang mendasari penelitian.
Abstract:Stabilitas ekonomi merupakan landasan yang penting bagi suatu negara dalam mengelola kebijakan moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia yang memiliki peran sangat krusial untuk menjaga…
a stabilitas ekonomi terutama di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen terkait implementasi kebijakan moneter di Indonesia. Terdapat analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter, tantangan yang dihadapi, serta praktik terbaik dalam merancang dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan moneter dengan efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Abstract:Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi…
mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan…
gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Abstract:Manajemen proyek adalah sebuah proses terpadu dimana individu-individu dari suatu organisasi dilibatkan untuk memelihara, mengembangkan, mengendalikan, dan menjalankan program dengan efisien, efektif, dan tepat waktu. Ada…
a 3 kegiatan dari fungsi dasar manajemen proyek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Progres pekerjaan dapat mengalami keterlambatan atau sesuai dengan schedule dan juga bisa lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Maka diperlukan manajemen proyek yang baik agar tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditargetkan. Karena proses perencanaan sebuah proyek konstruksi adalah proses yang paling penting dalam suatu kegiatan proyek konstruksi, karena suatu perencanaan harus dapat mengantisipasi situasi proyek yang belum jelas dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya, masih dibutuhkan penyempurnaan serta tindakan koreksi sesuai dengan perkembangan kondisi proyek. Tujuan utama dari perencanaan konstruksi yaitu untuk memenuhi kriteria spesifikasi proyek yang ditentukan rencana kerja dan spesifikasi yang meliputi mutu, dan waktu ditambah dengan terwujudnya keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, karena cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan cara melakukan study pustaka, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan serta metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dalam menganalisa data dan permasalahan melalui sumber- sumber yang di dapat sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan jurnal. Lokasi penelitian yang ditinjau adalah Proyek Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Mambaul Ulum, yang berlokasi di JL. KH. Ibrohim, Dusun Karang Tengah, Pace, Silo, Kabupaten Jember. Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Mambaul Ulum memerlukan anggaran biaya sebesar Rp.2.177.904.301,78 berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) dengan menggunakan analisis harga satuan dan pekerjaan kabaputen jember tahun 2023.
Abstract:Perkembangan manajemen konstruksi di negara tidak dapat lepas dari perkembangan industri jasa konstruksi. Sedangkan perkembangan jasa konstruksi pembangunan prasarana dan sarana dalam bidang gedung. Metode penelitian yang…
g digunakan adalah penelitian kualitatif, karena cara pengumpulan data penelitian ini adalah cara study pustaka, wawancara dan pengamatan langsung dilapangan serta metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dalam menganalisa data dan permasalahan melalui sumber- sumber yang di dapat sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan jurnal. Lokasi penelitian yang ditijau adalah proyek pembangunan gedung universitas islam jember.Hasil penelitian ini adalah rencana anggaran biaya (RAB) menyelesaikan pembangunan gedung dan penglolaan keuangan sampai akhir kurang lebih membutuhkan biaya sebesar Rp. 9,842,274,513.79 Dan dari perhitungan bobot pekerjaan diestimasikan pekerjaan pembangunan gedung universitas islam jember.
Abstract:Kedalaman pesan moral yang terkandung dalam ajaran hadis Islam yang mendorong untuk memberi makan orang lapar dan mengunjungi orang sakit. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggali makna filosofis dan praktis dari hadis…
dis tersebut serta untuk menyoroti urgensi perbuatan baik ini dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Metode yang digunakan melibatkan analisis teks hadis, tinjauan literatur tentang konsep kemanusiaan dalam Islam, dan kajian terhadap praktik nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya menunjukkan bahwa pesan hadis ini memperkuat esensi empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam, serta memberikan landasan moral yang kuat bagi tindakan amal dalam membantu mereka yang membutuhkan, baik secara fisik maupun emosional.
Abstract:Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, penelitian ini mengusung analisis mendalam terhadap jejak karbon dalam produksi dan konsumsi energi sebagai langkah krusial menuju ekonomi hijau. Pemetaan jejak karbon dari…
ari berbagai sumber energi menjadi fokus pada tahap produksi, memberikan pemahaman holistik tentang dampak lingkungan dari kegiatan produksi energi. Dengan mengevaluasi efisiensi energi dalam proses produksi, identifikasi sumber emisi dan potensi pengurangan dapat diungkap, memberikan landasan untuk perencanaan keberlanjutan. Di sisi konsumsi, analisis pola konsumsi energi dan dampak jejak karbon memandu upaya untuk mengurangi emisi pada tingkat individu, rumah tangga, dan industri. Tantangan melibatkan kurangnya kesadaran, ketidakpastian kebijakan, dan hambatan finansial dalam menerapkan praktik ekonomi hijau. Kesadaran dan edukasi menjadi elemen kunci untuk mengatasi hambatan ini, menggerakkan perubahan perilaku dan membangun dukungan masyarakat untuk praktik berkelanjutan. Di tengah tantangan tersebut, peluang terbuka lebar dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi hijau. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan, inovasi dalam praktik produksi, dan penerapan solusi pintar menjadi elemen kunci untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan tersebut, ekonomi hijau bukan hanya menjadi keharusan moral tetapi juga peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti peran penting analisis jejak karbon, tetapi juga merinci kerangka kerja komprehensif menuju transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.
Abstract:Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance…
e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.