Abstract:Penelitian pengabdian masyarakat ini yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang daerah yang dimaksud dengan kas daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan…
rtujuan mewadahi seluruh pendapatan daerah dan untuk membiayai seluruh belanja daerah. Pemerintah daerah memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya menjadi alat yang paling penting dalam pembangunan daerah yang didapat dari pembiayaan pembangunan daerah yang dimasukkan pada laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menggambarkan perbandingkan antara anggaran dengan realisasinya apakah pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan dalam satu periode laporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat atau daerah kabupaten banyuwangi. Dalam metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah Community Based Research yang merupakan gagasan riset berbasis komunitas yang dapat melibatkan antara bendahara umum daerah dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten banyuwangi.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Abstract:Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan bahwa Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang…
ng biasanya diterapkan oleh Pemerintah adalah suatu proses pendaftaran tanah secara massal dan pertama kali, mencakup seluruh tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan atau setara, bertujuan untuk memberi jaminan ksepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah secara adil dan merata. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengilustrasikan kejadian aktual yang terjadi di lapang, berlandaskan teori Merilee S Grindle yang menyatakan bahwa isi dan konteks kebijakan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait PTSL. Meskipun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam hal kuantitas sumber daya manusia, implementasi PTSL berlangsung dengan baik, dengan beban kerja yang tinggi bagi pelaksana di lapangan
Abstract:Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Wajib pajak, baik pribadi maupun badan, sering melakukan upaya untuk mengelola jumlah pajak…
ak yang harus dibayarkan. Mereka melihat pajak sebagai biaya dan menggunakan strategi tax planning untuk menguranginya. Tujuan utama tax planning adalah meminimalkan pajak yang harus dibayar, sehingga mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat efisien dalam pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. Penelitian ini membahas tentang perencanaan Pajak yang diterapkan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore berdasarkan peraturan perpajakan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui
Abstract:Penambangan batubara yang dilakukan pada PT. Inti Bara Perdana dengan menggunakan metode Back Filling yaitu dengan menggunakan excavator dan articulated dump truck. Pada umumnya untuk menunjang suatu kelancaran penambangan…
an apalagi dalam kegiatan pengangkutan maka yang perlu harus diperhatikan adalah jalan tambang (mine road). Berdasarkan pengamatan di block 10 PT. Inti Bara Perdana sering terjadi beberapa kali antrian truck pada saat melintasi jalan tambang. Hal ini disebabkan karena kurang lebarnya jalan tambang dapat mengganggu proses pengangkutan batubara maupun overburden yang akan diangkut. Lebar jalan pada kondisi lurus di lapangan adalah 9,4 m, 10,2 m, 10,4 m, 7,6 m dan 8,1 m dan lebar jalan pada tikungan adalah 10,8 m, 13,5 m, 13,9 m dan 10,1 m. Superelevasi pada tikungan adalah 1,9%-4,1%, kemiringan (grade) max adalah 10%-15%. Saran yang dapat penulis berikan adalah cross slope seharusnya dibuat, apabila terjadi hujan air tidak tergenang pada badan jalan yang dapat teraliri dengan baik dan tidak banyak perembesan. Superelevasi hendaknya dibuat pada tikungan, agar articulated dump truck tidak tergelincir atau terguling. Perawatan yang dilakukan dapat berupa pemadatan jalan, penambahan lapisan tanah dasar, serta penyiraman pada saat jalan kering dan berdebu.
Abstract:Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 278,8 juta pada tahun 2023. Dengan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung, pola konsumsi sehari-hari juga mengalami…
lami peningkatan. Sebagai konsekuensinya, limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia setiap hari dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan efektif. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur pengelolaan limbah rumah tangga sebagai bagian dari sistem hukum negara. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek hukum lingkungan yang terkait dengan pengelolaan limbah rumah tangga dan langkah-langkah hukum yang akan diambil terhadap individu yang melanggar ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur.
Abstract:Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara…
ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Abstract:Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor…
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia
.
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Ekspor dalam perdagangan Internasional merupakan kegiatan menjual barang dan jasa yang di hasilkan dari dalam negeri kemudian di jual ke negara lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai ekspor suatu negara bisa menjadi…
enjadi naik dan turun ataupun fluktuatif berkepanjangan, diantaranya adalah Inflasi dan Kurs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh dari Inflasi dan Kurs terhadap Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 2000-2018 Penelitian ini menggunaan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik yang berjumlah 73 sampel. Dari hasil uji regresi linear berganda yaitu Uji t menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan Inflasi terhadap Nilai Ekspor Kopi dengan nilai t sig 0.000. Adanya pengaruh Kurs terhadap Nilai Ekspor Kopi dengan nilai t sig. 0.0205, dan Uji F menunjukkan bahwa variabel Inflasi dan Kurs Secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat dengan nilai F Prob. Sebesar 0.0000. Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa variabel Inflasi dan Kurs memberikan kontribusi sebesar 84% pada variabel Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat.