Abstract:PT. Samsung Electronics Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan menjadi subjek penerimaan pajak yang signifikan, oleh karena itu hharus tunduk pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sengketa…
ta pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak mungkin timbul karena berbagai alasan, maka analisis hukum yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pajak dan mengidentifikasi dampak dari adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dimana menganalisa hukum normatif dan mengkaji secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta mendiskripsikan hasil penelitian. Temuan utama mencakup ketidakpatuhan PT. Samsung Electronics Indonesia terhadap aturan pembayaran pajak serta dampak negatif dan positif atas putusan sengketa pajak. Hasil analisis ini menyatakan bahwa dilakukan sanksi penyegelan PT. Samsung Electronics Indonesia serta dijatuhkan sanksi administrasi denda dan bunga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang sengketa pajak, dan mengetahui dampak dari sebuah putusan sengketa pajak.
Abstract:Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak wajib pajak. Terdapat dua rumusan…
masalah yang diangkat, yaitu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta apa tujuan dan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kekhilafan wajib pajak dan tujuan serta implikasi dari kebijakan pengurangan sanksi administrasi dengan menggunkan metode penelitian yurdis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kekhilafan wajib pajak berdasarkan kriteria kesalahan administratif, kondisi di luar kendali, ketidaktahuan wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan di masa lalu. Tujuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Abstract:Permasalahan proses pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan yang seharusnya memakan waktu tujuh hari namun memakan waktu hingga satu bulan, serta kurangnya respon petugas dalam memberikan pemahaman edukasi…
asi tentang pelayanan menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Kualitas pemberian izin pendirian apotek dan toko obat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya menjadi subjek penelitian ini. Dalam eksplorasi ini pencipta menggunakan hipotesis Zeithaml dan Hardiansyah yang terdiri dari 5 aspek, yakni Unmistakable, Dependability, Responsiveness, Konfirmasi, dan Simpati. Pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi grafis subjektif dengan metode pengumpulan informasi melalui pertemuan, studi persepsi dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk teknik keabsahan data, dan wawancara dengan informan digunakan untuk metode pengumpulan data. Penulis mengambil kesimpulan, berdasarkan temuan di lapangan, bahwa kualitas pelayanan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya sudah sangat baik. Namun dari sisi kualitas pelayanan yang diukur dengan indikator nyata, masih terdapat permasalahan antara lain masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Masyarakat belum memahami bagaimana konsep dan sistem dapat berjalan dengan baik. Dari segi kualitas administrasi, masih belum adanya sosialisasi dari pemerintah terkait perizinan administrasi ke daerah yang bersangkutan. Indikator Daya Tanggap masih belum optimal karena masih terdapat kecerobohan waktu reaksi dalam proses administrasi permohonan perizinan yang saat ini tertuang dalam pedoman fungsional bantuan yang telah ditetapkan. Penyebab keterlambatan proses permohonan perizinan layanan harus kita perhatikan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitasnya dan memastikan kepatuhannya terhadap Standar Operasional Pelayanan.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Perizinan Apotek dan Toko Obat
Abstract:Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,…
lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.
Abstract:Tata usaha Bagian Umum Pemkab Banyuwangi merupakan bagian administrasi persuratan yang menangani persuratan di Pemkab Banyuwangi yang membutuhakn data yang cepat dan tepat. Dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar…
r di bagian umum ini masih menggunakan arsip berupa file gambar atau image yang mana kapasitas memory yang dibutuhkan bisa dibilang besar, untuk menaggulangi masalah itu maka digunakanlah metode OCR yang bertujuan untuk mengurangi kapasitas memory penyimpanan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan Studi pustaka, untuk perancangan sistem yang digunakan menggunakan perancangan atau pemodelam UML (Unified Modelling Langgueage) dimana metode ini merupakan metode standarisasi untuk mendokumentasikan atau membangun sistem perangkat lunak. Keungulan dari sistem ini adalah efesiensi dalam pencatatan dan pengelolaa surat. Dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang dibuat, diharapkan mempu menghasilkan data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
Abstract:Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar (SIPSM-SK) di Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi modern untuk mengelola proses administrasi surat secara efisien dan efektif. Sistem…
istem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat masuk dan surat keluar, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pencarian, hingga distribusi surat. Dengan menggunakan teknologi informasi, SIPSM-SK membantu meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan surat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SIPSM-SK, diharapkan Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola surat masuk dan surat keluar.
Abstract:Kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terutama selama musim kemarau. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebaran nilai atau jumlah hotspot pada Tahun 2013-2023…
di Kota Banjarmasin dan mengetahui persebaran hotspot terhadap tutupan lahan Tahun 2013-2023 di Kota Banjarmasin. Metode penelitian meliputi pengumpulan data hotspot yang diperoleh dari situs katalog titik panas LAPAN dan diolah menggunakan software ArcGIS. Data citra yang di gunakan adalah citra satelit MODIS, NOAA20, dan NSPP, serta peta tutupan lahan dan peta administrasi Kota Banjarmasin. Hasil analisis menunjukkan naik turunnya jumlah hotspot setiap tahunnya, dipengaruhi oleh faktor cuaca dan fenomena El-Nino. Daerah dengan risiko tinggi kebakaran terletak di kelurahan-kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagian besar kejadian kebakaran terjadi di area permukiman, diikuti oleh area persawahan dan pertanian lahan kering. Langkah mitigasi, edukasi, dan respons bencana perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak kebakaran di Kota Banjarmasin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana kebakaran di masa mendatang.
Abstract:Laporan ini secara rinci membahas bagaimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di PT. BPR Nur Semesta Indah Kantor Kas Balung memainkan peran kunci dalam memajukan usaha mikro. Melalui Program Pengalaman Lapangan, mahasiswa Prodi…
rodi Perbankan Syariah terlibat langsung dalam beragam kegiatan operasional BPR, mulai dari pendataan nasabah hingga proses pengajuan kredit. Proses pengajuan kredit melibatkan serangkaian tahapan, termasuk analisis kelayakan dan pencairan dana. Pentingnya modal kerja, baik dalam aspek kuantitatif maupun kualitatif, disoroti sebagai faktor krusial dalam menjalankan operasional perusahaan. Laporan juga mengulas secara mendalam proses administrasi kredit, persyaratan pengajuan kredit, jenis-jenis kredit yang tersedia, dan peran BPR dalam meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil menengah. Di bagian akhir, kesimpulan dan saran ditawarkan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang layanan perbankan serta manajemen modal kerja. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa pentingnya peran BPR dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.
Abstract:Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah salah satu instansi pemerintah yang menyalurkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pelayanan Pendidikan yang berupa perizinan mendirikan sekolah, perpanjangan izin operasional…
al sekolah terutama di bidang PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Perizinan yang dimaksud berupa Tindakan administrasi negara yang memperkenankan atau memberikan izin suatu Tindakan kepada pemohon atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang sebenarnya adalah suatu Tindakan terlarang, akan tetapi apabila yang dimaksud dilarang, maka harus dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan untuk tujuan memberi perlakuan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak pemohon izin. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso membutuhkan sebuah perangkat lunak yang khusus dalam melayani masyarakat untuk mengurus perizinan secara efisien.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di SMP Islam Al I’tishom. Selain itu peneliti juga akan menganalisis sejauh mana penerapan total quality manajemen dalam pengelolaan…
pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari kepala sekolah, personalia, guru, dan karyawan. Sedangkan data didapatkan dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap lokus penelitian. Data juga didapatkan dari wawancara kepada beberapa orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Islam Al I’tishom Karawang telah melaksanakan sebagian dari empat prinsip total quality manajemen berupa kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan berkala. Manajemen berbdasarkan fakta diwujudkan melalui administrasi pengelolaan SDM. Selain itu prinsip PDCA (Planing, Do, Check, Act) telah diterapkan di tempat penelitian. Planning berupa inventarisir dan penyusunan formasi menjelang awal tahun ajaran baru. Do dilaksanakan mulai dari iklan rekrutmen SDM, penerimaan lamaran, seleksi, dan penempatan. Check diterapkan melalui kegiatan pembinaan, pengontrolan, dan pelatihan SDM. Adapun Act diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberian reward bagi guru maupun karyawan serta peringatan bahkan pemutusan hubungan kerja bagi guru yang melanggar peraturan.