Abstract:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi saat ini mengelola arsip secara manual menggunakan Excel, yang berdampak pada lambatnya proses pencarian dan pelaporan arsip. Oleh karena itu, penelitian ini merancang…
erancang sistem informasi pengelolaan arsip berbasis web untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan pengawasan arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan arsip berbasis web yang dikembangkan mampu mempercepat pencarian arsip, mempermudah pelaporan, dan mengurangi kesalahan administrasi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan arsip pada instansi pemerintah dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengelola informasi kependudukan secara optimal.
Abstract:Perancangan sistem informasi presensi pegawai berbasis web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan pencatatan presensi manual dengan tulisan tangan…
angan pada buku presensi yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Sistem ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall, yang meliputi pengumpulan kebutuhan, analisis, dan desain sistem menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML). Dengan fitur-fitur seperti pencatatan kehadiran, pengajuan izin, dan pembuatan laporan, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi data kehadiran pegawai. Selain itu, implementasi sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memudahkan pengelolaan data, dan menjaga keamanan informasi dengan pembagian hak akses antara pegawai dan admin. Diharapkan, sistem informasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai, serta memperkuat pengelolaan administrasi di instansi tersebut.
Abstract:Perkembangan teknologi yang pesat mendorong masyarakat untuk beradaptasi dalam aktivitas sehari-hari dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan efektif. Salah satu inovasi di bidang administrasi adalah Sistem Informasi Administrasi…
inistrasi Kependudukan (SIAK), yang memungkinkan pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat, melalui Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, meluncurkan identitas kependudukan digital sebagai bentuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi di ponsel. Meskipun aplikasi ini memudahkan masyarakat, beberapa pengguna masih menghadapi kendala, terutama terkait keamanan data. Sebagai solusi keamanan, teknologi pengenalan wajah berbasis machine learning menjadi opsi potensial dalam memastikan identitas digital yang lebih aman. Teknik seperti Convolutional Neural Networks (CNN) terbukti efektif dalam mengenali fitur wajah, memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi individu dengan akurasi tinggi, terutama dalam konteks keamanan. Namun teknologi ini menghadapi tantangan, seperti variasi pose, pencahayaan, dan ekspresi wajah, yang mempengaruhi kinerja sistem pengenalan wajah. Studi ini mengkaji pentingnya evaluasi model pembelajaran mesin, seperti akurasi dan recall, untuk memastikan efektivitas sistem dalam mendeteksi dan mencegah akses yang tidak sah. Dalam masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan layanan optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Optimalisasi informasi teknologi diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, memperkuat peran aparat
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis website di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyuwangi, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi…
ansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan akses real-time oleh pengguna, yaitu admin, pejabat pengadaan, dan penyedia. Sistem ini dibangun dengan pendekatan analisis kebutuhan, desain sistem, serta pengujian prototipe untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keakuratan informasi yang disajikan. Dengan implementasi SIRUP, diharapkan proses pengadaan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lebih cepat, minim kesalahan administrasi, serta mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Abstract:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi memainkan peran penting dalam administrasi kependudukan, khususnya dalam pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk meningkatkan…
kan efisiensi proses pendaftaran, dirancang sebuah sistem berbasis Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendaftaran KTP dan KIA dengan menggunakan Aplikasi SIAK. Metode penelitian yang digunakan adalah Waterfall, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akurasi data kependudukan.
Abstract:Artikel ini membahas prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air bersih. Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah…
h dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip legalitas menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih. Prinsip proporsionalitas juga menjadi kunci, di mana tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga kualitas dan kuantitas air bersih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah penyusunan jadwal kegiatan belajar mengajar yang dihadapi oleh Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ibrahimy, Secang Kalipuro Banyuwangi. Sebelumnya, proses penyusunan jadwal dilakukan…
an secara manual menggunakan Microsoft Excel, yang rawan konflik seperti penjadwalan guru di waktu yang bersamaan di kelas yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem informasi penjadwalan berbasis web, yang dirancang menggunakan model Waterfall. Sistem ini memungkinkan akses real-time bagi guru, siswa, dan administrasi untuk mengelola dan memantau jadwal dengan lebih efisien dan fleksibel. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meminimalisir konflik jadwal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu, ruang, dan sumber daya di MTS Ibrahimy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berhasil dibuat dan dapat memudahkan proses pembuatan jadwal di lingkungan sekolah.
Abstract:Transformasi digital dalam praktik kenotariatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji manfaat, tantangan, dan langkah-langkah…
kah untuk meningkatkan penerapan sertifikat tanah elektronik dalam praktik kenotariatan. Manfaat utama dari sertifikat tanah elektronik meliputi peningkatan efisiensi dalam penerbitan dan pengelolaan dokumen, pengurangan risiko pemalsuan dan duplikasi, serta peningkatan keamanan dokumen. Namun, tantangan signifikan seperti kerentanan terhadap serangan siber dan kebocoran data, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan petugas dalam hal keamanan siber masih harus diatasi. Penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk penguatan protokol keamanan siber, pendidikan dan pelatihan bagi petugas, serta investasi dalam infrastruktur teknologi. Dengan implementasi yang tepat, sertifikat tanah elektronik dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital di bidang kenotariatan dan administrasi pertanahan di Indonesia.
Abstract:Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas…
as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan…
erapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.