Abstract:Abstract: To increase the Electronic-Based Government System (SPBE) maturity level and comply with Presidential Regulation no. 95 of 2018, the Sukabumi Regency Government needs to standardize the SPBE design to be implemented…
ented appropriately integrated with utilizing technological advances optimally. One of the frameworks used to design the SPBE architecture is using the Enterprise Architecture (EA). EA aims to meet the gap between the needs of stakeholders and the availability of government administration services. The journal's focus on the design of this SPBE EA is on the SPBE Service Domain in the Electronic-Based Government Administration Service. The design is carried out using a combination of references to the SPBE Presidential Regulation and the National SPBE Master Plan Attachment and one of the main components of the EA framework, namely TOGAF ADM. This design produces an output in the form of an Electronic-Based Government Administration Service Catalog. It is expected to be used as a reference in developing technology in the Regency Government Sukabumi both from practical contributions and academic contributions.
Keywords: Enterprise Architecture; Service Architecture; SPBE; TOGAF ADM
Abstrak: Dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan mematuhi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan standarisasi terhadap perancangan SPBE agar dapat terimplementasi dan terintegrasi dengan baik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Salah satu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk merancang Arsitektur SPBE yaitu menggunakan Enterprise Architecture (EA). EA bertujuan untuk memenuhi kesenjangan antara kebutuhan pemangku kepentingan dengan ketersediaan layanan administrasi pemerintahan. Fokus jurnal pada perancangan EA SPBE ini yaitu pada Domain Layanan SPBE di bagian Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perancangan yang dilakukan memanfaatkan kombinasi antara referensi pada Perpres SPBE dan Lampiran Rencana Induk SPBE Nasional serta salah satu komponen utama framework EA yaitu TOGAF ADM. Perancangan ini menghasilkan keluaran berupa Katalog Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengembangan teknologi di Pemkab. Sukabumi baik dari kontribusi praktis maupun kontribusi akademik.
Kata kunci: Arsitektur Layanan; Enterprise Architecture; SPBE; TOGAF ADM
Abstract:Abstract: This research aims to analyze IT governance related to academic services at Muria Kudus University, which is responsibility of Information System Center division. Analysis did by measuring maturity level of IT…
governance using COBIT 2019 framework to know about current maturity and expected maturity, also analyze the gap. It purposes to increase IT governance and forming recommendations that organization can do in the future. The results show that the average of current maturity level of 11 processes domain is 3,37 on level 3 (defined). It represents enterprisewide standards provide guidance across the enterprise to reach it goals. The result of gap analysis obtained the average of gap values is 1,63 and represents Information System Center MKU needs to do IT governance and management evaluations that aims to reach enterprise goals or expected maturity level. We give some recommendations into it.
Keywords: COBIT 2019; gap analysis; IT governance; maturity level
Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dalam menganalisis tata kelola TI terkait layanan akademik yang ada di Universitas Muria Kudus (UMK), dimana aktivitas ini menjadi tanggung jawab divisi Pusat Sistem Informasi (PSI). Analisis dilakukan melalui pengukuran menjadikan tingkat kematangan (maturity level) pengelolaan TI dengan standar COBIT 2019 guna mengetahui kondisi tata Kelola TI saat ini diharapkan serta menganalisis kesenjangan (gap) yang terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola TI serta merumuskan rekomendasi yang bisa dilakukan selanjutnya oleh Pusat Sistem Informasi UMK di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa rata-rata tingkat kematangan 11 domain proses yang dianalisis adalah sebesar 3,37 dan berada pada level 3 (ditetapkan). Hal tersebut merepresentasikan, bahwa organisasi telah memiliki standar proses yang berlaku diseluruh lingkup organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Sedangkan dari hasil analisis kesenjangan (gap) diperoleh rata-rata nilai kesenjangan sebesar 1,63 yang merepresentasikan, bahwa Pusat Sistem Informasi UMK perlu melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola dan manajemen TI guna mencapai tujuan organisasi atau tingkat kematangan yang diharapkan. Terhadap hal tersebut diberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan organisasi.
Kata kunci: analisis kesenjangan; COBIT 2019; tata kelola TI; tingkat kematangan
Abstract:Abstract: The role of information technology in transportation increases, namely in enjoying transportation services. One way to provide the best service for a transportation company to customers is to provide a bus booking…
ing application service. One of the companies that offer service applications is a bus transportation application located in Yogyakarta. Because the application system is considered necessary, stakeholders need IT risk management for the bus booking application. The purpose of this research is to analyze the risk management of the bus transportation application. In measuring IT risk management, the author uses the Control Objective for information and Related Technology (COBIT) 4.1 domain Plan and Organize (PO) framework, especially PO9 (Assess and Manage IT risk). The analysis results show that if the bus transportation application is at level 2 in maturity level. It means that the company knows that there are problems that need resolving. Standard risk management in bus transportation applications tends to provide failed access in the progress of its service. The problem is solving individually and not yet at the integrated completion stage. In general, the application management approach needs to improve better management in the field of information technology.
Keywords: COBIT; plan and organize; risk management
Abstrak: Peran teknologi informasi dalam meningkatnya angkutan yaitu dalam menikmati layanan angkutan. Salah satu cara untuk memberikan layanan terbaik bagi perusahaan angkutan kepada pelanggan adalah dengan menyediakan layanan aplikasi pemesanan bus. Salah satu perusahaan yang menawarkan aplikasi jasa adalah aplikasi angkutan bus yang berlokasi di Yogyakarta. Karena sistem aplikasi dirasa perlu, maka stakeholders membutuhkan manajemen risiko TI untuk aplikasi pemesanan bus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis manajemen risiko pada aplikasi angkutan bus. Dalam mengukur manajemen risiko TI, penulis menggunakan framework Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 4.1 domain Plan and Organize (PO), khususnya PO9 (Assessment and Manage IT risk). Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan angkutan bus berada pada level 2 pada tingkat kematangan. Artinya perusahaan mengetahui bahwa ada masalah yang perlu diselesaikan. Manajemen resiko standar dalam aplikasi transportasi bus cenderung memberikan akses yang gagal dalam kemajuan layanannya. Masalahnya diselesaikan secara individu dan belum pada tahap penyelesaian terintegrasi. Secara umum, pendekatan manajemen aplikasi perlu meningkatkan manajemen yang lebih baik di bidang teknologi informasi.
Kata kunci: COBIT; plan and organize; risk management
Abstract:Abstract: Higher education is an institution engaged in services that provides services to internal and external consumers consisting of students, stakeholders and alumni both academically and non academically. The services…
ces provided determine the satisfaction of consumers. Higher education values are manifested in the form of accreditation. The value of accreditation is expected to be in accordance with the quality culture that runs in universities. To ensure customer satisfaction, universities must always evaluate the service policies provided based on established university standards. Evaluation is done by conducting an internal university quality audit. In the future, this activity will be routinely carried out to ensure that activities in higher education are in accordance with the standards set as a process for implementing a higher education quality culture. This is expected to be able to encourage the superior value of higher education accreditation by conducting analysis, costs and providing advice to support decisions by the highest leadership. The application of this framework analysis uses the Actor Network Theory approach to see the relationship between actors in the application of information technology so that the resulting information system is acceptable and in accordance with existing business processes at universal universities. The results of this study are a framework for making information systems based on the results of web-based ANT analysis.
Keywords: actor network theory; audit; iaps 4.0; it framework; internal quality of PT
Abstrak: Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang jasa yang memberikan pelayanan kepada para konsumen internal dan eksternal yang terdiri dari mahasiswa, stakeholder dan alumni baik secara akademik dan non akademik. Pelayanan yang diberkan menentukan kepuasan para kosumen. Nilai perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk akreditasi. Nilai akreditasi diharapkan sesuai dengan budaya mutu yang berjalan didalam pergurua tinggi. Untuk menjamin kepuasan konsumen maka, perguruan tinggi harus selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pelayanan yang diberikan berdasarkan standar perguruan tinggi yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi. Kegiatan ini kedepannya secara rutin dilakukan untuk memastikan aktivitas didalam perguruan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan sebagai proses untuk menerapkan budaya mutu perguruan tinggi. Hal ini diharapkan mampu mendorong nilai unggul akreditasi perguruan tinggi dengan melakukan analisis, penilaian dan pemberian saran sebagai pendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan tertinggi. Penerapan analisis kerangka kerja ini menggunakan pendekatan Actor Network Theory untuk melihat hubungan antara actor dalam penerapan teknologi informasi sehingga system informasi yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan bisnis proses yang ada pada universitas universal. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kerangka pikir untuk pembuatan system informasi berdasarkan hasil analisis ANT berbasis web.
Kata kunci: actor network theory; audit; iaps 4.0; kerangka kerja ti; mutu internal PT
Abstract:Abstract: The background of this research is that some of the risks of using technology that are classified as dangerous are often ignored by users of the monitoring system for learning activities at private universities…
so that there are several obstacles such as not being able to open the system because the system is hacked by irresponsible parties, the computer network used is often disrupted so that hampers the operational process, and the level of computer security is still relatively weak. This study aims to measure the likelihood of threats and risk impacts on the teaching and learning activity monitoring system and to provide recommendations for risk control of security problems that could become a threat that causes losses to universities. The framework used as a tool to measure the level of threat and risk impact is to use the NIST Special Publication 800-30r-1 framework. The framework of the NIST Special Publication 800-30r-1 has nine phases in carrying out risk assessments, namely introduction of system characteristics, recognition of threats, recognition of vulnerabilities, analysis of handling systems, determining likelihood, determining impact, risk determination, recommending control and determination of results. There are six risk assessment systems for monitoring learning activities at private universities, two of which are high so they are classified as very dangerous and the rest are moderate. The results of this study are used as a reference in making risk control standard documents as a form of improving the quality of a private university.
Keywords: Monitoring System; NIST Spesial Publication 800-30r1; Risk Assessment.
Abstrak: Latarbelakang penelitian ini adalah resiko penggunaan teknologi yang tergolong berbahaya sering tidak dihiraukan oleh pengguna sistem monitoring kegiatan belajar pada perguruan tinggi swasta sehingga terjadi beberapa kendala seperti tidak bisa membuka sistem karena sistem diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, jaringan komputer yang digunakan sering terganggu sehingga menghambat proses operasional, serta tingkat keamanan komputer yang masih tergolong lemah. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengukur seberapa besar kemungkinan terjadi ancaman dan dampak resiko terhadap sistem monitoring kegiatan belajar mengajar serta memberikan rekomendasi pengendalian resiko dari permasalahan keamanan yang bisa menjadi suatu ancaman yang menimbulkan kerugian pada perguruan tinggi. Framework yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ancaman dan dampak resiko adalah menggunakan kerangka kerja NIST Special Publication 800-30r-1. Kerangka kerja NIST Special Publication 800-30r-1 ini mempunyai sembilan fase dalam melakukan penilaian resiko yaitu pengenalan karakteristik sistem, pengenalan ancaman, pengenalan kerentanan, analisis penanganan sistem, menentukan kemungkinan terjadi (likelihood), menentukan dampak (impact), risk determination, merekomendasikan pengendalian dan penetapan hasil. Penilaian resiko sistem monitoring kegiatan belajar pada perguruan tinggi swasta ada enam resiko yang dua diantaranya termasuk tinggi sehingga digolongkan sangat berbahaya dan selebihnya termasuk sedang. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dokumen standar pengendalian resiko sebagai bentuk peningkatan mutu suatu perguruan tinggi swasta.
Kata kunci: NIST Spesial Publication 800-30r; Penilaian Resiko; Sistem Monitoring
Abstract:This study analyzes the implementation of the waiting list policy in the administration of the Hajj pilgrimage at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Central Maluku Regency. A descriptive qualitative approach…
ach was used to examine how the policy is translated into public service practices, particularly in a local context where the waiting period has reached approximately 18 years, with about 2,500 prospective pilgrims and an annual quota of 135 people. Data were obtained through interviews, observation, and document review involving officials responsible for Hajj and Umrah services and relevant community informants. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that policy implementation is supported by four interrelated factors: bureaucratic structure, resources, communication, and the disposition of implementing officers. A clear organizational structure and standard operating procedures facilitate coordination and accountability. Competent human resources, adequate facilities, and the use of Siskohat strengthen service accuracy and transparency. Multi-channel communication helps reduce misunderstanding, while professional and empathetic officer attitudes build public trust. The novelty of this study lies in its local-level analysis of Hajj waiting list implementation in an archipelagic regency. The study implies that transparent, responsive, and humanistic public services are essential for maintaining fairness and legitimacy in long-term Hajj queue management.
Abstract:The rights of justice collaborators (JCs) to obtain sentence reductions in murder cases remain inconsistently applied within Indonesia’s criminal justice system. This research addresses three core issues: the normative legal…
legal basis for JC rights, the consistency of judicial decisions in granting those rights, and the necessity for legal reform. Using a normative juridical approach supported by document analysis and expert interviews, the study examines Law No. 31/2014, SEMA No. 4/2011, and recent judicial decisions, including the high-profile cases of Richard Eliezer and Abdul Khoir. Findings reveal that while legal provisions exist, the absence of detailed indicators, formal mechanisms for status determination, and binding multi-institutional coordination leads to implementation gaps. Judicial discretion remains unchecked, resulting in unequal treatment of justice collaborators with similar contributions. The study concludes that a lex specialis law is urgently needed to standardize definitions, evaluation mechanisms, and inter-agency protection schemes. Recommendations include harmonization of technical norms, incorporation of JC recognition in verdicts, and alignment with UNCAC and UNTOC standards. This would strengthen legal certainty, uphold the principle of nulla poena sine lege, and enhance the effectiveness of the criminal justice system in addressing serious crimes through systemic cooperation.
Abstract:Justice collaborators, or "crown witnesses," have become essential in modern criminal justice systems, particularly in dismantling organized crime and uncovering complex murder cases. This study explores the legal protections…
tions afforded to justice collaborators in Indonesia through a doctrinal analysis of the Supreme Court Decision No. 1704 K/PID.SUS/2022, commonly known as the Richard Eliezer verdict. The objective is to critically examine the adequacy and application of legal safeguards provided to individuals who cooperate with law enforcement while implicated in serious crimes. Employing normative legal research methods and a statutory and case approach, the paper reveals discrepancies in the implementation of protections for justice collaborators. While the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK) offers procedural protections, this analysis identifies significant gaps in enforcement, judicial interpretation, and institutional coordination. The findings underscore a need for stronger legislative frameworks and consistent judicial standards to uphold the rights and safety of justice collaborators. The implications extend to criminal law reform and the balancing of retributive justice with restorative mechanisms. This study contributes to the legal discourse on human rights protections in criminal procedure, particularly concerning vulnerable individuals assisting the justice system under duress or threat.
Abstract:Freight forwarding agreements in Indonesia frequently contain exoneration clauses that exempt logistics providers from liability for loss or damage, raising serious concerns regarding consumer protection. While such clauses…
ses are designed to manage contractual risk, they often conflict with the principles enshrined in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), particularly those ensuring fairness, good faith, and legal accountability. This study investigates the legality and ethical implications of exoneration clauses within standard-form freight forwarding contracts used by companies such as JNE, TIKI, and SiCepat. Employing a doctrinal legal research methodology, the study integrates statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze primary legislation, judicial decisions, and relevant legal doctrines. It critically evaluates the use of these clauses in light of consumer rights, contract theory, and the economic impact on service quality. Findings reveal that exoneration clauses not only contravene the UUPK but also create systemic contractual imbalances due to the lack of negotiation opportunities and transparency. The study proposes a normative legal framework for reform, including clause classification, interactive consent mechanisms, and regulatory enforcement to ensure contractual fairness. This research contributes to both legal scholarship and policy development by highlighting the urgent need for doctrinal clarity and regulatory oversight in Indonesia's logistics sector.
Abstract:This study analyzes the judicial reasoning behind Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 199/Pid.Sus/2023/PN Sda, a landmark decision involving corporate criminal liability for environmental violations in Indonesia. The…
case centers on PT Surya Prima Semesta’s illegal disposal of hazardous waste (fly ash and bottom ash) without an environmental permit, resulting in the prosecution of its corporate director. Employing a normative juridical method, the research examines the court’s application of doctrines such as strict liability and identification theory within the framework of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The findings show that the court adopted a formalistic, text-based legal reasoning model, treating permit violations as inherently punishable acts regardless of actual environmental harm. While the decision reinforces regulatory compliance and affirms corporate culpability, it lacks engagement with broader organizational responsibility and foundational environmental law principles like the precautionary principle and sustainability. This study argues for a more integrated doctrinal approach one that balances rule-based logic with value-oriented reasoning to enhance legal consistency, advance environmental justice, and align Indonesia’s corporate accountability framework with international standards.