Search Articles & Publications

Showing 602 articles found for "Bijak"

Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Pemerintah Kelurahan Pada Studi Kasus Tugu Utara

Rini Azzahrawaani, Putri Amalia, Azzahra Cahya Pramesti Putri, Rizki Rosulan Illahi, Krisyanto Krisyanto
Abstract: Menganalisis persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 110 responden menggunakan metode… e stratified random sampling. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, pelibatan masyarakat, dan distribusi manfaat menjadi faktor penting keberhasilan program. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sosialisasi yang tidak merata masih menjadi hambatan. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan sosialisasi melalui media komunikasi yang beragam, peningkatan transparansi alokasi anggaran, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan implementasi program. Selain itu, implementasi e-government disarankan untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan kinerja program. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun program pemerintah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya perbaikan dalam aspek transparansi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan lebih efektif dan inklusif.

Analisis Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Sekolah Dan Masyarakat (Studi Kasus Sekolah Kharisma Makassar)

Nasiratunnisaa Mallappiang, Arnita Soevian
Abstract: Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau difabel untuk bersekolah di sekolah umum dan bergabung dengan peserta didik lainnya. Penelitian ini menggunakan… pendekatan kualitatif dengan fokus pada dampak kebijakan pendidikan inklusi terhadap peserta didik, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya di Sekolah Kharisma Makassar. Informan dalam penelitian ini meliputi ketua yayasan, kepala sekolah TK, kepala SD, orang tua peserta didik, pengajar, dan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak positif kebijakan pendidikan inklusi, yaitu: (1) peningkatan kecerdasan peserta didik berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kemampuan adaptasi dan interaksi dengan siswa reguler; (3) perkembangan minat dan bakat peserta didik; dan (4) peningkatan kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Kelebihan penerapan kebijakan inklusi di Sekolah Kharisma meliputi: (1) meningkatnya sikap toleransi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kepercayaan diri siswa berkebutuhan khusus; (3) peningkatan kemandirian mereka; (4) memfasilitasi hubungan sosial antara siswa berkebutuhan khusus dengan orang lain; dan (5) memperkaya wawasan pendidik tentang keberagaman. Terdapat beberapa kekurangan, seperti: (1) keterbatasan sumber daya manusia; (2) keterbatasan anggaran yang menghambat implementasi penuh pendidikan inklusi; (3) kurangnya fasilitas dan prasarana yang memadai; dan (4) rendahnya partisipasi warga sekolah dalam mendukung kebijakan ini.

Peran Manajemen SDM Dalam Membangun Kepemimpinan Yang Inklusif Dan Beragam

Faizal Faizal
Abstract: Penelitian  membahas peran manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam membangun kepemimpinan yang inklusif dan beragam di organisasi modern. Di era globalisasi yang semakin kompleks, keberagaman dan inklusi menjadi aspek… penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari studi pustaka yang mencakup berbagai literatur terkait manajemen SDM, kepemimpinan inklusif, dan keberagaman di tempat kerja.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen SDM berperan sebagai agen perubahan yang strategis dalam menciptakan kebijakan dan praktik yang mendukung keberagaman. Rekrutmen dan seleksi berbasis keberagaman, pelatihan pemimpin inklusif, serta kolaborasi antara manajemen dan karyawan terbukti menjadi faktor kunci dalam mengatasi tantangan seperti bias yang tersembunyi dan kesenjangan implementasi. Selain itu, pentingnya komunikasi yang terbuka dan saluran umpan balik yang efektif diakui sebagai elemen vital dalam membangun budaya organisasi yang inklusif. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa manajemen SDM harus proaktif dalam merumuskan strategi keberagaman dan inklusi yang komprehensif. Rekomendasi untuk praktik SDM meliputi pengembangan kebijakan yang jelas, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi berkala terhadap praktik yang ada. Dengan demikian, organisasi dapat membangun kepemimpinan yang inklusif, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis serta inovatif.

Kebijakan Pemimpin Kota Surabaya Terhadap Penanggulangan Bencana

Muhamad Irfan Nurdianssyah, Dewi Nurwati
Abstract: Kota Surabaya menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, sehingga kebijakan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan peran aktif pemimpin daerah. Penelitian ini mengeksplorasi peran Wali… i Kota dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya dalam mendukung penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh kedua pemangku kepentingan, menggunakan data sekunder dari peraturan daerah yang relevan. Kepemimpinan Wali Kota dinilai berdasarkan sembilan aspek: Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pembentukan BPBD, Forum PRB, penyebaran informasi kebencanaan, Rencana Penanggulangan Bencana, Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, alokasi anggaran, RPJMD, dan dukungan lainnya untuk BPBD. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD dinilai berdasarkan enam aspek: pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan logistik, penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pemulihan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Surabaya telah melaksanakan 8 dari 9 aspek penting penanggulangan bencana, mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD juga efektif dalam menjalankan enam aspek utama. Kebijakan dan inisiatif Wali Kota Eri Cahyadi dan Kepala BPBD Agus Hebi Djuniantoro menunjukkan kesiapan dan kapasitas Surabaya dalam mengelola risiko bencana secara komprehensif sangat mendukung penanggulangan bencana di Kota Surabaya.

Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Tengku Khairina
Abstract: Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas Ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi… spirasi masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. atau dokumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran dan fungsi pemerintah sangat krusial dalam mengatur dan mengembangkan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam aktivitas Individu memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. dilakukan oleh individu. Cakupan Pemerintah memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem ekonomi yang bersifat sosialis, tetapi memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sifat kapitalistik. Beberapa fungsi utama negara dalam Islam mencakup menjamin keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, mengelola ekonomi dan keuangan, serta memberikan pelayanan publik.

Analisis Transformasi Relasi Kerja Masyarakat Industrial Dan Digital

Novie Panda Citra
Abstract: Evolusi industri 4.0 saat ini dapat dilihat secara jelas seperti apa perkembangan teknologi berkembang masif dan tidak dapat dibendung serta terjadinya persaingan dalam berinovasi untuk memenangkan industri yang semakin… ketat. Transformasi relasi kerja masyarakat industrial dan digital tidak saja menciptakan pola dan cara kerja baru dalam  pasar industri namun juga berpengaruh pada pemegang kebijakan dan pemegang kekuasaan yang dapat berubah sejalan perkembangan aset dan modal yang bergerak dengan cepat dalam masyarakat digit. Adanya relasi kerja masyarakat industrial dan digital bertujuan untuk membangun hubungan yang sinergis di dalam persoalan permasalahan ketenagakerjaan serta agar dapat mengembangkan bisnis dan inovasi agar setara bahkan melebihi secara global di era industri 4.0. Transformasi relasi kerja masyarakat industrial dan digital inipun telah membawa banyak perubahan seiring semakin canggihnya kemajuan teknologi, dengan adanya berbagai jenis platform digital di Indonesia memberikan banyak manfaat dalam mencapai efisiensi waktu dan cara kerja, efektifitas biaya produksi, produktivitas kinerja, inovasi produk dan layanan, kolaborasi dengan stakeholder, walaupun diaspek lain tidak dapat dipungkiri ada berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu transformasi relasi kerja masyarakat industrial dan digital ini harus dijadikan sebagai solusi strategis dalam pertumbuhan teknologi dan tenaga kerja, ekonomi baru serta pelaku usaha dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih mapan dan layak bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang fenomena atau kejadian.

Kuasa Survey Dalam Politik Elektoral Indonesia: Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Partai Golkar Di Riau

Ansor, Muhammad
Abstract: Artikel ini membahas survey perilaku pemilih dalam politik elektoral Indonesia kontemporer. Tulisan berfokus pada dinamika diinternal Partai Golkar terkait pemberlakuan mekanisme survey opini publik dalam rekrutmen calon… kepala daerah berdasarkan studi kasus di tiga kabupaten/kota di Riau, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu. Tulisan saya menganalisa respon elite dan kader partai di daerah terhadap kebijakan baru tersebut serta dinamika konflik yang ditimbulkannya. Selain itu, tulisan juga menganalisa faktor yang menyebabkan kemenangan dan kekalahan calon yang diusung Partai Golkar di Dumai, dan faktor kemenangan calon di Indragiri Hulu.  Sumber data berasal dari kombinasi data yang diperoleh melalui teknik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pimpinan pusat Partai Golkar menerapkan survey sebagai pertimbangan dalam rekrutmen calon kepala daerah, secara institusional diterima dan dipahami pimpinan partai di Riau. Namun, kader di daerah yang memandang survey kurang menguntungkan bagi penerapan strategi pemenangan partai di daerah, ataupun menghambat kesempatan kader mencalonkan diri dengan menggunakan perahu Partai Golkar; sehingga merespon kebijakan tersebut secara kritis. Mekanisme rekrutmen terbuka yang memberi kesempatan setara antara kader internal partai dan calon dari luar partai dinilai kurang menghargai kontribusi kader internal di daerah yang selama ini sudah bekerja keras untuk membesarkan partai. 

Perbandingan Nilai Impor Non-Migas Terhadap Komoditas Rempah-Rempah Bulan Januari 2024 Dan Februari 2024

Nur shofia, Nuraisah Aprilliawati, Mahda Khoirunnisa, Fannia Nur Putriadi, Ressy Giana Putria, Reka Ramadhan
Abstract: Produk non-migas mencakup semua barang dan komoditas selain minyak dan gas, seperti pertanian, manufaktur, dan industri lainnya, Penelitian ini menganalisis perbandingan nilai impor non-migas terhadap komoditas rempah-rempah… mpah antara bulan Januari 2024 dan Februari 2024. Rempah-rempah, yang termasuk dalam kategori produk non-migas, memiliki peran penting dalam perdagangan internasional dan perekonomian Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari badan statistik resmi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam nilai impor komoditas rempah-rempah antara kedua bulan tersebut, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan perdagangan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemerintah dan pelaku industri dalam mengoptimalkan strategi perdagangan dan meningkatkan kontribusi sektor rempah-rempah terhadap perekonomian nasional.

Analisis Kebijakan Keamanan Sistem Informasi Untuk Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi Karyawan Di Perusahaan XYZ

Jayadi, Tori Sutisna, Zamjam Ginanjar
Abstract: Pertukaran data antar komputer secara global memungkinkan komunikasi yang melibatkan informasi berupa gambar dan video. Informasi yang memiliki nilai tinggi memerlukan standar keamanan untuk menjaganya. Tujuan utama keamanan… anan komputer adalah melindungi informasi tersebut, yang sekaligus meningkatkan privasi. Perlindungan privasi karyawan dalam sebuah perusahaan menjadi hal penting dalam implementasi sistem informasi. Kebijakan keamanan sistem informasi mencakup pemeliharaan sistem, manajemen risiko, pengaturan hak akses dan manajemen sumber daya manusia, keamanan aset informasi, dan kebijakan server. Kebijakan ini tidak hanya melindungi informasi perusahaan, tetapi juga menjaga kerahasiaan karyawan.

Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementerian Perhubungan Tahun 2021

Amalia Aldira Arifin, Desmon Baginda Silaen, Devi Damayanti, Dodi Ikin Saputra
Abstract: Analisis atas penganggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana publik sektor transportasi. Perbedaan signifikan antara… estimasi dan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak mengindikasikan perlunya peninjauan ulang proses perencanaan pendapatan untuk akurasi estimasi dan efektivitas pengelolaan. Ketidaksesuaian anggaran belanja dan realisasinya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Pengalokasian dana bantuan sosial yang tidak terealisasi menunjukkan kebutuhan peninjauan kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan. Analisis ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan responsif dalam pengelolaan anggaran sektor transportasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.