Abstract:Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung pembangunan kapasitas di tingkat kota. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar di…
Jawa Barat, terus berupaya mengimplementasikan berbagai inisiatif berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta keterlibatan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola TI dalam mendukung pembangunan kapasitas di Kota Bekasi dengan menyoroti aspek kebijakan, infrastruktur, literasi digital masyarakat, keterlibatan perangkat lokal seperti RT/RW, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, survei kebutuhan, dan observasi terhadap program TI, termasuk analisis peran smart city dalam mendukung tata kelola berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti implementasi aplikasi e-government dan peningkatan partisipasi perangkat RT/RW dalam pelayanan publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, dan kurangnya kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur TI, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi aparat pemerintahan dan perangkat RT/RW, serta perluasan kerja sama lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital dan pembangunan kapasitas secara berkelanjutan.
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA), leverage…
age diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER), likuiditas dihitung melalui Current Ratio (CR), dan ukuran perusahaan berdasarkan skala total aset. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diukur menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR). Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder, seperti laporan tahunan perusahaan dan dokumen sekuritas. Sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menghasilkan 110 data sampel yang diperoleh dari 22 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2021. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) dan leverage (DER) berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas (CR) dan ukuran perusahaan (Size) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.
Abstract:Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir,…
khir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak disiplin kerja, motivasi kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Perusahaan Umum Pasar Kota Medan. Kinerja karyawan yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan…
atkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Disiplin yang efektif, motivasi kerja yang kuat, dan kepemimpinan yang tangguh dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja yang unggul. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan di samping survei. Untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel terhadap kinerja karyawan, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan, disiplin kerja, dan motivasi kerja masing-masing memiliki dampak parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi harus meningkatkan kemampuan kepemimpinan melalui program yang membina dan menunjukkan kinerja karyawan. Penelitian ini juga menyarankan perusahaan untuk berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, menerapkan inisiatif untuk meningkatkan motivasi karyawan, dan menetapkan kebijakan disiplin kerja yang konsisten untuk meningkatkan kinerja karyawan.
Abstract:Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan kebijakan strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Fase 1000…
HPK merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dari perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, tafsir Al-Qur'an, dan literatur tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut selaras dengan konsep perlindungan dan kesejahteraan anak dalam Hukum Islam, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan hingga usia dini. Selain itu, analisis berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa kesejahteraan ibu dan anak dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan mikro, meso, ekso, dan makro. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi undang-undang melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ibu dan anak pada fase kritis tersebut.
Abstract:Penelitian ini menganalisis kesenjangan realisasi anggaran pendapatan daerah (APD) di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten pada tahun 2023. DKI Jakarta menunjukkan tingkat realisasi APD yang lebih tinggi dibandingkan…
Banten, yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang lebih beragam. Sebaliknya, Banten mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena terbatasnya infrastruktur ekonomi dan kapasitas administrasi. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, basis ekonomi, dan dinamika sosial-ekonomi lokal berperan penting dalam perbedaan kinerja anggaran antara kedua provinsi. Penelitian ini menyarankan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, peningkatan efisiensi PAD, serta pemanfaatan dana perimbangan untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.