Search Articles & Publications

Showing 2599 articles found for "Sebagai"

Teori Kebijakan Moneter

Isni Wati, Mala Putri Rahayu, Malik Efendy
Abstract: Kebijakan moneter merupakan strategi atau Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan otoritas moneter (Bank Indonesia) sebagai upaya menstabilkan terjadinya inflasi. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian dengan mengautur… gautur jumlah uang yang beredar, mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, menjaga stabilitas nilai mata uang, menstabilkan harga barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, strategi dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat mendukung bank sentral atau otoritas moneter dalam meraih tujuan mereka. Selain itu, mekanisme ini juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi nyata dan harga melalui proses transmisi yang berlangsung.

Peran Gambar Sebagai Media Pembelajaran Efektif Di SMP Negeri 2 Petir

Puput Nur Kholifah, Nazwa Putri Heriansyah, Siva Nurjannah, Anisiyah Nur Hafni, Aulia Radiatul Janah, Muhammad Chikal Albantani, Novita Nur Istiqomah, Amalia Maharani, Umrotul Fitriyah, Faradila Sarahwati, Metta Dian Amalia, Faradila Marsya
Abstract: Penelitian ini menyelidiki peran gambar sebagai media pembelajaran yang efektif di SMPN 2 Petir, mengeksplorasi potensinya dalam merangsang minat siswa, meningkatkan pemahaman mereka, dan mempromosikan pembelajaran aktif.… . Dengan meneliti efektivitas gambar dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian ini memberikan wawasan bagi para guru untuk mengoptimalkan strategi instruksional mereka dan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI

Bilqis Dewi Purnomo, Annisa Nur Hikmah, Yasmine Erlisa Maharani, Cherisanda Nesya, Gibran AL Fahrezi
Abstract: Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan… n yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Peran Fasisme Di Jerman Serta Pengaruhnya Terhadap Kemerdekaan Indonesia Pada Tahun 1933-1945

Achmada Kevin Ibrahim Daben, Muhamad Daffa Fadilah, Muhamad Fathan Mubina, Muhamad Rayi Septiady
Abstract: Benih penyebab Perang Dunia II dapat ditelusuri ke munculnya ideologi fasisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler di Jerman. Hitler mengambil kendali Jerman dengan visi untuk membebaskan negaranya dari penindasan yang dirasakan… kan oleh komunitas Yahudi dan untuk mengejar supremasi Arian. Situasi krisis multidimensi di Jerman, termasuk pengaruh Yahudi yang signifikan di daerah-daerah seperti Wina, berfungsi sebagai latar belakang untuk munculnya ideologi ini. Dalam mempertahankan ideologi fasisme, Hitler memanfaatkan nasionalisme yang muncul dalam populasi Jerman. Partai Nazi di bawah kepemimpinannya dan masa depan Jerman yang diramalkan menjadi fenomena yang luar biasa. Pemikiran politik Hitler yang diimplementasikan melalui fasisme berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memerintah Jerman menuju urutan politik yang diinginkannya.

Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank

Andini Padin, Alfian Respamuji, Eva Fidiyati, Putri Intan Marcela Abeng, Usman Zakaria
Abstract: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri,… dustri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.

Analisis Asset And Liability (ALMA) Dalam Perbankan Syariah

Isna Farikh Nuzula, Laila Zuhro, Elsa Zahrotul Afidah, Suprianik
Abstract: Bank syariah merupakan  lembaga  yang  bergerak dibidang  jasa  keuangan. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh aset dari modal ekuitas, dana pihak  ketiga  dan  dana  pinjaman  lainnya.  Sumber  sebagian  besar … ian  besar  modal tersebut  besasal  dari  liabilitas  yaitu dana  pihak  ketiga  dan  pinjaman  lainnya. Oleh   sebab   itu   dibutuhkan   sistem   manajemen   yang   dapat   mencakup pengeloaan aset dan liabilitas. Pada operasionalnya, bank syariah menerapkan Asset and Liability Management. Sistem manajemen ini telah lama berkembangdan merupakan sistem manajemen yang diadopsi dari bank konvensional. Pada operasional  perbankan,  asset  liability  management  (ALMA)  merupakan  focus utama  dalam  memanajemen  bank  umum.  Sebagai  salah  satu  alat  analisis  dan pengelolaan  operasional  perbankan,  merupakan  salah  satu  yang  diperhatikan oleh   praktisidan   akademisi   perbankan. Metode   yang   digunakan   dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitif deskriptif.

Dinamika Kebijakan Kampus PTN-BH Dari Masa ke masa Melalui Tinjauan Historis

Dendy Yanuar, Firstyawan Hardi Pratama Putra, Hafidz Ghazali Kresna, Naufal Taqie
Abstract: Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan tertinggi dalam hal otonomi mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk tenaga pendidik (tendik). serupa dengan perusahaan… n Badan usaha milik negara (BUMN). mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. dasar hukum munculnya PTN-BH adalah setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. sistem UKT untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa bertujuan memberikan keadilan secara ekonomi. menggantikan sistem Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). melihat kondisi realita saat ini permasalahan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah persemester hampir di seluruh PTN-BH di Indonesia esensi dari subsidi silang sepertinya kurang tepat, kenyataannya PTN-BH secara gamblang melakukan komersialisasi pendidikan memiliki kendali penuh atas kontrol sumber daya ekonomi di masing-masing kampus PTN-BH, mengakibatkan penentuan tarif nominal UKT di kampus PTN-BH sangat tinggi, menjadikan pendidikan bersifat eksklusif hanya masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi  dapat merasakan pendidikan bermutu.

Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (Spoiler Film di Media Sosial)

Elliana Pratita Putri Saharani, Sa’diyah Khafifatunnisa, Aruming Kusuma Mawani, Lailatul Fitriyah, Retno Hirowati, Dinar Rizka Amelia Mustika
Abstract: Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta ini dengan… an banyaknya spoiler adegan dari film-film terbaru di berbagai platform media sosial dan saluran YouTube. Masih banyaknya pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa adanya undang-undang terkait yang mengatur tentang hal ini masih kurang efektif dalam menanggulangi atau mengurangi angka kriminalitas hak cipta. Peran masyarakat dan upaya pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi hak seorang pencipta. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hak cipta, memperkuat, serta memperluas upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi pelanggaran hak cipta kemungkinan dapat menurunkan angka pelanggaran ini. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana spoiler film dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan bagaimana langkah serta penanganan yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan dan menerapkan bahan hukum primer yang berupa undang-undang serta bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil karya tulis lain yang sesuai dengan topik penulisan ini.

Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat

Adinda Shafiyah, Elisatris Gultom
Abstract: Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui… ui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Pengelolaan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMA Madinatul Qur’an Bogor

Aji Abdul Wahab Attajiyni
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan perencanaan peningkatan mutu Pendidikan islam, pengorganisasian, pelaksanaan program dan bentuk evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam peningkatan mutu pendidikan… ikan islam di SMA   Madinatul Quran Bogor.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian  dilakukan dengan pemanfaatan observasi (participant observation), wawancara  (indepth interview), dan pengajian dokumen (dokumen study). Berdasarkan analisis penelitian, ditemukan SMA  Madinatul Quran  Bogor sebagai berikut: 1) Perencanaan dilakukan melalui pemilihan dan  penetapan kegiatan. Bentuk perencanaan meliputi: Pengaturan sumber daya,  pengaturan sumber dana, pengembangan kurikulum dan pembinaan personel  organisasi sekolah. 2) Pengorganisasian dilaksanakan dengan proses pemerincian  seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap personil organisasi sekolah  dalam mencapai tujuan organisasi. Dan pengorganisasian guru dalam melaksanakan program pembelajaran. 3) pelaksanaan dilaksanakan melalui pendekatan yang berkaitan dengan peran kepala sekolah, yang tidak lepas dari tugas untuk memotivasi bawahannya sebagai staf organisasi. 4) Pengawasan meliputi beberapa tahapan, yaitu:  Evaluasi Pembelajaran, Pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersama dengan  pelaksanaan kegiatan dan pengawasan umpan balik untuk mengukur hasil hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Proses pengawasan yang  dilakukan antara lain: Penetapan standar kegiatan, penentuan pengukuran  kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, membandingkan  pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengendalian penyimpangan penyimpangan.