Abstract:Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah menekankan…
kankan prinsip kesetaraan, praktik pendidikan di lapangan masih menunjukkan adanya bias gender dan ketidakadilan sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis gender dan keadilan sosial dalam pendidikan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, mengkaji upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berperspektif gender, serta menguraikan tantangan implementasinya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menelaah hasil-hasil penelitian nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, representasi dalam kurikulum, serta dampak jangka panjang terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan keadilan sosial pada seluruh level kebijakan dan praktik pendidikan.
Abstract:Implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMAN 1 Telagasari dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak dalam mendampingi siswa menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial, akademik maupun karier. Penelitian…
ini bertujuan untuk bagaimana layanan Bimbingan Konseling (BK) di SMA Negeri 1 Telagasari, mencakup program yang berjalan, tantangan yang dihadapi, serta persepsi guru dan siswa terhadap layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan guru BK serta dua orang siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa layanan BK di SMA Negeri 1 Telagasari dilaksanakan secara sistematis melalui layanan konseling individu, konseling kelompok, layanan klasikal, konsultasi, mediasi, hingga kunjungan rumah. Program disusun dengan pola mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Guru BK berperan penting dalam mendampingi siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir, serta bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendukung keberhasilan layanan. Siswa memberikan persepsi positif terhadap peran BK, meskipun terdapat harapan agar layanan lebih interaktif, terbuka, dan relevan dengan generasi saat ini.Tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya serta dukungan dari pihak eksternal, termasuk orang tua. Kesimpulannya, layanan BK di SMA Negeri 1 Telagasari berperan signifikan dalam mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan karier siswa, namun masih perlu peningkatan kualitas dan penguatan kolaborasi agar lebih optimal. Pengimplementasian layanan bimbingan konseling di SMA Negri 1 Telagasari Karawang dilandasi oleh kebutuhan nyata dalam bimbingan siswa agar mampu menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial akademik, maupun karir yang mereka hadapi. Melalui layanan Bimbingan dan konseling, siswa mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan keluhan mereka.
Abstract:Penelitian ini membahas kesesuaian hadis-hadis sahih yang melarang riba dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga keuangan modern. Fokus utama penelitian adalah menilai keabsahan hadis tentang riba dan menghubungkannya…
hubungkannya secara praktis dengan akad-akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Metode yang dipakai adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan, takhrij hadis, serta analisis normatif terhadap akad-akad seperti murabahah, ijarah wa iqtina, musyarakah, wakalah, dan ba’i bitsaman ajil. Hadis riwayat Muslim No. 2995 dijadikan dasar normatif utama yang melarang segala bentuk transaksi ribawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga dalam pembiayaan kendaraan termasuk riba nasi’ah yang dilarang dalam syariah, sementara akad-akad syariah yang dianalisis memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan maqashid syariah. Studi ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai hadis dalam sistem pembiayaan modern dapat menciptakan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini meliputi kebutuhan untuk mereformulasi kebijakan pembiayaan serta memperkuat literasi keuangan syariah sebagai upaya transformasi ekonomi umat
Abstract:Perubahan hukum dalam sektor perbankan syariah seiring dengan kemajuan ekonomi digital telah menjadi topik penting dalam perkembangan dunia finansial modern. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah…
h diterapkan dalam sistem perbankan syariah berbasis digital dan bagaimana integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber dapat memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem perbankan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum syariah dalam konteks teknologi digital memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan pesat teknologi. Lebih lanjut, integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber bukan hanya mengutamakan aspek teknis tetapi juga moral dan sosial, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kerangka hukum perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman digital, sembari memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang aman dan dapat dipercaya.
Abstract:Artikel ini membahas mengenai dinasti politik terhadap negara demokrasi, khususnya pada negara Indonesia, metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode gabungan. Kuantitatif dengan mengkaji bahan pustaka yang berupa…
a data primer dan sumber data sekunder, serta kualitatif melaksanakan wawancara dengan guru SMK Swasta yang ada di Sumedang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dinasti politik dalam kepemimpinan Indonesia dan faktor-faktor yang memicu munculnya fenomena tersebut. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka, analisis podcast, dan wawancara dengan seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan. Fokus penelitian adalah fenomena dinasti politik yang berkembang selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya keterlibatan keluarganya dalam politik, seperti pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi Indonesia, antara lain: (1)Menurunnya prinsip meritokrasi dalam pemilihan kepemimpinan (2)Menciptakan ketidakadilan peluang politik (3)Berpotensi menimbulkan korupsi dan nepotisme (4)Menghambat regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Penelitian menyimpulkan bahwa dinasti politik telah menjadi semacam tradisi dalam sistem politik Indonesia, yang didukung oleh faktor-faktor seperti nama besar keluarga, pendekatan emosional, praktik money politics, dan rendahnya pendidikan politik masyarakat.
Abstract:Sebagai filosofi utama negara Indonesia, Pancasila memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ini adalah penelitian tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada…
a pengembangan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan, bermartabat, dan bermoral. Penelitian ini menyelidiki bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan moral untuk kemajuan teknologi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur. Pancasila tidak sekadar menjadi filosofi statis, melainkan kerangka dinamis untuk memandu pengembangan IPTEK di era digital dan transformasi teknologi yang semakin kompleks. Studi ini menunjukkan bagaimana setiap sila dapat diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip etis dalam inovasi teknologi, mulai dari pertimbangan moral dan spiritual hingga aspek kemanusiaan yang inklusif. Kajian mendalam menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas etis 2 yang dapat mengarahkan kemajuan teknologi agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Ini membahas urgensi moral Pancasila dalam…
membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menelusuri nilai-nilai dasar Pancasila yang mengedepankan gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, penelitian ini menggali bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat moralitas generasi muda Indonesia. Di samping itu, pembahasan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menginternalisasi moral Pancasila serta pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dengan demikian, penguatan moral Pancasila menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berkemajuan.
Abstract:Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara,…
Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menilai keselarasan antara prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan serta praktik pemerintahan yang ada, melalui analisis konstitusi, undang-undang, dan dinamika politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan Indonesia secara teoretis mengadopsi nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam hal implementasi
demokrasi, keadilan sosial, dan pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun dasar negara telah jelas, penguatan pengamalan Pancasila dalam sistem pemerintahan masih perlu dilakukan agar tujuan nasional dapat tercapai secara maksimal.
Abstract:Di era digital yang semakin berkembang, tantangan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika bisa menggunakan teknologi yang sedang berkembang saan ini. Jurnal ini…
ni mengeksplorasi konflik potensial antara nilai nilai tradisional pancasila dan tren teknologi, dan membahas tantangan dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi dalam konteks digital. Pendidikan Pancasila dapat dijadikan sebagai fondasi untuk membentuk karakter masyarakat, kemudian dapat dikembangkan melalui teknologi digital yang sejalan dengan nilai-nilai pancasila. Jurnal ini menawarkan masyarakat untuk mengatasi tantangan nilai-nilai pancasila dalam perkembangan di era digital, untuk memandangnya sebagai langkah untuk menuju masyarakat digital yang bertanggung jawab dan beretika.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam perundingan politik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pedoman normatif dan etis, nilai-nilai…
ai-nilai Pancasila—termasuk musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan persatuan—mengarahkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, penyelesaian konflik politik, serta pelaksanaan diplomasi internasional yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan, seperti politik transaksional, kepentingan pragmatis, dan kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendidikan politik berbasis Pancasila, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan mekanisme musyawarah inklusif.Penelitian ini menegaskan relevansi Pancasila di era modern sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus mempromosikan prinsip moral dan etika untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.