Abstract:Epilepsi anak membutuhkan tata laksana farmakologis jangka panjang yang bertujuan menurunkan frekuensi kejang dengan efek samping seminimal mungkin. Terapi antikejang tunggal umumnya dipilih sebagai strategi awal karena…
regimen lebih sederhana, evaluasi respons lebih jelas, dan risiko interaksi obat lebih rendah. Namun, sebagian anak tetap mengalami kejang meskipun telah mendapat terapi awal yang adekuat, sehingga terapi kombinasi diperlukan pada kasus tertentu. Tinjauan literatur ini bertujuan menganalisis peran terapi antikejang tunggal dan kombinasi pada epilepsi anak, khususnya terkait frekuensi kejang, keamanan, kepatuhan, dan kualitas hidup. Metode disusun menggunakan kerangka PICO dan alur seleksi berbasis PRISMA. Penelusuran literatur dilakukan melalui PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Cochrane Library, dan laman pedoman klinis resmi untuk publikasi tahun 2021-2026. Sebanyak 14 artikel dan dokumen pedoman memenuhi kriteria kelayakan dan disintesis secara naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terapi antikejang tunggal tetap rasional sebagai pendekatan lini awal, sedangkan terapi kombinasi lebih tepat dipahami sebagai eskalasi terapi pada anak dengan kontrol kejang belum optimal. Perbedaan frekuensi kejang antara kedua kelompok terapi harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan tipe kejang, etiologi, durasi penyakit, kepatuhan, komorbiditas, riwayat kegagalan terapi, dan derajat keparahan awal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Yaleka Maro Merauke. Kinerja dosen merupakan faktor penting…
ing dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga diperlukan faktor-faktor pendukung yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dosen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 31 dosen, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Namun, secara simultan kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan sekitar 42,8% variasi kinerja dosen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja dosen. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kepemimpinan melalui penguatan kemampuan manajerial, komunikasi, motivasi, dan pembinaan perlu menjadi prioritas, disertai pengembangan kompetensi dosen secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di STISIPOL Yaleka Maro Merauke.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Perkawinan dini adalah fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, yang berdampak pada kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan…
n untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini dan dampaknya perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 11 informan, yang meliputi pelaku perkawinan dini, orang tua, dan aparat terkait serta menganalisis menggunakan Software N-Vivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkawinan dini di Kelurahan Mandala adalah kemauan anak untuk menikah, dan kehamilan di luar nikah, disebabkan kurangnya pengawasan orang tua. Perkawinan dini berdampak negatif baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, termasuk risiko perceraian yang lebih tinggi. Penelitian ini menyarankan intervensi pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pengawasan orang tua untuk mengurangi fenomena perkawinan dini
Abstract:Pemberdayaan masyarakat adalah konsep penting dalam mencapai perubahan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya dan informasi, serta memperkuat…
kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan, peningkatan kemandirian ekonomi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji berbagai program pemberdayaan di Indonesia yang berhasil mendorong perubahan dalam struktur kekuasaan, meningkatkan kualitas hidup, dan meruntuhkan norma sosial yang menindas. Meskipun memiliki potensi besar, pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bantuan eksternal dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Untuk mencapai hasil maksimal, tantangan ini perlu diatasi. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, perubahan sosial, partisipasi, Pembangunan berkelanjutan, ketimpangan sosial.