Search Articles & Publications

Showing 267 articles found for "Full"

Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Telur Gulung Aje Di Kota Padang

Afifah Nabila, Anisa Fitri, Dodi Suryadi
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga pokok produksi pada usaha Telur Gulung Aje menggunakan metode full costing. Metode ini mencakup semua biaya produksi, termasuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung,… ung, dan overhead pabrik. Penelitian dilakukan dengan wawancara untuk mengumpulkan data terkait biaya produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya produksi selama 30 hari adalah Rp. 19.612.000, dengan harga pokok produksi per pcs sebesar Rp 1.089/pcs. Dengan menetapkan harga jual sebesar Rp. 1.089 per pcs, usaha ini memperoleh persentase keuntungan sebesar 27,5%. Penelitian ini menyoroti pentingnya metode full costing dalam membantu UMKM menentukan harga jual yang tepat serta meningkatkan efisiensi biaya produksi.

Penentuan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Full Coosting Pada Ayam Geprek El-ququi

Afra Almani, Dewi Muti Sari, Dodi Suryadi
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga pokok produksi pada usaha Ayam Geprek El-Ququi menggunakan metode full costing. Metode ini mencakup semua biaya produksi, termasuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung,… angsung, dan overhead pabrik, baik variabel maupun tetap. Penelitian dilakukan dengan wawancara untuk mengumpulkan data terkait biaya produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya produksi selama 30 hari adalah Rp. 13.515.000, dengan harga pokok produksi per porsi sebesar Rp. 5.631,25. Dengan menetapkan harga jual sebesar Rp. 10.000 per porsi, usaha ini memperoleh persentase keuntungan sebesar 27,5%. Penelitian ini menyoroti pentingnya metode full costing dalam membantu UMKM menentukan harga jual yang tepat serta meningkatkan efisiensi biaya produksi.

Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Penerapan Suara Demokrasi di SMAN 5 Kota Serang

Alya Nirmala Sari, Prilyani Hermansyah, Annisa Nur Kamisya, Iin Arofah, Jajang, Asep Saefullah, Ratu Ghina Nurfadhilah, Yogi Eva Amprianingsih
Abstract: Projek penguatan profil pelajar pancasila (P5) merupakan salah satu upaya inovatif atau rancangan kurikulum yang diintegrasikan berdasarkan nilai-nilai pancasila ke dalam proses pembelajaran. Tujuan implementasi projek penguatan… enguatan profil pelajar pancasila (P5) ini adalah untuk memberikan ruang belajar secara mandiri kepada siswa dalam meningkatkan kreativitas secara analisis dan psikomotorik pada siswa. Implementasi P5 pada sekolah mulai dari kelas X sampai dengan kelas XI memiliki perbedaan dan juga tantangan tersendiri bagi guru atau tenaga pendidik yang mendampingi. Kelas X cenderung masih merasa segan untuk menyalurkan keterampilannya didepan teman kelasnya. Metode kegiatan P5 dilaksanakan secara offline. Hasil dari implementasi projek penguatan profil pelajar pancasila ini adalah untuk meningkatkan karakter siswa berjiwa pancasila, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, bergotong royong, mandiri, berkebhinekaan global, berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, P5 dapat memberikan dampak positif seperti apersepsi dan stimulus bagi siswa untuk dapat menunjukan keterampilan atau bakat pribadi yang seharusnya tidak dipendam.

Peran Pendidikan Ipa Dalam Membangun Kesadaran Peserta Didik Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan: Studi Di Sd Islam Al-Muhajir Randuagung Lumajang

Muhammad Syahril Mubarok, Muhammad Suwignyo Prayogo, Huday Biyah Saifullah
Abstract: Kerusakan lingkungan kini telah menyebar dan menjadi isu global, padahal dulunya dianggap sebagai permasalahan lokal dalam suatu negara. munculnya permasalahan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia.… usia. Akibat kepedulian manusia terhadap lingkungan, residu tersebut mulai hilang. Oleh karena itu, kesadaran lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Karakter Salah satu cara sekolah dasar mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan adalah melalui kelas sains. Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan pengajaran sains untuk membantu siswa sekolah dasar mengembangkan sikap sadar lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tinjauan literatur dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji data, yang kemudian disajikan kembali melalui pembahasan deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa menciptakan kurikulum ilmiah yang berpusat pada siswa dapat membantu siswa mengembangkan karakter sadar lingkungan. Siswa mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dengan lingkungan melalui pendidikan sains. Guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran, antara lain Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning (PjBL), Contextual Teaching and Learning (CTL), dan Outdoor Methods Learning, untuk membantu siswa mengembangkan karakter sadar lingkungan. Sumber daya pengajaran dan media pendidikan juga sangat penting dalam membantu anak mengembangkan karakter welas asih.

Optimalisasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah

Hudia Ramadani, M. Syaifullah Hakim, Zulvia Ayunda, Dea Mustika
Abstract: Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memastikan setiap anak dapat… t belajar dan berkembang bersama, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi didorong melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkannya termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, minimnya fasilitas, serta stigma sosial. Pendidikan inklusi mendapat perhatian global setelah UNESCO memperkenalkan prinsip ini dalam Pernyataan Salamanca pada 1994. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literature Review) berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Proses pengumpulan dan analisis data mengikuti panduan PRISMA, mencakup identifikasi, skrining, kelayakan, dan keterimaan artikel.   Prinsip dasar pendidikan inklusi meliputi kesetaraan akses, partisipasi penuh, keterlibatan sosial, dukungan dan akomodasi, serta pembelajaran individual. Meskipun awalnya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, kini pendidikan inklusi mencakup keragaman lain seperti jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia melibatkan kurangnya profesionalisme guru dan dukungan yang memadai. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sikap positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh.

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Safitri, Intan, Fitria Ismaya, Lina Wati
Abstract: Korupsi is an infection pestilence for Indonesia and for the entire world. Defilement is the abuse of cash that is generally completed by specific gatherings. Defilement generally happens inside the extent of organizations… ns and inside the extent of government, this is on the grounds that they believe they are deficient in what they get from their compensation or pay which not set in stone. Defilement is a wrongdoing or a crook act, it is kept in the law and on the off chance that there is a culprit of debasement there will be sanctions identical to what he has done. Right now regulation masters are less firm in managing difficult issues, for example, defilement cases, they are deficient in dealing with them, one of the variables is on the grounds that there are so many debasement individuals and on the grounds that the implementers are apathetic in taking care of them, they favor their own alternate ways, specifically by going to the sanctuary. -claiming not to realize what truly occurred. At present, there are numerous culprits of debasement, particularly in authoritative circles. They ought to orchestrate funds so they can be conveyed to the local area or to the people who need it more, however by and by this isn't true, they rather meddle with the assets that they ought to circulate to the local area. Regulation implementers are likewise lacking in taking care of debasement cases, particularly in administrative circles since they normally feel they are in a higher position and can play with cash. One might say that when there is cash there is opportunity. The answer for this lies in the public arena, the public requirements to assist with debasement cases, particularly in the regulative body, and full consciousness of regulation implementers or people who are obliged to do their obligations to destroy all instances of defilement, particularly those all through Indonesia.

Comparison Analysis of Accounting Standards for Entities Without Public Accountability and Financial Standards for Private Entities of SMEs in Indonesia

Iluwati, Jennifer, Sherly, Sherly, Febriana, Helen
Abstract: IFRS SME establishes standards that serve as recommendations for preparing financial reports for small and medium-sized businesses. SME IFRS originates from all IFRS simplifications intended to simplify financial reporting… ng and cost-benefit analysis for SME clients. The Financial Accounting Standards for Organizations Without Public Accountability (SAK ETAP), established on May 19, 2009, continues to oversee private businesses' financial accounts. However, SAK ETAP does not give advice to private firms on the explanation of gross revenue that is directly relevant to taxes determination. As a consequence, Indonesia has established a new SAK for private firms known as the SAK EP. The use of SAK EP in the preparation of financial statements for micro, small, and medium-sized enterprises (MSME) can simplify the use of international accounting standards, lowering the higher costs associated with full IFRS implementation and the emergence of numerous new accounts and changes in financial statement presentation. New accounts include accounts for current tax, deferred tax, employee benefit duties, and post-employment benefit liabilities, as well as revised accounts for accruing costs, equity, and comprehensive income (expenses).

Changing Time and Options in Foreign Language Teaching of ELT Teachers in Northern Cyprus

Riheel Alnaas Taha, Ayman, Mohammed Alsanousi Alssayah Ahmed, Sarah, Hussain, Sajjad
Abstract: We live in the world where English language has become the most international language for communication among the other foreign languages. English just as the other languages has been used as a medium of communication for… or diplomatic relationship, administrative affairs, employment, commerce, or trade and above all for education. However, policies regarding foreign language teaching teachers in Northern Cyprus must be reviewed to provide immense opportunities to enhance language competence of both language teachers and learners. In this sense, foreign language teaching and learning policy in ELT as well as other foreign languages must be well taught and successfully integrated into school systems and societies. Hence, the open-ended questions have been administered to six (6) foreign language teachers to elicit more detailed responses concerning teachers’ perception on changing time and options in teaching industry. The findings reveal how significant it is to introduce positive changes in foreign language teaching. The study suggests to be circumspect in the implementation of language policies and classroom activities regarding foreign language teaching and learning in order to prevent negative influences on both the teachers’ and the learners’ first language, ethnicity or culture.

Implementation Of Academic Information Systems In Improving The Quality Of Academic Services In Private Islamic Higher Educations

Tanjung, Rahman, Wasliman, Iim, Saeful Insan, Husen, H. Soro, Suharyanto
Abstract: The background of this research is that there has not been a habit of using academic information systems by both lecturers and students, there are no educational staff from the field of computer science or informatics, and… nd the limited budget they have. This research approach is a qualitative research with case study method. The results of this study indicate that academic information system planning refers to the blue print for the development, management and utilization of higher education information systems. The organization assigns a direct assistant to the Head of Academic and Student Affairs who is assisted by two operators, whose operational direction is based on a decree issued by the leadership which is fully managed by the Telecommunications Center. Coordination of academic information systems based on the participation and support of all parties. Control is carried out directly by the Chairman as the leader. The obstacles faced in general are that there is no budget available considering the need for the development of an Academic Information System that requires a large amount of money, the age of most of the lecturers is old so it is quite difficult to adapt to changes towards digital and the ability of lecturers to use information systems is still low. The solution is to encourage students and lecturers to want to get used to adapting and learning in the use of academic information systems

Arrest and Detention in Indonesian Criminal Procedure Code under Human Rights Perspective

Arif Setiawan, Muhammad
Abstract: This paper aims to analyze the regulatory framework on arrest and detention in Indonesian Criminal Procedure Code under human rights perspective. This study employed doctrinal legal research using statute and conceptual… approaches. The findings of this research reveal that the principles of law enforcement and human rights, which include the principles of legality, necessity, and proportionality, are essentially general principles that can be used to determine whether state actions that interfere with citizens' rights and freedoms violate or do not violate human rights. The legal provisions concerning arrest and detention did not fit the human rights standpoint particularly in the context of procedure and the length of detention. The proportionality and the necessity principle have not been fully considered as the ethical basis for arresting the perpetrator of a crime. Hence, what is needed is to amend the Criminal Procedure Code considering the adoption of both necessity and proportionality principle in the arrest and detention.