Showing 29 articles found for "Amin"

Sosialisasi Pelayanan Produk dan Jasa Simpanan Tabungan kepada Nasabah BMT Salafiyah Cabang Kalibaru

Rifatul Kiptiyah, Loviana, Setyaning Robyatul, Riza Agustiana
Abstract: BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan non-bank yang awalnya dimaksudkan sebagai lembaga ekonomi nasional dengan fokus yang jelas pada masyarakat lapisan baah. Baitul Maal wat tamwil terbagi menjadi dua kata.… a. Baitul Maal artinya lembaga sosial (pengatur dana Zakat, Infaq, Shodaqoh) dan Baitul Tamwil artinya badan usaha. BMT NU Salafiyah telah berdiri kurang lebih 10 tahun dan bergerak di bidang jasa keuangan/pinjaman dan tabungan. BMT telah memperkenalkan sejumlah produk tabungan. Diantaranya adalah SIAGA (Tabungan Anggota), Tabungan Mudrarabah Umum dan Tabungan Deposito, SAHARA (Tabungan Haji dan Umroh), SABAR (Tabungan Idul Fitri), TABAH (Tabungan Mudralabah), Tabungan Wadiah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji/Travel, penawaran tabungannya adalah sebagai berikut. Selain itu, BMT Salafiyah juga telah memperkenalkan produk pembiayaan/pinjaman, termasuk pembiayaan tambahan seperti dengan jaminan seperti BPKD (Badan Pemilik Kendaraan Bermotor) .

Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia

Ahmad Agung Setya Budi
Abstract: Perkawinan adalah ikatan sosial yang mengakui hubungan antara pria dan wanita, meliputi aspek seksual, pembentukan keluarga, dan pembagian tugas suami-istri. Fungsi penting perkawinan termasuk menumbuhkan kasih sayang, memberikan… emberikan rasa aman, tujuan, kebersamaan, status sosial, dan pembelajaran moral. Dalam Islam, pernikahan adalah upacara sakral yang mengikat dua individu sesuai ajaran Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi mengamalkan ajaran Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah zina, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada individu karena keberadaannya sebagai manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Melindungi hak asasi manusia merupakan kewajiban hukum baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Kawin paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan memilih pasangan. Dalam hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber

Saptaning Ruju Paminto, Ahdi Hidayat, Bilkis Nabila, M. Raihan Husaeni, Siti Jenar Maharani
Abstract: Pencurian data dan informasi pribadi di era digital menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meresahkan di Indonesia. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pesatnya perkembangan teknologi… informasi, kelalaian individu dalam menjaga data pribadi, serangan malware, social engineering, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Dampak dari kejahatan ini mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan emosional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencurian data dan informasi pribadi, menganalisis dampaknya terhadap korban, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku, bahan kepustakaan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, upaya pemerintah mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban kejahatan siber. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan penguatan perlindungan hukum, diharapkan pencurian data dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.

Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Produk Digital Bagi Pelajar LKP Mutiara Informatika

Sudarmin Sudarmin, Nuriadi Manurung, Irianto Irianto, Muhammad Amin
Abstract: Perkembangan teknologi digital mendorong pelajar untuk aktif menghasilkan berbagai produk digital seperti desain grafis, aplikasi sederhana, dan konten multimedia. Namun, pelajar di LKP Mutiara Informatika masih memiliki… keterbatasan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya terkait perlindungan hukum terhadap produk digital yang mereka hasilkan. Kurangnya pengetahuan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta serta hilangnya nilai ekonomi dari karya digital. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang konsep dasar HAKI, jenis-jenis HAKI, serta prosedur perlindungan produk digital. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana. Hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, di mana sekitar 80% pelajar mampu menjelaskan pengertian HAKI dan 75% pelajar memahami pentingnya perlindungan produk digital setelah kegiatan PKM dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelajar untuk lebih menghargai dan melindungi karya digital mereka secara hukum.

Tanggung Jawab Pemberi Kerja Dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja

Sakirah, Siti Rahmaniah Jamaluddin
Abstract: Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait… rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.

Program Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Reihan Hilmiy Fandariansyah, Lucky Rahma Purwaningrum, Alfita Aprillia, Aminatus Zahriyah
Abstract: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan hal vital yang perlu masyarakat lakukan untuk melindungi hak atas tanah. Namun sebagian masyarakat masih belum mengetahui urgensi dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.… ngkap. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya PTSL sebagai bentuk kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman atas tanah yang mereka miliki. Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember melakukan penyuluhan kepada masyarakat di desa Karangsono menggunakan metode ceramah, diskusi dan konsultasi untuk masyarakat yang mungkin tidak berani menyampaikan masalah atau pertanyaan mereka didepan umum. Hasil kegiatan yang dilakukan dapat diperoleh data bahwa masyarakat telah memahami hukum pertanahan yang melindungi hak atas tanah, memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah. Pada kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh warga desa Karangsono, anggota aparat desa, dan pegawai pengukuran tanah yang telah mendapat pemahaman yang lebih baik tentang hukum pertanahan khususnya prosedur pendaftaran tanah.

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru

Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata
Abstract: Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelolah dana umat. entah itu berbentu koperasi atau perbankan Syariah, keduanya sama-sama menyediakan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada umat.… mat. mulai dari Produk Pembiayaan/Pinjaman hingga Tabungan/simpanan dengan berbagai macam Variannya dan masih banyak Lagi tawaran Produk Dari lembaga Keuangan Syariah. Pada Kesempatan Kali ini Penulis akan mengkaji salah satu produk pembiyaan lembaga keuangan syariah yaitu Pelayanan Berbasis Jamaah (LASISMA) tanpa jaminan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di BMT NU Cabang Kalibaru Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian pada BMT NU Cabang Kalibaru Banyuwangi telah menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaan Lasisma dengan menggunakan 3C yaitu Character, capacity, dan juga condition of economic.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Aplikasi Dana Di Indonesia

Sahrir, Igund Farhan, Paridah, Nor, Yunitasari, Karina, Putri, Rachma Arrini Aprilia
Abstract: Sistem perbankan sangat bergantung pada kepercayaan pelanggannya, sehingga peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting dalam menjaga kepercayaan ini. Sementara itu, memerangi kejahatan siber dan memastikan perlindungan… ndungan hukum bagi pelanggan adalah aspek penting dalam menjaga keamanan sistem keuangan. Penelitian ini mengkaji peran LPS dan penyedia dompet digital DANA dalam melindungi pelanggan dan memberlakukan langkah-langkah hukum terhadap kejahatan siber. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur dan regulasi yang relevan mengenai perlindungan pelanggan dan keamanan siber. Temuan penelitian menegaskan peran penting LPS dalam menjaga kepercayaan, mekanisme perlindungan hukum, penegakan hukum terhadap kejahatan siber, dan upaya DANA untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan siber. Kolaborasi antara lembaga keuangan, penegak hukum, dan sektor swasta sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memastikan keamanan sistem keuangan digital.

Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Komplain Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam

Meliala, Sri Agustina, Muhammad Adiul Ilham, Hana Dhini Julia Pohan
Abstract: Pelayanan kefarmasian Rumah Sakit merupakan kegiatan yang berperan penting dalam menunjang pelayanan kesehatan. Ketepatan waktu dalam pelayanan dapat meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi komplain dari pasien. Adapun&#8230; un hasil observasi di RSUD Kota Subulussalam dibuktikan dengan adanya pasien yang berdiri dan ada juga yang duduk di tangga untuk menunggu nomor antrean nya. Menggunakan rancangan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi penelitian ini yaitu seluruh pasien rawat jalan yang melakukan pengobatan di RSUD Kota Subulussalam sebanyak 6550 orang dengan sampel sebanyak 98 orang yang diambil menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan statistik uji chi-square. menunjukkan bahwa variabel bukti nyata dengan dengan p-value 0,002<0,05, kehandalan dengan p-value 0,003<0,05, daya tanggap dengan p-value 0,000<0,05, jaminan dengan p-value 0,004<0,05, empati dengan p-value 0,003<0,05. Penelitian ada hubungan pengetahuan bukti nyata, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya komplain di instalasi farmasi RSUD Kota Subulussalam dengan p sig> 0,05. Disarankan agar petugas di instalasi farmasi tetap mempertahankan mutu pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan mutu pelayanan yang masih kurang, sehingga pasien akan tetap merasa puas.