Abstract:Voice of Democracy merupakan salah satu dari tujuh tema Proyek Penguatan Profil Mahasiswa Pancasila atau P5 sebagai upaya mewujudkan profil mahasiswa pancasila dengan menggunakan paradigma pembelajaran baru berbasis proyek.…
ek. (Kemendikbud, Ristek, 2021). Voice of Democracy merupakan tema yang strategis untuk mengenalkan kepada mahasiswa sebagai subjek pembelajaran agar terbiasa dengan sikap-sikap demokratis, seperti: berpikir kritis, kebebasan berekspresi dan bersikap egaliter. Dalam hal menempatkan manusia sebagai subjek dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mendorong aktualisasi potensi manusia secara optimal, perspektif humanisme Ki Hajar Dewantara sedikit banyak dapat membantu para siswa dalam mengembangkan karakter mereka dengan Pancadarma Taman Siswa yang terdiri dari asas kemerdekaan berketuhanan, kebangsaan, dan kemanusiaan. (Pelu, Musa, 2020). Ki Hajar Dewantara mengembangkan sikap egaliter atau kesetaraan dalam pendidikan. Baginya, pendidikan harus terbuka terhadap keberagaman dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya dengan lima unsur, yaitu: 1) Kesetaraan, 2) Inklusifitas, 3) Keaslian, 4) Pembelajaran yang berpusat pada siswa, 5) Kebebasan Fisik dan Mental. (Aryati, Aryati, 2023). Artikel ini berusaha untuk mengeksplorasi dan menganalisis relevansi perspektif Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan humanisme di masa kini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang mencoba mendalami konsep pendidikan kritis Paulo Freire: Penyadaran dan Pembebasan (Aryati, Aryati, 2023) dan konsep pendidikan empatik Carl Rogers yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis seberapa relevan dan signifikan sumbangsih perspektif Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan humanisme terhadap Proyek Suara Demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam dengan cara mengeksplorasi literatur yang relevan dengan konsep pembahasan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, perspektif Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan humanis, jika ingin digunakan sebagai kerangka acuan teoritis bagi proyek Suara Demokrasi, perlu dilengkapi dan dipertajam dengan konsep pendidikan empatik-kritis yang disingkat "Titis".
Abstract:Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw pada tahun 632 M di Madinah, munculah pengganti Nabi yang diberi gelar Khalifah artinya secara harfiah adalah orang yang mengikuti, pengganti. Khalifah tersebut terdiri dari Abu Bakar (632-634M),…
632-634M), Umar bin Khattab (634-644M), Utsman bin Affan (644-656M), dan Ali ibn Abi Thalib (656-661M). Mereka merupakan para sahabat Nabi, yang semuanya dekat hubungannya dengan beliau, baik melalui darah ataupun melalui perkawinan. Abu Bakar adalah ayah istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah, dan juga salah seorang pendukungya yang paling tua dan terpercaya. Abu Bakar lah yang menancapkan otoritas Madinah ke seluruh pelosok Jazirah Arabia setelah suku-suku Badui membatalkan Bai’at (sumpah setia) pribadi mereka kepada Muhammad (Peperangan Ridda). Begitulah pula dengan Umar mempunyai putri yang juga menikah dengan Nabi. Di bawah umar yang perkasa, energi pemberani orang-orang Arab gurun diarahkan untuk menaklukan wilayah-wilayah Byzantium. Utsman adalah menantu Nabi, Ia dipilih menjadi Khalifah setelah terbunuhnya Umar oleh dewan kecil yang beranggotakan sejumlah tokoh kaum muslim. Pemerintahan Utsman berakhir karena adanya pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang merasa tidak puas yang mengakibatkan kematiannya sendiri pada tahun 656M. Kemudian digantilah Ali. Ali merupakan saudara sepupu, saudara angkat, dan menantunya. Periode empat Khalifah pertama dipandang sebagai zaman emas, suatu zaman ketika kebajikan-kebajikan Islam yang murni berkembang pesat, dan karena itulah zaman Khalifah diberi gelar bimbingan di jalan lurus. Untuk lebih mengetahui bagaimana Pembentukan Kekhalifahan dan Sistemnya, Tipe Kepemimpinan Khalifah serta Kontribusi Khalifah dalam Peradaban Islam maka akan dibahas dimakalah ini lebih lanjut.
Abstract:Sagu, tumbuhan yang mengandung beragam potensi, menjadi fokus penelitian penting di Papua. Sagu tidak hanya menjadi makanan pokok pengganti nasi tetapi juga memiliki peran signifikan dalam industri, budaya, dan kesehatan.…
. Namun, pemanfaatan sagu masih terbatas, terutama karena ketergantungan pada beras. Penelitian ini bertujuan untuk merinci potensi multifungsi sagu dan bagaimana pengelolaan berkelanjutan dapat mendukungnya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi ekonomi sagu sebagai sumber pangan dan industri, memahami peran sosial dan budaya sagu dalam masyarakat Papua, dan mengeksplorasi manfaat kesehatan dari berbagai bagian pohon sagu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai metode utama. Identifikasi literatur relevan dilakukan, dengan analisis menyeluruh serta sintesis informasi dari berbagai sumber daya literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Sagu dapat menjadi sumber pangan dan bahan industri yang signifikan, dengan beragam produk olahan sagu yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi sosial, sagu memiliki makna simbolis dalam budaya Papua, memperkuat identitas budaya dan memfasilitasi hubungan sosial yang positif. Selain itu, sagu juga memiliki potensi kesehatan yang belum banyak dieksplorasi, dengan berbagai bagian pohon sagu yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Kesimpulannya, sagu adalah sumber daya multifungsi yang memiliki nilai dalam berbagai aspek kehidupan di Papua. Dengan pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan berkelanjutan, potensi sagu dapat dioptimalkan. Hal ini akan mendukung pemanfaatan yang lebih luas serta keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi sagu, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan pelestarian budaya serta lingkungan di wilayah tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif…
eskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, dan tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, serta rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarsubbagian, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung produktivitas. Kesimpulan Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi masih menghadapi tantangan adaptasi struktural dan fungsional. Diperlukan penguatan manajemen internal, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pegawai untuk mendorong efektivitas dan profesionalisme kinerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
Abstract:Penelitian ini mengkaji kesadaran tanggung jawab mahasiswa dalam organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) di Kampus IBN Tegal berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor…
ktor yang memengaruhi kesadaran tersebut serta peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada anggota DEMA, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran tanggung jawab mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar menurut Maslow, mulai dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Mahasiswa yang kebutuhannya terpenuhi cenderung lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain lingkungan organisasi, sistem manajemen, komunikasi antaranggota, serta dukungan layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini membantu mahasiswa mengenali potensi diri, meningkatkan motivasi, dan membentuk sikap tanggung jawab. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling di konteks organisasi mahasiswa, serta rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan untuk memperkuat program pembentukan karakter dan kepemimpinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan konseling yang efektif.
Abstract:Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan…
jangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Abstract:Studi literatur sistematis ini bertujuan untuk: (1) mensintesis dan menganalisis inkonsistensi temuan penelitian empiris mengenai efektivitas teori Fraud Pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan di Indonesia;…
; (2) mengidentifikasi sumber variasi hasil yang meliputi variasi operasionalisasi variabel, konteks penelitian, dan perbedaan metodologi; serta (3) mengembangkan dan mengusulkan seperangkat indikator operasional yang lebih komprehensif dan terstandarisasi untuk kelima elemen Fraud Pentagon berdasarkan konsolidasi tubuh literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data utama adalah 30 artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020-2025, yang telah dipetakan sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten tematik (thematic content analysis) dan sintesis naratif (narrative synthesis) untuk mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan mengembangkan kerangka konseptual yang lebih kuat. Analisis mengungkap tiga temuan utama. Pertama, terdapat inkonsistensi hasil yang signifikan antar penelitian; misalnya, Financial Target (ROA) signifikan pada studi BUMN namun tidak signifikan pada sektor keuangan. Kedua, inkonsistensi ini bersumber dari: (a) variasi penggunaan proksi variabel (misal, Pressure diukur dengan ROA, leverage, atau perubahan aset), (b) pengaruh konteks spesifik (sektor, tata kelola), dan (c) perbedaan alat ukur kecurangan (F-Score, Beneish M-Score, studi kualitatif). Ketiga, sebagai kontribusi utama, penelitian ini berhasil mengembangkan 12 indikator Fraud Pentagon yang diperkaya dengan proksi empiris yang kuat dari literatur, seperti menambahkan frekuensi rapat dewan untuk Ineffective Monitoring dan kompleksitas kontrak untuk Nature of Industry. Kerangka indikator yang dikembangkan memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat sifat kontingensi teori Fraud Pentagon, serta implikasi praktis bagi regulator, auditor, dan dewan komisaris sebagai alat risk assessment yang lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan uji empiris lebih lanjut terhadap indikator yang dikembangkan dan integrasi pendekatan kuantitatif-kualitatif dalam penelitian mendatang.
Abstract:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang selanjutnya disebut UU 1/2025 menyebutkan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang selanjutnya disebut Organ Persero di BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara,…
, lantas hal ini tidak membuat Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam tindakannya menjalankan BUMN Organ Persero di BUMN dapat terhindar dari pertanggungjawabannya jika memenuhi kriteria business judgemnet rule. Muncul kekhawatiran UU 1/2025 jika Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena telah spesifik menyebutkan “bukan penyelenggara negara”. Terlepas dari kata “penyelenggara negara” Organ Persero di BUMN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dari sudut legal formal yang menelaah peraturan perundang-undangan atau norma hukum dengan berbagai teori dan asas hukum untuk mendapatkan pemahaman yuridis. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh APH karena kurang pemahaman terhadap “tindakan” dan “akibat kerugian negara” yang menjadi salah satu alasan Organ Persero di BUMN menghilangkan frasa “penyelenggara negara” dalam UU 1/2025. Petanggungjawaban Organ Persero di BUMN tetap dapat dilakukan berdasarkan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 jika memenuhi unsur yang tertuang dalam UU tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh timbal balik antara CSR dan GCG, peran mereka dalam meningkatkan kinerja perusahaan, serta tantangan implementasinya pada perusahaan terdaftar di BEI Indonesia. Penelitian menggunakan…
enggunakan pendekatan tinjauan pustaka kualitatif, mensintesis temuan dari 90 jurnal peer-review, tesis, dan repositori akademik Indonesia periode 2019-2025, dianalisis secara deskriptif-analitis tanpa pengumpulan data primer. CSR memperkuat GCG melalui pengawasan internal dan pengurangan masalah agensi, sementara GCG meningkatkan efektivitas CSR via transparansi dan dewan independen, menghasilkan kinerja keuangan lebih baik (misalnya ROA, Tobin's Q, pertumbuhan laba 12%), ketahanan krisis, dan sinyal positif investor; rekomendasi meliputi pelatihan GCG dan adopsi ISO 26000 untuk mengatasi kesenjangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.