Abstract:Pekerja anak di sektor informal adalah anak-anak yang bekerja di tempat yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan peraturan yang berlaku. Sektor informal memiliki banyak karakteristik, termasuk kegiatan usaha yang…
ng tidak terorganisir, tidak ada pembagian tugas yang jelas, penggunaan teknologi yang sederhana, modal dan keterampilan yang rendah, dan biasanya berskala kecil dan padat karya. Selain itu, mereka rentan terhadap penyalahgunaan, perlakuan buruk, dan kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Implementasi langkah-langkah keselamatan kerja yang tepat, seperti pelatihan keselamatan, pemakaian alat pelindung diri, serta pengawasan kondisi kerja, akan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja bagi pekerja anak. Perlindungan K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Kesadaran akan pentingnya perlindungan K3 sering kali masih rendah, baik di kalangan pekerja maupun pengusaha. Budaya kerja yang mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan juga membantu kendala dalam penerapan standar K3. Meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal, pemerintah, pihak industri, LSM, dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan industri harus berpartisipasi dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta melakukan pengawasan secara teratur terhadap kondisi kerja pekerja anak. Industri juga dapat berpartisipasi dengan menyediakan tempat kerja yang ramah anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia.
Abstract:Kegiatan ekstrakurikuler atau sering disingkat (Ekskul) merupakan kegiatan pembelajaran bagi siswa di luar sekolah yang mempunyai potensi besar untuk mentransformasikan siswa menjadi siswa yang kreatif, inovatif, kompeten…
n dan berorientasi pada prestasi. Dalam pelaksanaan program ektrakurkuler dilakukan yang beriringan dengan pengawasan dan evaluasi agar kinerja program kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya sesuai dengan perencanaan standar ekstrakulikuler efektif yaitu tujuan dan sasaran yang jelas, perencanaan dan struktur yang baik, kesesuaian dengan minat dan bakat siswa, partisipasi aktif siswa, fasilitas dan dukungan yang memadai. dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dalam metode penelitian menggunakan tipe deskriptif. MAN 3 Medan memiliki program ekstrakurikuler yang dapat mendukung akreditasi sekolah. Program ekstrakurikuler yang ada di MAN 3 Medan dapat membantu minat dan bakat siswa.
Abstract:Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memastikan setiap anak dapat…
t belajar dan berkembang bersama, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi didorong melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkannya termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, minimnya fasilitas, serta stigma sosial. Pendidikan inklusi mendapat perhatian global setelah UNESCO memperkenalkan prinsip ini dalam Pernyataan Salamanca pada 1994. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literature Review) berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Proses pengumpulan dan analisis data mengikuti panduan PRISMA, mencakup identifikasi, skrining, kelayakan, dan keterimaan artikel.
Prinsip dasar pendidikan inklusi meliputi kesetaraan akses, partisipasi penuh, keterlibatan sosial, dukungan dan akomodasi, serta pembelajaran individual. Meskipun awalnya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, kini pendidikan inklusi mencakup keragaman lain seperti jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia melibatkan kurangnya profesionalisme guru dan dukungan yang memadai. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sikap positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh
Abstract:Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memastikan setiap anak dapat…
t belajar dan berkembang bersama, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi didorong melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkannya termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, minimnya fasilitas, serta stigma sosial. Pendidikan inklusi mendapat perhatian global setelah UNESCO memperkenalkan prinsip ini dalam Pernyataan Salamanca pada 1994. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literature Review) berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Proses pengumpulan dan analisis data mengikuti panduan PRISMA, mencakup identifikasi, skrining, kelayakan, dan keterimaan artikel.
Prinsip dasar pendidikan inklusi meliputi kesetaraan akses, partisipasi penuh, keterlibatan sosial, dukungan dan akomodasi, serta pembelajaran individual. Meskipun awalnya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, kini pendidikan inklusi mencakup keragaman lain seperti jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia melibatkan kurangnya profesionalisme guru dan dukungan yang memadai. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sikap positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Dalam artikel ini, mengeksplorasi asesmen formatif dalam kurikulum belajar merdeka belajar. Asesmen formatif yang berpusat pada penilaian selama proses pembelajaran, telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan…
atkan pemahaman dan pencapaian siswa. Guru dapat menggunakan metode ini secara teratur untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada siswa mereka, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, dan memberikan mereka peluang untuk belajar lebih banyak lagi. Selain itu, artikel ini membahas beberapa cara asesmen formatif dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang inklusif dan berkolaborasi, dan memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan kurikulum yang adaptif dan responsif. Dengan memahami lebih banyak tentang manfaat asesmen formatif, para pendidik diharapkan dapat memasukkan metode ini dengan lebih baik ke dalam praktik pengajaran mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak asesmen formatif dalam kurikulum merdeka terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMP Darul Qur’an Padang. Subjek dalam penelitian ini 2 orang guru yang merupakan seorang wakil kurikulum dan seorang kepala sekolah yang juga mengajar di kelas 9 . Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah. Datanya dianalisis dengan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan judul penelitian.
Abstract:Penilaian kinerja pegawai merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso, penilaian kinerja pegawai telah…
ah diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan (SPK) menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan efisiensi dalam proses penilaian.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi SPK berbasis AHP dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer HRD, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses penilaian kinerja yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP memungkinkan penilaian kinerja pegawai dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan, seperti produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, dan kontribusi terhadap organisasi. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari manajer, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan subkriteria.
Implementasi SPK berbasis AHP telah meningkatkan objektivitas dan konsistensi dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Selain itu, sistem ini juga telah mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam proses penilaian.
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan panduan praktis bagi organisasi lain yang tertarik untuk mengimplementasikan sistem serupa.
Abstract:Badan usaha milik desa yang disebut BUMDes merupakan lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.…
esaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan kondisi BUMDes yang belum dikelola secara maksimal seperti pada aspek sumber daya manusia, finansial dan partisipasi masyarakat yang rendah, hal tersebut disebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat serta masih lemahnya sosialisasi BUMDes.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Abstract:Pembelajaran bahasa Inggris di SMP/MTS diorientasikan agar siswa dapat mencapai tingkat fungsional, yaitu. berkomunikasi secara lisan dan tertulis memecahkan masalah sehari-hari. Dalam pembelajaran Bahasa Inggris masih sering…
ering terlihat siswa tidak mau bertanya kepada guru , padahal mereka kurang memahami materi yang disampaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas metode focus group Discussion dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris . Siswa Kelas VIII mengikuti penelitian ini pada tahun ajaran 2023-2024. Siswa yang berjumlah 30 orang, 16 orang siswa laki-laki dan 14 orang siswa perempuan. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari; “perencaaan, tindakan, observasi dan refleksi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi : hasil belajar siswa, observasi terhadap aktifitas selama pembelajaran, hasil post tes yang diberikan dan refleksi dari lembar kuis refleksi. Observasi kinerja guru dalam pembelajaran dengan metode Focus Group Discussion dan refleksi dari mitra peneliti, yang diambil pada setiap akhir siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akitivitas Guru meningkat dengan baik yaitu mencapai (standar skor “baik”) sudah menguasai dan menerapkan model Focus Group Discussion dalam pembelajaran dan pada akhir siklus 2 pada umumnya sudah berkisar pada (standar Skor” sangat baik ). Partisipasi siswa saat KBM pada petemuan pertama siklus 1 masih rendah (berkisar pada standar”cukup), tetapi pada pertemuan kedua siklus satu mulai meningkat( standar skor “baik”)dan suasana kelas semakin harmonis. Pada Akhir silkus 2 pada umumnya siswa sudah berpartisi “sangat baik” pada saat KMB. Hasil belajar siswa pada akhir Siklus 1 semakin meningkat menjadi 17 dari 30 siswa (64%) yang mencapai nilai standar ketuntasan belajar dibanding sebelum PTK berlangsung dari 30 siswa, 17 (60%) siswa yang tuntas. Pada akhir siklus 2 semakin membaik yaitu mencapai 25 dari 30 siswa (80%)
mencapai standar ketuntasan belajar, nilai mereka rata-rata di atas KKM: 70. Memperhatikan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pemebelajaran Focus Group Discussion, terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Kelas VIII Menggunakan Model Focus Group Discussion pada SMP Negeri 2 Namohalu Esiwa