Search Articles & Publications

Showing 368 articles found for "Tanpa"

Implementasi Keperawatan Senam Hipertensi Untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Di Wilayah Kelurahan Sangiang Jaya

Rina Puspitasari, Dwi Anjani, Sri Yuspita, Ivty Damayanti, Rini Lestari
Abstract: Latar Belakang : Dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal maka dibutuhkan perawatan kesehatan masyarakat, dimana perawatan kesehatan masyarakat itu sendiri adalah bidang keperawatan yang merupakan perpaduan… uan antara kesehatan masyarakat dan perawatan yang didukung peran serta masyarakat dan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari indvidu, kelompok sampai tingkat RT 04 dan RW 01. Di wilayah RW 01 KP. Gebang Sangiang Kota Tangerang terdiri dari 4 RT dengan jumlah 300 KK. Tujuan : Memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas di RT 04 RW 01 Kecamatan Sangiang Kota Tangerang Banten. Metode : Ketidakefektifan kesehatan dengan melakukan tindakan skrining kesehatan, ketidakefektifan manajement kesehatan dengan melakukan tindakan senam hipertensi, defisiensi kesehatan komunitas dengan melakukan edukasi kesehatan tentang hipertensi dan PHBS. Hasil : Saat skrining kesehatan ada 35 warga (71%) hipertensi, 8 warga (23%) ISPA, 2 warga (6%) DBD. Sebelum senam ada 9 warga (60%) dengan tekanan darah >150 mmHg, setelah senam ada 4 warga (27%) mengalami penurunan tekanan darah. Sebelum edukasi ada 30 warga memiliki pengetahuan buruk, setelah dilakukan edukasi ada 22 warga (73%) memiliki pengetahuan baik.

Indenpendensi Ruang Lingkup Kebijakan Kebanksentralan

Cahya Irani, Rini Puji Astutik, Ervina Dwi Zahrotul A.
Abstract: Kebijakan kebanksentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan… an pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek. dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan. Metode penelitian menggunakan library researchyaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajariteori-teori dari berbagai literature atau referensi. bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral

Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian

Muhammad Panjiraka Siwi, Rizki Firmansyah, Diana Putri Natalia, Sindu Adi Dewanto, Haza Iryadul F.B., Muhammad Marizal
Abstract: Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi… mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.

Pengaruh Efektivitas Kur Terhadap Pendapatan Nasabah UMKM Bank BRI Unit Rambipuji

Suswati, Denis Oktaviana, Ilfany Dwi Azaliya, Muhammad Ilzamudin, Rini Puji Astuti
Abstract: Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program penjamin kredit, diaman program ini disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan dana tambahan pinjaman untuk usaha mereka. Setelah program berjalan pihak lembaga penjamin memastikan… n program telah berjalan secara produktif atau efektif sehingga tercapainya target penyaluran program KUR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengdeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, perusahaan berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUR dapat dikatakan efektif , karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Analisis Potensi Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Nelayan Tradisional Di Indonesia

Ade Irma Seftyani Lubis, Salshabila Azzahra Sirait, Aldi Syahputra Nasution, Abdurrozzaq Hasibuan
Abstract:   Indonesia ialah negara kepulauan, dengan luas zona lautan lebih besar dari zona daratan. Salah satu mata pencaharian sektor bidang kelautan ialah nelayan. Dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, nelayan pun tak luput dari… ari bahaya atau resiko kecelakaan di lokasi bekerja. Dimana menurut Laporan Census of Fatal Occupational Injuries (CFOI) yang dilaksanakan oleh Bureau of Labour Statistics (BLS) mengatakan risiko kecelakaan kerja terhadap nelayan 20-30 kali lebih tinggi ketimbang pekerjaan lain. Faktor pokoknya ialah lingkungan kerja, semisal banyak kapal penangkap ikan tanpa alat pelindung diri (APD), serta tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan risiko disebabkan wawasan yang buruk. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode literature review. Dimana sumber pustaka berasal artikel publikasi ilmiah terdahulu. Dari paparan diperoleh hasil ketika nelayan melaut bisa muncul beragam bahaya keselamatan serta kesehatan bekerja baik ketika di darat atau ketika di lautan. Bahaya yang dimunculkan pun beragam, dari bahaya potensial kimia, biologi, fisik, ergonomi, psikososial.  

Urgensi Pendaftaran Hak Merek Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Startup: Studi Kasus Usaha Rintisan Fieldbois Terrace,Wear

Najna Ainis Mutiara, Devara Qeentarizha Proyoga, Yuanita Fatma Anisa, Fandhika Al Khairi, Yusuf Taufiqurahman
Abstract: Pendaftaran hak merek menjadi semakin penting di era digital, terutama bagi perusahaan startup yang rentan terhadap isu pelanggaran merek. Penelitian ini membahas urgensi pendaftaran hak merek untuk memberikan perlindungan… an hukum bagi perusahaan startup, dengan studi kasus pada usaha rintisan Fieldbois Terrace dan Wear. Pendaftaran merek merupakan langkah penting yang harus diambil oleh startup untuk melindungi identitas dan keunikan produk mereka. Tanpa pendaftaran, startup rentan terhadap pencurian merek dan persaingan tidak sehat, yang dapat merugikan mereka secara finansial dan reputasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan melindungi merek mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendaftaran merek sebagai langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan startup di pasar yang kompetitif. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, startup dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk tanpa khawatir akan risiko pelanggaran merek. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pendaftaran merek tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga dapat menjadi aset yang berharga dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, memahami prosedur dan manfaat pendaftaran merek adalah kunci bagi startup untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di lingkungan bisnis yang dinamis dan terus berkembang.

Peran Bank Umum Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Misbahatul Lailiyah, Herlina Monica Sari, Diana Ayu Wulandari
Abstract: Inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, tingkat inklusi keuangan masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan masyarakat yang… g belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal. Latar belakang ini mendorong penelitian ini untuk mengkaji peran bank umum syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Fokus masalah terletak pada bagaimana bank umum syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani, khususnya melalui produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi bank umum syariah dalam memperluas akses keuangan, serta memahami hambatan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder, meliputi laporan keuangan bank syariah, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui produk berbasis syariah yang inklusif, seperti pembiayaan mikro, tabungan tanpa riba, dan layanan digital berbasis teknologi. Namun, terdapat tantangan berupa literasi keuangan syariah yang rendah dan keterbatasan jaringan fisik di daerah terpencil. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi keuangan syariah dan pengembangan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan.

Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perjanjian Kerja Part Time

Lulu Lutfiyah, Yasmine Erlisa MW, Oksya Salma, Nabila Izzaba
Abstract: Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan… n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.

Implementasi Hak Pekerja Memperoleh Cuti Haid Dalam UU Ketenagakerjaan

Nimas Calista Anggita, Dinar Rizka Amelia Mustika, Alfian Respamuji, Aristya Nadya Azhari
Abstract: Implementasi hak pekerja untuk memperoleh cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Cuti haid adalah hak yang diberikan kepada pekerja wanita untuk istirahat… t selama masa menstruasi mereka. Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak cuti haid bagi pekerja wanita. Namun penerapan hak ini seringkali masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti diskriminasi gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak cuti haid bagi pekerja wanita agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Penerapan hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan agar dapat menjalani masa haidnya dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir akan kehilangan pendapatan atau penempatan di tempat kerja. Hak ini memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama masa menstruasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penerapan hak cuti haid ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.

Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah

Rizki Wandayu, Syahmi Mahendra, Dea Mustika
Abstract: Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memastikan setiap anak dapat… t belajar dan berkembang bersama, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi didorong melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkannya termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, minimnya fasilitas, serta stigma sosial. Pendidikan inklusi mendapat perhatian global setelah UNESCO memperkenalkan prinsip ini dalam Pernyataan Salamanca pada 1994. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literature Review) berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Proses pengumpulan dan analisis data mengikuti panduan PRISMA, mencakup identifikasi, skrining, kelayakan, dan keterimaan artikel.   Prinsip dasar pendidikan inklusi meliputi kesetaraan akses, partisipasi penuh, keterlibatan sosial, dukungan dan akomodasi, serta pembelajaran individual. Meskipun awalnya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, kini pendidikan inklusi mencakup keragaman lain seperti jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia melibatkan kurangnya profesionalisme guru dan dukungan yang memadai. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sikap positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh