Abstract:Pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi merupakan salah satu strategi utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kemacetan, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta rendahnya…
minat masyarakat terhadap angkutan umum. JakLingko hadir sebagai sistem integrasi antar moda transportasi publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai representasi brand layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis brand image JakLingko serta implikasinya terhadap kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik terintegrasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, khususnya terkait persepsi masyarakat, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna JakLingko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image JakLingko dipersepsikan positif sebagai transportasi publik yang modern, terpercaya, mudah diakses, dan terintegrasi. Brand image yang kuat tersebut berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan brand image dalam sektor publik, yang didukung oleh kualitas pelayanan dan konsistensi kebijakan, memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buket masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang tertib dan akuntabel, terutama akibat keterbatasan pemahaman akuntansi…
kuntansi serta pencatatan transaksi yang belum terstruktur. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mereformulasi sistem pencatatan keuangan serta meningkatkan kemampuan pelaku UMKM buket dalam menyusun laporan keuangan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan pendampingan langsung dalam pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pencatatan keuangan yang sistematis serta tersusunnya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sederhana. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas usaha serta mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan UMKM buket sebagai bagian dari usaha kreatif.
Abstract:Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak pada potensi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) hadir sebagai mekanisme…
e untuk menghindari pajak berganda internasional melalui pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi PPh Pasal 24 di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 24 memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan perpajakan dan meningkatkan daya saing global wajib pajak Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi PPh 24.
Abstract:Artikel ini mengkaji secara tematik hadis-hadis sahih tentang puasa Ramadan dan relevansinya dengan kesehatan. Permasalahan yang diangkat adalah kesenjangan antara tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia—obesitas…
esitas 21,8%, diabetes melitus 10,7%, dan hipertensi 34,1% (Riskesdas, 2018)—dengan potensi manfaat kesehatan puasa Ramadan yang tercermin dalam hadis-hadis Nabi صلى الله عليه وسلم. Dengan menggunakan metode kajian hadis mawdhuʼi (tematik) dan pendekatan analisis lintas disiplin antara ilmu hadis dan ilmu kedokteran, penelitian ini mengkaji enam hadis berkualitas shahih dan hasan shahih dari kitab-kitab hadis muʼtabar. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis-hadis puasa Ramadan memiliki kesesuaian substantif dengan sejumlah temuan sains modern, mencakup induksi autophagy, perbaikan metabolisme, penguatan sistem imun, dan peningkatan regulasi emosi. Kontribusi artikel ini adalah menawarkan kerangka analisis lintas disiplin yang dapat memperkaya kajian hadis kontemporer, sekaligus menyediakan landasan normatif bagi pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktik puasa Ramadan.
Abstract:Divorce has been done then this has hurt the gift and also the union that has been given by God and this violates the goal of Christian life which is a mistake and a sin in the eyes of God. The affirmation of the prohibition…
tion of divorcing a marriage must always be adhered to and the Lord Jesus said it very clearly
Abstract:Peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan. Terselenggaranya TKA sejak 2025 menjadi catatan penting bagi pihak-pihak terkait, untuk mengoptimalkan serta mendukung siswa dalam pemecahan masalah soal.…
. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu, simulasi (try-out). Penyelenggaraan simulasi secara akbar di Merauke, cukup minim. Pengabdian ini mengimplementasikan hal tersebut dalam tahapan edukasi dan simulasi. Sasarannya yaitu siswa asli papua, dan siswa umum di tingkat SMA-SMK kota Merauke. Tujuan utama kegiatan ini, siswa mengetahui potret kondisi ujian, dan memahami ukuran kesiapan masing-masing. Kegiatan di selenggarakan di SMA Negeri 1 Merauke, 25 Oktober 2025, jumlah kehadiran siswa lebih dari 400 siswa asli papua.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa sekolah dasar melalui program bimbingan membaca. Kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam menunjang…
nunjang keberhasilan belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan membaca mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali huruf, suku kata, dan kalimat sederhana. Selain itu, siswa juga menunjukkan peningkatan dalam memahami isi bacaan. Dengan demikian, program bimbingan membaca dapat dijadikan sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa sekolah dasar.