Abstract:Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis terhadap Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 3 Lahewa Kabupaten Nias Utara ditemukan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris di kelas masih monoton, metode yang digunakan guru…
guru dalam mengajar masih bersifat konvensional, belum ditemukan strategi pembelajaran yang tepat, dan rendahnya kualitas pembelajaran Bahasa Inggris, serta rendahnya hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Berdasarkan hasil belajar dan observasi awal tentang nilai siswa di atas, maka penulis berusaha untuk meningkatkan minat siswa dan hasil belajar siswa melalui cara merubah strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas yang selama ini menggunakan strategi pembelajaran konvensional menjadi strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian penulis membaca buku strategi pembelajaran dan tertarik untuk menerapkan Strategi Pembelajaran Media Audio Visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa.Penulis melaksanakan metode ini dengan anggapan bahwa metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa bahasa inggris melalui strategi pembelajaran Media Audio Visual Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 3 Lahewa Kabupaten Nias Utara tahun pelajaran 2023/2024. Hal ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan pada siklus pertama dan siklus ke dua yang didasarkan dari nilai rata-rata siswa di siklus I sebesar 5,7 pada sesi pertama dan 6,9 pada sesi kedua menunjukkan bahwa siswa setelah menguasai materi yang diajarkan walaupun belum begitu sempurna. Hasil ini menunjukkan peningkatan kemampuan siswa menguasai mata pelajaran bahasa inggris khususnya dalam skill mendengarkan Apabila dibandingkan dengan nilai awal siswa sesuai data yang sudah disampaikan dalam analisis sebelumnya. Sedangkan hasil yang diperoleh dari tes prestasi belajar di siklus II menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari rata-rata nilai siswa mencapai 7,5 pada sesi 3 dan 8,3 pada sesi 4 Hasil ini menunjukkan bahwa metode Audio-Visual telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa menempa ilmu sesuai harapan. Melihat perbandingan nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari rata-rata nilai awal adalah 4,5 naik di siklus I menjadi 6,3 dan di siklus II naik menjadi 7,9 Kenaikan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena kenaikan nilai ini adalah dari upayaupaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan pendidikan khususnya di Siswa di Kelas VIII SMP Negeri
Abstract:Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui budaya ekonpmi para pengrajin gula merah di Desa Lembang Lohe dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya lahan berupa pohon kelapa maupun sumber daya…
daya manusia yang mengandalkan anggota keluarga masing-masing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalsis dengan cara mengelaborasinya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pembuatan gula merah merupakan pekerjaan yang diwarisi secara turun temurun. Bertahannya usaha pembuatan gula merah ini didasari oleh tindakan rasional dari para pengrajin, dimana hasil pendapatan dari usaha gula merah lebih besar dibandingkan dengan menjual kelapa dalam bentuk kelapa batok ke pasar. Agar usaha ini tetap bertahan dalam menopang kebutuhan rumah tangga, maka pengetahuan pembuatan gula merah diajarkan kepada anak-anaknya dengan mengajak mereka terlibat dalam proses pembuatan gula merah.
Abstract:Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang pantai lebih dari 81.000 km, yang memiliki ekosistem terumbu karang yang luas (± 51.000 km2 ). Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem…
tem di kawasan pesisir yang memiliki peranan penting sebagai tempat yang kaya akan plasma nutfah. Kelestarian ekosistem terumbu karang di dunia menghadapi tantangan yang besar akibat adanya perubahan iklim yang meningkatkan suhu permukaan laut dan berdampak pada kerusakan terumbu karang akibat pemutihan karang atau bleaching. Sebaran dan kondisi dari terumbu karang di Indonesia penting untuk kita ketahui, agar kita dapat meningkatkan populasi dan kehidupan dari terumbu karang. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Tahun 2021 kemudian akan di deskripsikan secara deskriptif mengenai sebaran dan kondisi terumbu karang dari tahun 2013-2017. Berdasarkan data yang disajikan,dapat disimpulkan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia untuk kategori sangat baik pada Bagian Barat mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan ini terjadi setelah terjadi penurunan pada tahun 2015.Untuk kategori baik, kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Tengah dan Barat mengalami penurunan pada tahun 2016. Untuk kategori cukup, dapat disimpulkan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Tengah dan Timur mengalami pergerakan naik turun, sementara kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Barat relatif stabil. Untuk kategori kurang, kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur mengalami peningkatan kerusakan dari tahun 2013 hingga 2017.
Abstract:Sampah plastik merupakan masalah penting yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini adalah ancaman bagi ekosistem laut di seluruh dunia. Penelitian telah menunjukkan bahwa benda-benda plastik, seperti mikroplastik, hadir…
di air laut dan lingkungan lainnya. Mikroplastik dapat dikonsumsi oleh ikan, kemudian ikan dikonsumsi oleh manusia. Sampah plastik juga sangat mengganggu jalur transportasi laut, di mana banyak sampah padat ditemukan di jalur kapal dan perahu nelayan. Kematian terumbu karang dan lamun dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan laut. Dengan menekan jumlah produksi plastik yang dihasilkan di darat maka sampah tidak akan berakhir di lautan kita dan tidak menyebapkan kerusakan lingkungan yang ada di laut melalui Bank Sampah mengolah sampah plastik menjadi barang kreatif yang kemudian dijual menjadikan suatu sumber ekonomi bagi kehidupan di sekitarnya, serta penggunaan kantong kain pengganti kantong plastik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan fokus pada pesantren Jagat Arsy. tentang tipologi lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas keagaman yang berbeda…
a dengan pesantren lainnya. Pesantren ini bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga wadah untuk pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan integrasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren Jagat Arsy memiliki karakteristik yang berbeda dari pesantren salaf dan modern. Pesantren Jagat Arsy memiliki ciri khas dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan pengelolaan lembaga. Pesantren Jagat Arsy juga memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat sekitar dan menjaga keberlangsungan budaya lokal.
Abstract:Islam berkemajuan adalah slogan yang lekat dengan kalangan Muhammadiyah. Slogan ini bukan merupakan “barang baru”, Islam Berkemajuan sudah dipakai ketika zaman awal Muhammadiyah. Semenjak muktamar ke-47 tersebut, Islam Berkemajuan…
am Berkemajuan ala Muhammadiyah menjadi salah satu gagasan popular bersanding dengan gagasan-gagasan Islam lain yang salah satunya adalah Islam Liberal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis untuk kemudian menjawab perbedaan mendasar kedua gagasan tersebut dengan cara mengkomparasikan karakter-karakter yang dimilikinya. Penelitian ini adalah peneltian kepustakaan penelitian kepustakaan dengan teknik analisis dan perbandingan (studi komparasi). Penelitian ini menunjukkan bahwa antara ideology Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah dan Islam Liberal terdapat sebuah perbedaan mendasara yaitu pada objek pembaharuan dalam Agama. Islam Liberal menganut pemahaman bahwa agama harus menyesuaikan zaman dan pembaharuan dapat dilakukan dalam setiap dimensi agama, sedangkan Islam Berkemajuan menitikberatkan tajdid dalam bidang Muamalah.
Abstract:Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang…
keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemudian menganalisis tantangan Penndidikan Agama Islam bagi generasi Z? Bagaimana strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan Z? terkhusus pada sekolah dasar, dengan…
menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis isi (content analysis). Tantangan pendidikan agama islam untuk gen Z dibagi menjadi tiga bagian antara lain peratama perlunya teladan dari tiga pilar mitra pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, kedua dunia maya, ketiga pragmatism pendidikan. Uraian tantangan pendidikan agama islam bagi gen Z bertujuan memahamkan pentingnya pendidikan agama islam bagi gen Z dan bertujuan untuk mencarikan solusi atas tantangan yang ada. Dengan harapan pendidikan agama islam bagi gen Z bisa sampai kepada mereka dengan baik untuk kebaikan hidup beragama, bersosial, dan bernegara.
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, bagaimana efektivitas pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi dan faktor-faktor…
aktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan hukum dan kemudian mengkonstuksikannya dalam rumusanrumusan masalah yang akan diteliti secara deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan putusan pengadilan dari pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dianalisa menggunakan Undang-undang dan Peraturan terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dengan membandingkan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundangundangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bahan hukum sekunder yaitu Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi belum efektif. Total kerugian negara dari 3 Putusan yang diteliti adalah sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 % hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari laporan Kejaksaan RI Tahun 2016, total pembebanan uang pengganti. Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti