Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Tujuan penelitian ini untuk menerapkan Connected Waste Box dengan pendekatan Value Engineering (VE) guna meningkatkan efisiensi serta ergonomi kerja operator melalui pengurangan gerak pemborosan akibat serpihan kertas yang…
ng tercecer. Latar belakang masalah dimulai dari pengamatan aktivitas pemotongan kertas yang menghasilkan serpihan kertas yang berserakan di sekitar meja kerja, sehingga operator perlu bolak-balik membersihkan area kerja dan membuang serpihan tersebut ke tempat sampah, yang menimbulkan pemborosan waktu kerja serta kelelahan. Hasil analisis fungsi menunjukkan bahwa fungsi Collect waste memiliki Value Index terendah (0,50), be removable & washable (0,20) dan Attach securely (0,25), menandakan seluruh fungsi bernilai tinggi karena berada di bawah angka 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain Keyhole Mount Box berpotensi memberikan peningkatan nilai produk melalui fungsi-fungsi yang efisien dan ekonomis. Analisis Cost Worth dan Value Index menunjukkan bahwa fungsi pengumpulan (collect waste) memiliki nilai tambah yang paling signifikan. Evaluasi alternatif desain menggunakan metode weighted scoring juga menunjukkan bahwa Keyhole Mount Box memiliki keseimbangan performa yang baik antara stabilitas, biaya implementasi, kemudahan pemasangan, dan perawatan. Rekomendasi yang didapat dari penelitian ini adalah dimensi kotak 300 × 80 × 120 mm dengan kepala pengait berdiameter 12 mm dan slot selebar 8,5 mm memberikan clearance sekitar 0,5 mm untuk kemudahan pemasangan tanpa menurunkan kestabilan.
Abstract:Dinas Pariwisata Kota Palembang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sebagian besar masih dilakukan secara semi-manual menggunakan spreadsheet. Proses ini rentan terhadap kesalahan input, berisiko kehilangan…
gan bukti transaksi fisik, dan menyebabkan keterlambatan dalam pemantauan realisasi anggaran secara real-time oleh pimpinan, sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Perancangan sistem ini menggunakan metode User Centered Design (UCD), yang memfokuskan proses desain pada kebutuhan pengguna melalui tahapan identifikasi konteks penggunaan, spesifikasi kebutuhan pengguna, perancangan solusi, dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan antarmuka sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dan disesuaikan untuk tiga peran pengguna utama: Operator (Staf Keuangan), Administrator, dan Pimpinan. Sistem yang dirancang mencakup fitur-fitur esensial seperti input transaksi, unggah bukti digital, verifikasi data, manajemen pagu anggaran, alur persetujuan, dan pembuatan laporan otomatis. Diharapkan, rancangan sistem ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Kota Palembang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:This study discusses the adaptation strategies of non-Muslim MSMEs to halal certification regulations in Manado City from the perspective of Maqasid al-Syari'ah. This is a qualitative study. The research design is field…
research. The informants in this study consisted of MUI officials in North Sulawesi Province and non-Muslim MSME actors in Manado City. The results of this study indicate that: Non-Muslim SME actors have demonstrated a high level of adaptation to halal certification regulations through gradual and pragmatic strategies. They began by improving hygiene, recording raw materials, and participating in training and capacity-building programs. These strategies reflect that the actors do not reject the regulations but require an approach tailored to their capacities. In many cases, halal certification is even positioned as a branding tool and a means of market expansion, rather than merely legal compliance. This adaptation also reflects the success of a values-based approach rooted in the principles of maqasid, where regulations are accepted as meaningful and beneficial ethical business practices. Through a dialogic and contextual approach, non-Muslim SME operators have successfully transformed halal certification into an opportunity rather than a threat to their identity.
Abstract:Merokok merupakan aktivitas yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hal itu dikarenakan terdapat banyak kandungan yang berbahaya bagi kesehatan. Data mining merupakan…
rupakan bagian dari data analytics dan disiplin ilmu data science yang memiliki manfaat luas dan tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokkan perokok dengan usia lebih dari 15 tahun di setiap Provinsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah Clustering dengan algoritma K-Means menggunakan tools RapidMiner dan validasinya menggunakan operator Davies Bouldin Indeks untuk mencari nilai yang mendekati 0. Pengelompokkan perokok dengan rentan usia lebih dari 15 tahun yang dihasilkan dapat dilihat melalui 3 cluster, Cluster 1 merupakan tingkat perokok tinggi sejumlah 9 provinsi, Cluster 2 merupakan tingkat sedang dengan 17 provinsi dan Cluster 3 merupakan tingkat rendah dengan 8 provinsi.
Abstract:The background of this research is that there has not been a habit of using academic information systems by both lecturers and students, there are no educational staff from the field of computer science or informatics, and…
nd the limited budget they have. This research approach is a qualitative research with case study method. The results of this study indicate that academic information system planning refers to the blue print for the development, management and utilization of higher education information systems. The organization assigns a direct assistant to the Head of Academic and Student Affairs who is assisted by two operators, whose operational direction is based on a decree issued by the leadership which is fully managed by the Telecommunications Center. Coordination of academic information systems based on the participation and support of all parties. Control is carried out directly by the Chairman as the leader. The obstacles faced in general are that there is no budget available considering the need for the development of an Academic Information System that requires a large amount of money, the age of most of the lecturers is old so it is quite difficult to adapt to changes towards digital and the ability of lecturers to use information systems is still low. The solution is to encourage students and lecturers to want to get used to adapting and learning in the use of academic information systems