Abstract:Ahmadiyya is a religious movement that emerged in India in the late 19th century and claims to be part of Islam, but with some significant theological differences from the main teachings of Islam. One of them the most prominent…
ominent aspect is the recognition of Mirza Ghulam Ahmad as reformer, messiah, and prophet, who became point difference main from perspective theology Islam current main. Study This aiming For analyze the theological concepts of Ahmadiyah and their influence on the views of Muslim society towards this group, and how the Ahmadiyah movement has developed in various parts of the world. This study uses a descriptive qualitative approach with a critical analysis method of Ahmadiyah doctrine and development in the historical, social, and cultural contexts. culture. Based on the analysis, it was found that Ahmadiyah teachings caused controversy among Muslims, which resulted in this group experiencing various forms of rejection, even discrimination. This conclusion is expected to provide a deeper understanding of the dynamics of Ahmadiyah theology and development, as well as the challenges faced in efforts to legitimize itself in the midst of Muslim society.
Abstract:Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Sejak pertama kali diperkenalkan di nusantara hingga saat ini, kurikulum pendidikan Islam terus berkembang…
sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk keterbatasan dalam metode pengajaran, integrasi nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan kesiapan sumber daya manusia. Secara historis, kurikulum ini telah melalui beberapa fase penting: masa kolonial, masa pasca kemerdekaan, dan era globalisasi. Setiap fase memperkenalkan tantangan dan kebijakan yang unik dalam pengembangan pendidikan Islam. Pemerintah Indonesia, melalui regulasi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kurikulum berbasis kompetensi, telah berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun, integrasi ini sering kali menimbulkan dilema antara pelestarian nilai-nilai Islam dan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji perkembangan historis, tantangan, dan solusi terkait kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya masalah yang terus berlangsung, seperti dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler, sentralisasi kurikulum, serta kelebihan muatan kurikulum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh, pengembangan profesionalisme guru, serta integrasi pendidikan Islam dan pendidikan sekuler untuk menghasilkan lulusan yang seimbang dan kompetitif. Kurikulum yang adaptif dan responsif sangat penting untuk menjaga relevansi pendidikan Islam di tengah perubahan global yang cepat, guna memastikan bahwa generasi mendatang memiliki integritas moral yang kuat, pengetahuan agama yang solid, dan keterampilan yang beragam.
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Public organizational development is a crucial aspect in realizing effective and efficient service delivery. Employees’ attitudes toward organizational change play a key role in determining the success of this process. This…
This article employs a literature review method to analyze the influence of attitudes in public organizational development. The review findings indicate that positive attitudes, such as openness to change and work commitment, significantly support bureaucratic reform. A competency- and performance-based approach serves as the foundation for building an adaptive work culture. Recommendations include strengthening attitude development programs, effective communication, and inspiring leadership to support organizational change in the public sector.
Keywords: attitude, public organizational development, bureaucratic reform, competency, performance
Abstract:This study aims to compare the effectiveness of a curriculum based on John Dewey's philosophical values with a traditional curriculum in improving student learning outcomes in higher education. Traditional curricula often…
n focus on a hierarchy of subjects and rote learning, which tend to neglect concrete experiences, social relevance, and interdisciplinary connections. In contrast, Dewey's educational philosophy emphasizes a student-centered approach, democracy in education, authentic learning experiences, and multidisciplinary problem-solving. Dewey criticized the rigidity of traditional curricula for being inflexible and unresponsive to individual needs. As an alternative, he proposed a dynamic education approach oriented toward real-life experiences, aiming to prepare students for democratic life through the development of critical thinking and social skills. Further research is needed to evaluate the effectiveness of this approach in enhancing learning outcomes and fostering personal development in students. However, implementing approaches based on Dewey's philosophical values, such as Outcome-Based Education (OBE) and Student-Centered Learning (SCL), faces significant challenges. Barriers such as content-based curricula, unsupportive teaching policies, insufficient infrastructure, limited facilities, and high faculty workloads remain major obstacles, as found in the context of education in Afghanistan. This highlights the need for educational reform that focuses not only on curriculum development but also on strengthening infrastructure, policies, and operational support.
Abstract:The phenomenon of low congregation involvement in the preaching and intercessory prayer segments indicates structural and conceptual weaknesses in church worship management, which impact the quality of the congregation’s…
�s spiritual participation. Although physical attendance is maintained, the apparent spiritual absence, reflected in passive behavior or the departure of congregants during crucial liturgical moments, reveals a management failure to holistically integrate liturgical, theological, and pastoral aspects. This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through participatory observation and in-depth interviews to examine the role of management in designing, implementing, and evaluating worship services that facilitate meaningful spiritual engagement. The analysis confirms that weak liturgical formation, the absence of a structured participatory evaluation system, and a less dialogical pastoral approach are dominant factors contributing to low congregation participation. Worship management that is purely administrative and procedural without reinforcement of the spiritual dimension contributes to a less transformative worship atmosphere. This study recommends reforming worship management through strengthening liturgical education, innovating more participatory and contextual forms of worship, and establishing worship evaluation teams involving leadership and congregants collaboratively and sustainably. The novelty of this research lies in emphasizing worship management not merely as a technical-administrative process but as a means of dynamically and contextually shaping the congregation’s spirituality, thereby providing a conceptual contribution to developing an adaptive and transformative worship management model within the modern church environment.
Abstract:Students at the Theological Seminary (Sekolah Tinggi Teologi, STT) of GPI Papua bear a dual identity, not only as prospective church ministers but also as individuals with personal aspirations concerning academic achievement,…
ment, social mobility, and future professional paths. The tension between vocational calling and personal ambition constitutes an existential challenge that influences the construction of motivation, spirituality, and life orientation among theology students. This study aims to analyze the dialectical dynamics between these two dimensions and to examine how local Papuan cultural values shape students’ interpretations and efforts to harmonize them. The research problem stems from a lack of integrative theological understanding of personal ambition within the context of vocational ministry. Employing a qualitative approach with a phenomenological design, data were collected through in-depth interviews and analyzed thematically to identify meaning structures, internal conflicts, and integration strategies employed by the students. The findings reveal that personal ambition is not necessarily antithetical to the calling of ministry; rather, it can serve as a constructive force when interpreted through a reflective spirituality grounded in contextual theology. Ambitions guided by Christian values can enhance ministerial capacity and foster authentic personal growth, whereas unmanaged ambition tends to lead to spiritual fragmentation. This study contributes a scientific model of integration between spiritual, personal, and cultural dimensions within theological formation. It recommends a reformulation of curriculum and spiritual formation strategies that are contextual, dialogical, and oriented toward the development of a holistic and culturally relevant vocational identity.
Abstract:This study examines the effectiveness of the Presbyterian-Synodal system of church governance in shaping an inclusive, participatory, and contextual ministry within the Indonesian Protestant Church in Papua (GPI Papua).…
Employing a qualitative approach and contextual case study, the research focuses on the relationship between church governance structures and Papuan communal culture, which emphasizes deliberation, egalitarianism, and communal living. The findings indicate that, in principle, the Presbyterian-Synodal system possesses the potential to accommodate the collective character of Papuan society and to support congregational participation in ecclesiastical decision-making processes. However, implementation at the local level faces several challenges, including inconsistent understanding of ecclesiastical roles and responsibilities, limited human resource capacity, and misalignment between synodal policies and the contextual needs of congregations. These issues reveal a gap between the theological-structural design of the system and the pastoral realities on the ground. Therefore, this study recommends institutional renewal based on local contexts, the development of transformative church leadership models, and the strengthening of ecclesiological education rooted in Papuan cultural and social dynamics. Theoretically and practically, this research contributes to the development of contextual ecclesiology and church management in multicultural settings, emphasizing the importance of synthesizing Reformed theology with local values. As such, this study not only offers a constructive critique of current church governance practices but also opens space for reflection and innovation, enabling the church to become more relevant, just, and empowering in addressing contemporary challenges and contextual realities.