Abstract:Abstract: Kindergarten is an early childhood education that has an important role in developing the child's personality and preparing them to enter the next education level. Kindergarten is the first formal education to…
enter children aged 4-6 years, until entering primary education. Children at 4-6 years of age usually have problems with non normative behaviors, behavior can be seen from the level of development or have difficulty in adjusting either at study time (concentration) or in play activities at school or at home. To find out whether the child is having problems or not, the educator needs to understand and assess the child's development in all aspects. Decision support system is a system that can be used as a tool to determine the level of intelligence of children by providing an assessment of the child. The method used by the author is the method of Simple Additive Weighting (SAW) or better known as the weighted sum. Output in this method is the values that can provide benefits for researchers in knowing the child's intelligence to be held special coaching for children who have problems in its development. Quick and precise decisions become an important issue in a study. Data analysis is done by comparing between children. The result of SAW method analysis is a conclusion that helps teachers / educators to know the intelligence of their students.
Keywords: decision support system, SAW, kindergarten intelligence.
Abstrak: Taman kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. TK adalah jenjang pendidikan formal pertama yang memasuki anak usia 4-6 tahun, sampai memasuki pendidikan dasar. Anak pada usia 4-6 tahun biasanya memiliki masalah pada prilaku non normatif, prilaku dapat dilihat dari tingkat perkembangannya atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri baik pada waktu belajar (konsentrasi) maupun dalam aktivitas bermain disekolah atau dirumah. Untuk mengetahui apakah anak bermasalah atau tidak, pendidik perlu memahami dan memberikan penilaian terhadap perkembangan anak dalam segala aspek. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak dengan memberikan penilaian terhadap anak tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah metode Simple Additive Weighting (SAW) atau yang lebih dikenal dengan penjumlahan berbobot. Output dalam metode ini merupakan nilai-nilai yang dapat memberikan keuntungan bagi peneliti dalam mengetahui kecerdasan anak guna diadakan pembinaan khusus untuk anak-anak tk yang memiliki masalah dalam perkembangannya. Keputusan yang cepat dan tepat menjadi persoalan penting dalam sebuah penelitian. Analisa data dilakukan dengan cara membandingkan antara anak. Hasil dari analisa metode SAW ini menjadi kesimpulan yang membantu guru/pendidik untuk mengetahui tingat kecerdasan anak didiknya.
Kata kunci: sistem pendukung keputusan, SAW, kecerdasan anak TK
Abstract:Pecahan merupakan salah satu materi matematika yang penerapannya sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana siswa kelas IV SD Negeri 010091 Kisaran Baru memahami konsep pecahan.…
han. Metode yang digunakan berbentuk deskriptif kualitatif dengan melibatkan 26 siswa sebagai subjek kajian. Data dihimpun melalui empat cara, yakni tes, pengamatan, wawancara, dan penelusuran dokumen. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemahaman siswa atas konsep pecahan tergolong masih rendah, dibuktikan oleh angka ketuntasan belajar yang hanya menyentuh 23,07%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah hal, di antaranya lemahnya penguasaan dasar pecahan, rendahnya keterlibatan siswa saat belajar, serta metode pengajaran yang belum diterapkan secara maksimal. Mengacu pada hasil tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih interaktif untuk mendorong peningkatan pemahaman siswa terhadap pecahan.
Fraction is a fundamental mathematical topic that frequently appears in everyday situations. This study set out to examine how well fourth-grade students at SD Negeri 010091 Kisaran Baru grasp the concept of fractions. A qualitative descriptive design was employed, with 26 students taking part as participants. Four data-gathering techniques were used: testing, observation, interviews, and document review. Findings revealed that students’ grasp of fraction concepts was still limited, shown by a completion rate of only 23,07%. Several factors contributed to this outcome, among them a weak foundation in basic fraction concepts, low student involvement during lessons, and teaching methods that had not been optimally applied. Based on these findings, more interactive learning strategies are needed to help strengthen students’ conceptual grasp of fractions.
Abstract:Instagram dan TikTok menjadi media yang efektif untuk promosi dan penyebaran informasi perguruan tinggi. Admisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memanfaatkan kedua platform tersebut untuk menyampaikan informasi kepada calon…
alon mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan merancang konten media sosial sebagai media promosi digital menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang meliputi concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa konten yang dirancang berhasil dipublikasikan, memperoleh respons positif dari audiens, serta mendukung penyampaian informasi dan promosi digital universitas secara lebih menarik dan komunikatif.
Instagram and TikTok have become effective platforms for promotion and information dissemination in higher education. The Admission Office of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi utilizes these platforms to deliver information to prospective students and the public. This project aimed to design social media content for digital promotion using the Multimedia Development Life Cycle (MDLC) method, consisting of concept, design, material collecting, assembly, testing, and distribution stages. The results show that the content was successfully published, received positive audience responses, and effectively supported information delivery and digital promotion activities.
Abstract:Pecahan merupakan salah satu materi matematika yang penerapannya sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana siswa kelas IV SD Negeri 010091 Kisaran Baru memahami konsep pecahan.…
han. Metode yang digunakan berbentuk deskriptif kualitatif dengan melibatkan 26 siswa sebagai subjek kajian. Data dihimpun melalui empat cara, yakni tes, pengamatan, wawancara, dan penelusuran dokumen. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemahaman siswa atas konsep pecahan tergolong masih rendah, dibuktikan oleh angka ketuntasan belajar yang hanya menyentuh 23,07%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah hal, di antaranya lemahnya penguasaan dasar pecahan, rendahnya keterlibatan siswa saat belajar, serta metode pengajaran yang belum diterapkan secara maksimal. Mengacu pada hasil tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih interaktif untuk mendorong peningkatan pemahaman siswa terhadap pecahan.
Fraction is a fundamental mathematical topic that frequently appears in everyday situations. This study set out to examine how well fourth-grade students at SD Negeri 010091 Kisaran Baru grasp the concept of fractions. A qualitative descriptive design was employed, with 26 students taking part as participants. Four data-gathering techniques were used: testing, observation, interviews, and document review. Findings revealed that students’ grasp of fraction concepts was still limited, shown by a completion rate of only 23,07%. Several factors contributed to this outcome, among them a weak foundation in basic fraction concepts, low student involvement during lessons, and teaching methods that had not been optimally applied. Based on these findings, more interactive learning strategies are needed to help strengthen students’ conceptual grasp of fractions.
Abstract:Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi…
wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.
Abstract:This study examines the development of fiscal decentralization and its relationship to regional financial independence in Indonesia through a systematic literature review. The objective is to synthesize empirical and conceptual…
ceptual findings published between 2017 and 2026 concerning the determinants, measurement, and consequences of regional financial independence, particularly the role of local own-source revenue (PAD), intergovernmental transfers, and capital expenditure. Using a systematic search of Scopus, Google Scholar, and Garuda databases, 30 relevant articles were screened, selected, and analyzed following defined inclusion and exclusion criteria. The review finds that fiscal decentralization consistently strengthens local revenue mobilization and administrative accountability when accompanied by adequate institutional capacity, transparent governance, and effective management of natural and economic resources. However, the effectiveness of decentralization varies considerably across regions due to disparities in economic potential, human resources, and political commitment. The synthesis further shows that financial independence positively affects the quality of public services and regional economic growth, although the relationship is moderated by expenditure efficiency and governance quality. The novelty of this review lies in its integrative framework linking revenue-side determinants, expenditure behavior, and governance mechanisms within a single analytical narrative, an integration rarely addressed jointly in prior single-country studies. The findings offer practical implications for policymakers designing fiscal transfer formulas and for future researchers seeking to test moderating variables such as digitalization and institutional quality in the fiscal decentralization–financial independence nexus.
Abstract:This study examines the Islamic legal status of Valentine's Day celebrations through a hadith based approach and explores how Indonesian Muslims understand the phenomenon. The study addresses the tension between the prohibition…
ibition of tasyabbuh in the hadith “Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum” and the growing practice of Valentine's Day celebrations among young Muslims. Using a sequential mixed-methods design, the study combines desk research including analysis of the sanad, matn, and fiqh of hadith from six journal articles and one primary hadith source with an online survey of 47 Indonesian Muslims aged 16–28 selected through purposive and snowball sampling. The textual analysis found that the hadith is hasan (Islamic law) and that the prohibition of tasyabbuh specifically relates to the imitation of religious symbols and rituals, not all forms of cultural practices. The survey findings support this conclusion: most respondents understand the hadith (80.9%), have never actively celebrated Valentine's Day (89.3%), and believe the prohibition applies primarily to religious or symbolic imitation (55.3%). This study concludes that the primary concern among contemporary Indonesian Muslims is not the religious origins of Valentine's Day, but rather the associated practices, particularly khalwat, which risk violating sharia principles.
Abstract:Hadis tentang menangisi mayit khususnya riwayat Abdullah bin Umar, termasuk hadis yang mendapat perhatian khusus dalam khazanah studi hadis karena memuat keterangan bahwa mayit mengalami siksa akibat tangisan keluarganya,…
, suatu persoalan yang kemudian memunculkan beragam interpretasi dan perdebatan di kalangan ulama. Riwayat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama karena mendapat sanggahan dari Aisyah yang menilai pemahaman tersebut tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur’an yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Perbedaan periwayatan antara Abdullah bin Umar dan Aisyah menunjukkan adanya dinamika dalam transmisi hadis yang memerlukan kajian kritis terhadap sanad, matan, serta konteks penyampaian hadis. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis tersebut melalui pendekatan ilmu hadis dan analisis terhadap penafsiran para ulama. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menelaah hadis-hadis terkait beserta syarah para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukanlah tangisan biasa, melainkan ratapan berlebihan (niyāhah) yang disertai keluhan, penyesalan terhadap takdir Allah Swt., atau kebiasaan yang dahulu diperintahkan maupun diridhai oleh mayit semasa hidupnya. Adapun tangisan yang bersifat wajar karena rasa sedih tidaklah dilarang dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah menangis ketika kehilangan orang-orang tercinta. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam tentang rahmat, keadilan, dan sikap menghadapi musibah kematian.
This research employs a library research approach by examining the relevant hadith narrations along with their commentaries (syarah) by classical scholars. The findings indicate that the hadith does not refer to ordinary weeping but rather to excessive lamentation (niyāḥah), characterized by expressions of complaint, objection to Allah's decree, or practices that were encouraged, approved, or tolerated by the deceased during their lifetime. In contrast, natural weeping as an expression of grief is not prohibited in Islam. Indeed, the Prophet Muhammad (peace be upon him) himself wept upon the loss of his loved ones. Therefore, this hadith should be understood contextually to avoid misconceptions regarding Islamic teachings on divine mercy, justice, and the proper response to the calamity of death.
Abstract:The rapid advancement of digital technology and artificial intelligence (AI) in the twenty-first century has fundamentally transformed the structure of modern constitutional governance. Digitalization has reshaped the interactions…
teractions between governments and citizens, altered the patterns of political participation, and presented major challenges to constitutional principles. This study aims to analyze the implications of technological development for constitutional law and propose the concept of a digital constitution as an adaptive framework in the AI era. This study employs a normative legal method, using both conceptual and statutory approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that, while digital transformation enhances governmental efficiency and public transparency, it also generates serious risks, including data misuse, digital surveillance, and political disinformation. These dynamics demand a reinterpretation of constitutional norms to protect citizens' digital rights in cyberspace. The concept of a digital constitution is proposed as a normative response that integrates digital rights into constitutional rights and reaffirms the principle of the rule of law within technological governance. To achieve a democratic and just constitutional order, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, ensure algorithmic accountability, and foster collaboration among state institutions, civil society, and the private sector. Ultimately, constitutional law must evolve into an adaptive, transparent, and fair system that can address the profound challenges of the digital and AI-driven era.
Abstract:This study critically examines the constitutionality of Indonesia’s presidential candidacy threshold under Article 222 of Law No. 7 of 2017 in relation to the principle of popular sovereignty in Article 1(2) of the 1945…
5 Constitution. The threshold requiring a party or coalition to hold 20% of DPR seats or 25% of the popular vote has been controversial for limiting voter choice and reinforcing oligarchic dominance. Using a normative legal research method, the study applies doctrinal interpretation through grammatical, systematic, historical, and teleological approaches to evaluate whether the threshold is consistent with constitutional democracy. The analysis identifies a disconnect between the legislative rule and the constitutional concept of sovereignty residing with the people, informed by theories of democracy, sovereignty, and progressive legal thought. While procedurally legitimate, the threshold lacks substantive constitutional validity because of its exclusionary impact on political participation. The study proposes four reform options: repeal, proportional adjustment, judicial reinterpretation, and constitutional amendment. These reforms would realign electoral rules with democratic principles and restore voters’ political agency. A doctrinal reinterpretation model is offered, framing the threshold as a regulatory instrument rather than a rigid barrier, advocating a legal structure that promotes inclusivity and reflects the people’s general will.