Search Articles & Publications

Showing 44 articles found for "Akademisi"

Analisis Asset And Liability (ALMA) Dalam Perbankan Syariah

Isna Farikh Nuzula, Laila Zuhro, Elsa Zahrotul Afidah, Suprianik
Abstract: Bank syariah merupakan  lembaga  yang  bergerak dibidang  jasa  keuangan. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh aset dari modal ekuitas, dana pihak  ketiga  dan  dana  pinjaman  lainnya.  Sumber  sebagian  besar … ian  besar  modal tersebut  besasal  dari  liabilitas  yaitu dana  pihak  ketiga  dan  pinjaman  lainnya. Oleh   sebab   itu   dibutuhkan   sistem   manajemen   yang   dapat   mencakup pengeloaan aset dan liabilitas. Pada operasionalnya, bank syariah menerapkan Asset and Liability Management. Sistem manajemen ini telah lama berkembangdan merupakan sistem manajemen yang diadopsi dari bank konvensional. Pada operasional  perbankan,  asset  liability  management  (ALMA)  merupakan  focus utama  dalam  memanajemen  bank  umum.  Sebagai  salah  satu  alat  analisis  dan pengelolaan  operasional  perbankan,  merupakan  salah  satu  yang  diperhatikan oleh   praktisidan   akademisi   perbankan. Metode   yang   digunakan   dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitif deskriptif.

Hubungan Antara Keuangan Neraca Bank Sentral dan Neraca Pembayaran Internasional

Nur Afika Tiara Sari, Rini Puji Astuti, Mila Rosa, Indiana Kaffa
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional. Keuangan neraca bank sentral mencerminkan kesehatan keuangan institusi yang bertanggung jawab… atas pengelolaan mata uang negara, sementara neraca pembayaran internasional mencakup aliran keuangan yang melibatkan transaksi antara suatu negara dengan negara lain. Studi ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan mengambil sampel data dari berbagai negara selama periode waktu tertentu.   Melalui analisis yang cermat, temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional. Perubahan dalam komponen keuangan neraca bank sentral, seperti cadangan devisa, hutang luar negeri, atau aset luar negeri, dapat mempengaruhi kinerja neraca pembayaran internasional suatu negara. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral dalam mengelola keuangan mereka juga dapat berdampak pada neraca pembayaran internasional.   Implikasi dari temuan ini adalah bahwa keuangan bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional suatu negara. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini dapat membantu para praktisi keuangan, pengambil kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang tepat dalam mengelola keuangan negara dan menjaga keseimbangan pembayaran internasional.   Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas cakupan analisis dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional.

Budaya Politik Birokrasi Dan Tantangan Good Governance Di Pemerintah Kota Pematangsiantar

Rindu Erwin Marpaung, Erick Mangandar Tua manurung, Yamuger Siburian, Andreas Adiputra Saragih, Andre Exaudi Siboro, Andre Exaudi Siboro, Yoko Manurung, Ayu Wandriani, Ella Merliani Br Ginting
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah… aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Keterbatasan DPR Sumatera Barat Dalam Perancangan Undang-Undang: Dominasi Tim Ahli Dan Rendahnya Kapasitas Legislator

Leo Dwi Cahyono, Husnil Qotimah Putri, Silvia, Nur Dianna Daulay, Alya Rahmadhini
Abstract: Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di… i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.