Abstract:Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk kawasan hunian, yang memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui…
i dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan limpasan permukaan dan infiltrasi air di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada periode tahun 2014–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif rasionalistik dengan mengintegrasikan analisis spasial (interpretasi citra satelit menggunakan ArcGIS 10.8) serta metode analisis Delphi sebanyak tiga putaran untuk menguji persepsi para pemangku kepentingan (stakeholders). Pengambilan sampel narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan unsur dinas pemerintahan terkait, akademisi, praktisi pengembang perumahan, dan tokoh masyarakat. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun (2014–2024), luas lahan pertanian di Kecamatan Kramat mengalami penurunan sebesar 86,23 Ha (dari 2.562,18 Ha menjadi 2.475,95 Ha), sedangkan luas lahan perumahan meningkat sebesar 32,19 Ha (dari 123,54 Ha menjadi 155,73 Ha). Lebih lanjut, hasil analisis Delphi berhasil mencapai konsensus para ahli yang menyetujui 7 indikator dampak utama, yaitu perubahan luas lahan, peningkatan intensitas pembangunan, peningkatan permukaan kedap air, penurunan infiltrasi air, peningkatan volume limpasan permukaan, penurunan kinerja sistem drainase, dan peningkatan kejadian genangan air. Konversi area terbuka menjadi material kedap air (seperti atap bangunan, beton, dan aspal) meminimalkan kapasitas resapan tanah alami, sehingga memicu peningkatan aliran permukaan (surface run-off) yang berujung pada timbulnya masalah genangan air setinggi 10–70 cm di beberapa desa. Kesimpulannya, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Kramat secara nyata merubah karakteristik permukaan dari permeabel menjadi kedap air, sehingga menurunkan kemampuan infiltrasi tanah dan memperbesar volume limpasan permukaan secara drastis.
Abstract:Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh curah hujan ekstrem serta diperparah oleh degradasi lingkungan dan perubahan tutupan…
pan lahan. Peristiwa ini menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerugian materiil yang signifikan, termasuk korban jiwa, kerusakan permukiman, serta lumpuhnya infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen bencana pasca peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh tahun 2025, dengan meninjau tahapan mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan memanfaatkan data dari laporan resmi pemerintah, regulasi kebencanaan, pemberitaan media nasional, serta pendapat pakar. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan bencana di Aceh telah dilakukan melalui upaya mitigasi struktural dan nonstruktural, respons darurat yang melibatkan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam aspek pengelolaan lingkungan, sistem peringatan dini, dan penataan ruang berbasis risiko. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan ketangguhan wilayah Aceh terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Abstract:Artikel ini membahas peranan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mewujudkan konsep Good Governance di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk…
tuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Dengan menggunakan contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Abstract:Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem penyusun wilayah pesisir dan memiliki peranan penting di wilayah tersebut dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan diwiyah pesisir dapat berjalan dengan…
baik. Kawasan wisata hutan mangrove Apar Pariaman memiliki ekosistem mangrove yang di manfaatkan sebagai kawasan wisata dan dikelola oleh masyarakat sekitar.Tujuan penelitian ini adalah menentukan potensi ekosistem mangrove sebagai kawasan ekowisata dan merumuskan strategi pengelolaan ekowisata mangrove Apar di Kota Pariaman. Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata mangrove Apar Pariaman yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dilaksanakan dua tahap, yaitu bulan Oktober 2020 dan periode bulan febuari-Maret untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif yakni dengan melakukan pengamatan, dan wawancara secarala langsung. Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata mangrove Apar Pariaman yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Waktu penelitian direncanakan dua tahap yakni bulan Desember 2024 dan bulan februari 2025. Mangrove di Kota Pariaman yang semula dicetus oleh kaum melinial maka perlu dilakakukan manajemen yang terstruktur dengan melibatkan masyarakat sekitar dan tujuan wisata bukan hanya sebagai tempat kunjungan untuk wisata keluarga namun harus dirancang sebagai pusat pembelajaran baik bagi sekolah maupun perguruan tinggi, mulai dari pengenalan lingkungan tapak, pengembangan bibit sampai ke teknik penanaman dan bahkan pengolahan panen dan pasca panen sehingga tujuan wisata dari aspek wisata keluarga, edukasi dan sumber ilmu bagi pelajar dan mahasiswa serta akademisi oleh perguruan tinggi dapat tercapai. Jika hal ini tercapai maka pengembangan potensi akan sangat mudah dilakukan baik secara pendanaan maupun secara perencanaan dan pengelolaan dapat dilakukan dengan baik dengan adanya kolaborasi dan para pakar dan ahli yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka analisis potensi harus dilakukan terlebih dahulu agar perencanaan dan strategi pengelolaan dapat dilakukan, tanpa analisis potensi maka pengelolaan tidak dapat dilakukan dengan baik, karena belum didapatkan pemetaan potensi secara menyeluruh sehingga pengelolaan yang dibuat tidak mendapatkan hasil yang baik dan bahkan bisa menjadikan suatu kasalahan yang berakibat menghambat kemajuan dalam pengembangan ekowisata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam dari perspektif fiqh dan gender. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan…
an dengan hak perempuan, termasuk pendidikan, peran dalam keluarga, kepemimpinan, dan partisipasi di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran klasik terhadap hadis-hadis ini sering kali dipengaruhi oleh bias patriarki, yang membatasi peran perempuan. Namun, ulama dan akademisi kontemporer berusaha untuk mereinterpretasi hadis-hadis tersebut agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diajarkan Islam. Reinterpretasi ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial-historis dari hadis-hadis tersebut dan membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan Muslim untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir kontekstual dan hermeneutis terhadap hadis-hadis ini diperlukan agar hak-hak perempuan dalam Islam dapat diterapkan dengan lebih adil dan relevan.
Abstract:Artikel ini mengeksplorasi peran komprehensif Syariah dalam pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Syariah dapat diintegrasikan…
n ke dalam sistem teknologi informasi, serta tantangan yang mungkin dihadapi selama proses ini. Selain itu, Artikel ini juga mengevaluasi implikasi sosial dan dampak etis dari penerapan Syariah dalam konteks teknologi informasi. Dengan memadukan pendekatan teoretis dan studi kasus praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kontribusi Syariah terhadap pengembangan sistem teknologi informasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sekaligus mempertimbangkan aspek sosial dan etis yang menyertainya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di platform e-commerce Shopee. Dengan menggunakan metode literatur review, penelitian ini mengumpulkan…
umpulkan dan mensintesis temuan dari berbagai studi sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga yang kompetitif dan promosi yang menarik, seperti diskon dan penawaran cashback, sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Shopee. Selain itu, pelayanan yang cepat dan efisiensi dalam proses pengiriman, kemudahan penggunaan aplikasi dengan fitur pencarian yang efektif dan navigasi yang intuitif, serta kepercayaan dan keamanan transaksi online juga berperan penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ulasan positif dari pelanggan lain dan rekomendasi dari teman atau keluarga turut mempengaruhi keputusan pembelian, karena konsumen cenderung mempercayai pengalaman pengguna lain. Berbagai fitur pembayaran seperti ShopeePay, Shopee PayLater, dan Cash on Delivery (COD) memberikan fleksibilitas dan kenyamanan tambahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi praktisi e-commerce untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif guna meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan, serta memberikan kontribusi signifikan bagi akademisi dalam memahami perilaku konsumen di era digital.
Abstract:Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang buruk telah mengancam kelestarian hutan. Pendekatan perhutanan…
n sosial (social forestry) muncul sebagai solusi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi konsep dan praktik terbaik perhutanan sosial, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Perhutanan sosial menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan, dan konservasi hutan. Melalui pemberian akses dan hak pengelolaan, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, perhutanan sosial juga mendorong penghidupan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Artikel ini menganalisis berbagai model perhutanan sosial yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan kehutanan. Studi kasus dari beberapa wilayah akan disajikan untuk menunjukkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi perhutanan sosial. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran penting kebijakan pemerintah, pelatihan, dan dukungan teknis dalam mendukung perhutanan sosial yang efektif. Dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, perhutanan sosial menawarkan pendekatan holistik dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Artikel ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam memahami potensi perhutanan sosial dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Abstract:Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi setelah bencana…
na adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsipprinsip pemulihan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010. Peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental, yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Fokus pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan akses ke layanan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs bergantung pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas semua negara dalam sistem peringatan dini dan langkah-langkah pengurangan risiko. Karena pertanyaan ini secara khusus berkaitan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi cara Indonesia menangani krisis kesehatan. Ini termasuk kepadatan penduduk, geografi (sebagai negara kepulauan), efek perubahan iklim seperti bencana alam atau wabah penyakit akibat perubahan lingkungan. Selain itu, stabilitas politik juga dapat berperan dalam seberapa efektif kebijakan diterapkan.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan…
gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.