Search Articles & Publications

Showing 48 articles found for "Penyalahgunaan"

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I

Nopeyan Smith, Aswin Surapati, Bonny Triatna, Jimmi Santoso, Zainudin Hasan
Abstract: Narkotika sintetis dan semi-sintetis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji… gkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.

Korupsi Di Bidang Pertambangan Transformasi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia

Yuliawati, Lenny, Dwi Tri Wahyuni, Tri Marni Kusuma
Abstract: Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan… dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

Analisis Kajian Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia

Susilowati, Septiani Triastuti, Meyfia Ardina Pahlevi, Klaudiana Alfrida Sulastri Putri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran ontologi dalam konteks filsafat hukum, khususnya dalam implementasi restorative justice oleh aparat penegak hukum, dengan penekanan pada kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.… donesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka konseptual berbasis konsep ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice. Studi literatur dilakukan untuk memahami secara mendalam teori ontologi dan penerapannya dalam konteks hukum. Wawancara dengan aparat penegak hukum dan ahli filsafat hukum dilakukan untuk mendapatkan pandangan praktis dan teoretis. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep ontologi dapat memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap restorative justice, terutama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Kontribusi ontologi terlihat dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum dan memberikan dasar pemikiran yang kokoh dalam penegakan restorative justice. Kesimpulan penelitian ini merinci hasil temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan konsep ontologi dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice serta kontribusinya dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Efektivitas Humas Dalam Meningkatkan Citra Polres Pematangsiantar Melalui Media Online

Fia Adilla, M. Yoserizal Saragih, Abdul Rasyid
Abstract: Praktisi humas menggunakan media sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada publik dan dapat membantu memperbaiki citra organisasi. Teknologi komunikasi, terutama internet, telah memainkan peran besar dalam… memfasilitasi penyebaran informasi dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. Berbagi informasi dengan orang lain, sesuai dengan ajaran Islam tentang cinta dan memberi, merupakan praktik yang sangat dianjurkan untuk membantu orang lain memahami dunia di sekitar mereka. Polres Pematangsiantar menggunakan media online, seperti Tribrata News, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menjaga citra positif mereka. Dalam upaya menciptakan komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi yang terpublikasikan dapat menciptakan persepsi negatif terhadap institusi tersebut, sementara upaya untuk menciptakan citra positif terus dilakukan melalui media online. melalui penggunaan media online dan praktik hubungan masyarakat yang efektif, Humas Polres Pematangsiantar berperan penting dalam meningkatkan citra institusi mereka dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di era teknologi dan informasi yang maju.

Pendidikan Literasi Digital Dasar sebagai Pengenalan Keamanan Internet Kepada Siswa Sekolah Dasar

Safrudin, Sri Wahyudi
Abstract: Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak signifikan dalam kehidupan anak-anak, termasuk siswa sekolah dasar. Minimnya pemahaman akan literasi digital dan keamanan internet di kalangan siswa usia dini menjadi… adi tantangan yang perlu segera diatasi untuk mencegah risiko digital seperti perundungan siber, pencurian data, hingga penyalahgunaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan konsep literasi digital dasar serta membentuk pemahaman siswa terhadap keamanan penggunaan internet. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi-eksperimen pretest dan posttest. Edukasi dilakukan kepada siswa kelas V SD Negeri 024 Rambah Samo dalam dua sesi, masing-masing berdurasi 90 menit, menggunakan modul ringkas dan video edukatif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Instrumen berupa kuesioner divalidasi melalui expert judgment dan diuji cobakan kepada 45 siswa. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat capaian skor pemahaman dan paired sample t-test untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah intervensi. Hasil menunjukkan rata-rata total skor pemahaman siswa mencapai 84,18%, dengan peningkatan signifikan dari pretest (X̄ = 55,20) ke posttest (X̄ = 68,90) dengan nilai t-hitung = 9,452 dan p-value = 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi literasi digital efektif meningkatkan pemahaman siswa mengenai keamanan internet. Kesimpulannya, pendidikan literasi digital dasar merupakan strategi preventif yang penting untuk diterapkan sejak dini guna membekali siswa menghadapi dunia digital secara aman dan bertanggung jawab.

Pengarsipan Dokumen Cif Dan Specimen Tanda Tangan Data Nasabah Untuk Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Rekening Nasabah Di Bank Woori Saudara KC Jember

Maryani, Dian Herni Fidayah, Riski Febri Yanti, Hikmatul Hasanah
Abstract: Dalam dunia perbankan,pengelolaan dokumen cif dan contoh tanda tangan nasabah merupakan aspek yang sangat penting,terutama dalam menjaga integritas data nasabah.yang mana PT Bank Woori Saudara KC Jember berkomitmen kuat… untuk memastikan keamanan data nasabah, Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk mendalami caranya Pengarsipan dokumen CIF dan spesimen tanda tangan pelanggan dapat menjadi langkah efektif mengurangi risiko peunyalahgunaan rekening nasabah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Metodologi Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan pengumpulan data melalui observasi langsung di Bank Woori Saudara KC Jember serta analisis praktik-praktik terbaik yang digunakan dalam pengarsipan cif dan specimen tanda tangan nasabah di lingkungan perbankan. Layanan ini pada pelaksanaan Langkah-langkah efektif yang sangat mengurangi pengendalian terhadap potensi rekening nasabah yang disalahgunakan di PT Bank Woori Saudara KC Jember.

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay
Abstract: Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan… ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pinjaman Online Menggunakan Akun Orang Lain Berdasarkan Perspektif Hukum Positif

Maudila, R. Anisatul Mukaromah, Firmansyah, Rheza
Abstract: Perkembangan teknologi yang banyak membawa perubahan / globalisasi pada kemajuan suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan banyak munculnya inovasi alat canggih yang dibuat untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Namun… selain membawa dampak positif juga  dampak negatif ,dimana manusia hidupnya serba instan, cepat, dan efektif. Hal itu dikarenakan  aktivitas manusia banyak bergantung kepada alat canggih yang tersedia. Salah satu inovasi canggih yaitu adanya fintech yang merupakan aplikasi dalam bidang jasa keuangan. Dengan adanya jenis sistem ini dapat memudahkan manusia untuk melakukan pinjam meminjam , penawaran ataupun jual beli tanpa harus terjalin kontak fisik. Tetapi dampak dari pinjam online ini , data pribadi kita mudah untuk dilacak oleh orang lain dan disalahgunakan. Hal itu perlu dipelajarin oleh manusia agar tetap waspada dalam melakukan sesuatu. Dalam aturan hukum terkait   penyalahgunaan akun orang lain untuk melakukan pinjaman online ada yang sudah diatur, ada yang belum tergantung dengan bentuk penyalahgunaanya. Oleh karena itu dalam bnetuk pertanggungjawaban ini , kita sendiri yang dapat mewaspadai akan terjadinya hal hal buruk dalam akun pribadi kita