Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:This study aims to determine the role of human resource management (HRM) in helping to overcome student problems at the Student Press Institute (LPM) DINAMIKA, State Islamic University of North Sumatra (UIN SU), particularly…
arly in improving member quality, overcoming member activity problems, and identifying obstacles faced in organizational HR management. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with informants consisting of the General Manager, Head of the Research and Development Division (Litbang), Head of the Member Resource Development Subdivision (PSDA), and members of LPM DINAMIKA UIN SU. The results of the study indicate that HRM plays a role in improving member quality through various coaching and competency development programs, and helps increase member activity through continuous motivation, coaching, and coordination. However, its implementation still faces several obstacles, such as low member commitment, time constraints, and differences in motivation levels. Therefore, more effective and sustainable HRM management is needed to support the development of the organization and its members.
Abstract:Perubahan iklim yang semakin parah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Perubahan iklim yang ekstrem seperti peningkatan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin…
kin sering terjadi, mengharuskan kota-kota di seluruh dunia untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri. Perencanaan desain kota yang berkelanjutan merupakan salah satu solusi adaptasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan membangun Resilient City yang memaksimalkan delapan (8) elemen fisik dalam perancangan dan desain kota, yaitu tataguna lahan, tata bangunan, sirkulasi dan perparkiran, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, preservasi dan konservasi, serta rambu dan penanda. Penelitian ini dillakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara desain kota yang tangguh dan perannya dalam menanggulangi krisis iklim dan menciptakan ketahanan di perkotaan (City Resilience). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang dicetuskan oleh Rockefeller Foundation & ARUP (2014) yaitu Urban systems/ Infrastructure and environment (Sistem infrastruktur perkotaan dan lingkungan), Leadership and strategy (kepemimpinan dan strategi), dan Preventive (pencegahan) yang dicetuskan oleh Y. Jabareen (2013) karena variabel tersebut bisa menggambarkan konsep perencanaan desain kota sesuai dengan teori dasar ketahanan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran desain kota tangguh sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis iklim saat ini. Contoh-contoh kota seperti Copenhagen yang mengadopsi konsep The Carbon Neutral, Tokyo dan Rotterdam yang mengadopsi konsep The Biophilic City , dan menunjukkan bahwa penerapan desain kota yang resilient dapat membawa manfaat besar dalam menghadapi tantangan bencana, ekonomi, lingkungan dan sosial.
Abstract:Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengatur kepemilikan tanah dan membimbing penggunaannya serta telah menerapkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.…
a. Pendaftaran tanah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam mengumpulkan dan mengolah data fisik dan data hukum serta menampilkan bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak kepemilikan yang ada untuk unit apartemen dengan menerbitkan bukti kepemilikan yang berfungsi sebagai bukti kuat. Pemerintah terus berupaya melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk memastikan kepastian hukum. Berdasarkan inisiatif pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Permasalahan yang ada adalah tantangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk memberikan kepastian hukum. Ada juga solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang menjadi tantangan tersebut, sehingga kepastian hukum dapat tercapai.
Abstract:Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menghadapi permasalahan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah yang serius, di mana 15 dari 19 desa terletak di seberang Sungai Kapuas tanpa infrastruktur jembatan permanen,…
ermanen, sehingga lebih dari 60% mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada layanan penyeberangan sampan motor tempel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan layanan transportasi sungai terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Landasan teori yang digunakan mencakup teori interaksi wilayah Ullman (1956), teori aksesibilitas Hansen (1959) dan Ingram (1971), serta konsep aksesibilitas sosial-ekonomi Litman (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan paradigma positivistik. Penggalian data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner terstruktur berskala Likert, dan studi pustaka terhadap 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, waktu, dan teori. Analisis mencakup statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis Rasio Volume/Kapasitas (V/C). Hasil penelitian menunjukkan model regresi Y = 4,258 − 0,169X₁ + 0,075X₂ − 0,008X₃ + 1,740X₄ − 0,021X₅ dengan R² = 0,883, yang berarti 88,3% variasi aksesibilitas dijelaskan oleh kelima variabel. Dampak sosial-ekonomi (X₄) merupakan prediktor paling dominan (B = 1,740). Analisis V/C menunjukkan seluruh jalur penyeberangan berada dalam kategori Sangat Longgar (V/C agregat = 0,356), mengindikasikan permasalahan bukan pada defisit kapasitas melainkan kemacetan temporal pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas masyarakat di wilayah berbasis sungai memerlukan perbaikan tata kelola operasional, standarisasi keselamatan, dan integrasi kebijakan transportasi sungai dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW dan Rencana Induk Transportasi Kabupaten.
Abstract:Permasalahan limbah plastik masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang serius di Indonesia karena sulit terurai secara alami dan volumenya terus meningkat setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
pengolahan limbah plastik menjadi paving block sebagai bentuk edukasi lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan praktik langsung bersama masyarakat sekitar TPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan limbah plastik dengan memanfaatkan plastik jenis HDPE dan LDPE mampu mengurangi penumpukan sampah plastik sekaligus menghasilkan produk paving block yang memiliki nilai ekonomis. Edukasi lingkungan yang dilakukan melalui sosialisasi, demonstrasi, dan pelatihan praktik mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan. Selain itu, pemanfaatan limbah plastik menjadi paving block juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan daur ulang berbasis lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengolahan limbah plastik menjadi paving block dapat menjadi solusi alternatif dalam mengurangi pencemaran lingkungan, mendukung konservasi sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Layanan pengaduan digital merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan mempermudah penghuni dalam menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi terkait kondisi lingkungan maupun pelayanan yang diterima. Di…
Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, layanan pengaduan digital diterapkan sebagai sarana komunikasi antara penghuni dan pengelola dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan hunian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pengaduan digital di Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola serta penghuni Rusunawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan pengaduan digital telah berjalan cukup baik. Komunikasi antara pengelola dan penghuni telah berlangsung melalui media digital, tersedia sarana pendukung layanan, pengelola menunjukkan respons terhadap pengaduan yang disampaikan, serta telah terdapat mekanisme penanganan pengaduan yang dijalankan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi pada sebagian penghuni, khususnya lanjut usia, belum meratanya pemanfaatan layanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta beberapa pengaduan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama karena proses koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan penggunaan layanan, dan evaluasi secara berkala agar implementasi layanan pengaduan digital dapat berjalan lebih optimal.
Abstract:Remaja merupakan kelompok yang rentan mengalami masalah kesehatan mental akibat permasalahan dengan penampilan fisik, potensi diri, dan penerimaan diri hal ini berkaitan dengan citra diri. Citra diri negatif dapat berdampak…
pak buruk pada kesejahteraan psikologis remaja. 34,9% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental berdasarkan data I-NAMHS (2022). 12% remaja di Sumatera Barat menunjukan gejala kecemasan dan depresi berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumbar (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara citra diri terhadap kesehatan mental pada remaja kelas VIII SMPN 12 Padang. Metode penelitian ini deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional dan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 12 Padang. Populasi penelitian sebanyak 280 peserta didik. Pengumpulan data telah dilakukan selama 4 hari yaitu tanggal 21-24 April 2025 menggunakan metode proporsional random sampling sebanyak 74 responden. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kurang dari separuh (43,2%) responden termasuk dalam kategori kesehatan mental sedang dan lebih dari separuh (52,7%) responden termasuk dalam kategori citra diri negatif. Berdasarkan hasil uji statistik chi-square didapatkan hasil p-value=0,000 (<0,05). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan citra diri terhadap kesehatan mental pada remaja kelas VIII SMP Negeri 12 Padang. Diharapkan kepada pihak sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan citra diri positif, seperti konseling, kegiatan ekstrakurikuler berupa pengembangan bakat dan minat siswa dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan remaja.
Abstract:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014. Permasalahan yang harus diperhatikan BPJS KC Padang…
adang adalah mengukur kualitas pelayanan. Berdasarkan ulasan website komentar tentang pelayanan di BPJS Kesehatan KC Padang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan peserta BPJS Kesehatan KC Padang Tahun 2024.
Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus tahun 2024 di BPJS KC Padang. Populasi penelitian yaitu peserta yang berkunjung di BPJS KC Padang bulan Juli-Agustus sebanyak 912.242. Jumlah Sampel sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan metode wawancara. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 52% menyatakan kualitas pelayanan tidak bermutu, 59% menyatakan tidak puas terdapat hubungan signifikan antara kualitas pelayanan (p value = 0.000), ditemukan hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi keandalan (0,000), daya tanggap (0,002), Jaminan (0,009) kepedulian(0,003) dan ditemukan tida ada hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi bukti fisik (1,000) dengan kepuasan Peserta BPJS.
Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan peserta BPJS. Disarankan untuk perlu peningkatan fasilitas kenyamanan, penerapan sistem antrian elektronik melalui aplikasi pendaftaran online atau tiket digital untuk mengurangi penumpukan pasien. Penambahan jumlah petugas frontliner juga penting untuk mengurangi waktu tunggu dan memastikan pelayanan yang lebih cepat.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.